ASKARA – Anggota Komisi IV DPR RI Prof. Dr. Ir. Rokhmin Dahuri, MS. menyampaikan apresiasi sekaligus tujuh catatan kritis untuk Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Menteri Sakti Wahyu Trenggono, Rabu (20/5).

Meski mengapresiasi capaian kinerja, Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan 2001–2004 itu menegaskan penguatan sektor kelautan dan perikanan nasional memerlukan kolaborasi multisektor yang terintegrasi.

Dalam agenda Raker tersebut, Prof. Rokhmin menilai kinerja sektor kelautan dan perikanan di era Menteri Sakti Wahyu Trenggono menunjukkan perkembangan positif.

Hal itu tercermin dari capaian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang menembus lebih dari Rp2,4 triliun — tertinggi sepanjang sejarah Indonesia. Selain itu, volume produksi perikanan nasional sepanjang 2020–2025 juga meningkat sekitar 18 persen.

“Capaian tersebut menjadi sinyal bahwa sektor kelautan dan perikanan nasional mulai bergerak menuju arah yang lebih produktif dan kompetitif, serta terus berdaya,” ujar Menteri Kelautan dan Perikanan 2001-2004 itu.

7 Catatan Kritis: Teknis hingga Substantif

Meski demikian, Prof. Rokhmin turut menyampaikan catatan secara teknis maupun substantif yang perlu dibenahi KKP.

1. Serapan Anggaran Masih Rendah

Dari sisi teknis, ia menyoroti rendahnya penyerapan anggaran KKP dibandingkan kementerian lain seperti Kementerian Pertanian dan Kementerian Kehutanan. Padahal, efektivitas penyerapan anggaran menjadi indikator penting untuk memastikan program berjalan optimal dan berdampak langsung bagi masyarakat.

2. Transparansi Hasil Audit BPK

KKP juga didorong untuk lebih terbuka mempublikasikan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), termasuk terkait opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

3. Indikator Kinerja Terlalu Ekonomis

Secara substantif, indikator kinerja utama sektor kelautan dan perikanan dinilai masih terlalu berorientasi pada aspek ekonomi. Padahal, mengacu standar FAO, pembangunan sektor ini semestinya bertumpu seimbang pada tiga dimensi utama: ekonomi, sosial, dan ekologi.

4. Kampung Nelayan Merah Putih Jangan Hanya Infrastruktur

Dalam pelaksanaan Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP), Rokhmin menilai pendekatan pembangunan tidak cukup hanya berhenti pada penyediaan infrastruktur dan fasilitas. Aspek produktivitas nelayan juga perlu menjadi prioritas, termasuk dukungan sarana penyimpanan ikan seperti cool box guna menjaga kualitas hasil tangkapan.

5. Ekosistem Perikanan Harus Terintegrasi Hulu-Hilir

Pengembangan sektor perikanan perlu dibangun melalui integrasi ekosistem dari hulu ke hilir. Dalam hal ini, dukungan transportasi logistik untuk distribusi hasil perikanan menuju pasar dinilai menjadi bagian penting yang tidak boleh dikesampingkan.

6. SDM Jadi Investasi Jangka Panjang

Penguatan sumber daya manusia (SDM) perlu ditempatkan sebagai investasi jangka panjang. “Keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh infrastruktur, tetapi juga kualitas manusia yang menjalankannya,” tegas Rokhmin.

7. Diversifikasi Budidaya dan Serapan Pasar

Lebih lanjut, ia menekankan pengembangan budidaya perikanan nasional perlu diarahkan pada diversifikasi komoditas. Ketergantungan pada satu jenis komoditas justru membawa risiko kegagalan produksi. “Kawasan tambak yang luas sebaiknya dikembangkan melalui beberapa komoditas budidaya potensial, tidak hanya berfokus pada nila,” katanya.

Selaras dengan peningkatan produksi, pemerintah juga diminta memperhatikan kemampuan serapan pasar agar tidak terjadi over supply yang merugikan pembudidaya.

Soroti Modelling Tambak Kebumen-Waingapu & BBM Nelayan

Prof. Rokhmin juga menyampaikan saran bahwa pengembangan modelling tambak di Kebumen dan Waingapu dinilai masih relatif rendah, padahal kedua wilayah tersebut memiliki potensi besar, khususnya untuk budidaya vaname. Ia mendorong optimalisasi sekaligus pengembangan ke kawasan potensial lain seperti Karimunjawa.

Sebagai penutup, ia turut menyampaikan aspirasi nelayan Pantura perihal akses dan harga BBM subsidi yang masih relatif membebani. “Dengan demikian, saya meminta KKP untuk berkoordinasi dengan Kementerian ESDM dalam rangka pengkajian ulang akses dan harga BBM untuk nelayan,” ujar Prof. Rokhmin.