ASKARA - Klaim Presiden Joko Widodo yang berhasil menetapkan BBM satu harga secara nasional tenyata tidak sepenuhnya benar. 

Faktanya di beberapa wilayah harga bahan bakar minyak masih berbeda-beda. Semakin jauh suatu wilayah dari SPBU maka semakin mahal harga jual BBM yang berlaku. 

Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto mengatakan, hal tersebut sebagaimana terungkap dalam rapat dengar pendapat antara Komisi VII dengan BPH Migas pada Rabu lusa lalu (12/2). 

Untuk itu, dia meminta pemerintah jujur mengenai klaim BBM satu harga. Jangan sampai di depan media bicara harga BBM sudah sama secara nasional tetapi fakta di lapangan masih berbeda-beda.

Mulyanto berharap BPH Migas meningkatkan pengaturan hilir migas secara lebih terpadu agar klaim tersebut bukan sekadar janji kosong. Pemerintah melalui BPH Migas melakukan intervensi dengan berbagai pendekatan agar kebijakan BBM satu harga dapat terwujud. Salah satunya dengan mendorong tumbuhnya lembaga penyalur BBM kecil termasuk sub penyalur dan SPBU mini.

"Kasihan masyarakat miskin di wilayah 3T terluar, terdepan dan terpencil. Sudah sulit dapat BBM, harganya mahal pula," ujarnya kepada media, Jumat (14/2). 

Dengan tugas dan tanggung jawab sebagai pengawas 170 lembaga penyalur BBM satu harga, BPH Migas perlu juga menambah jumlah jaringan penyaluran. Sebab jumlah jaringan penyalur yang ada sekarang dinilai masih terlalu sedikit. 

"Cakupan wilayah yang harus dilayani sangat luas. Jumlah kecamatan di wilayah 3T saja ada sekitar 1.600 kecamatan. Belum lagi kecamatan di wilayah lain yang tidak termasuk 3T tapi masih sulit akses kegiatan perekonomian," jelas Mulyanto.