ASKARA - Kejadian bencana yang semakin meningkat tidak terlepas dari beberapa faktor seperti perubahan iklim. Namun masih banyak bencana yang dapat dicegah. 

Tantangan yang masih dihadapi yaitu menyikapi ancaman maupun bencana seperti menghadapi bencana, memperbaiki kerusakan infrastruktur, penanganan penyintas ataupun saat pemulihan.

Demikian disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Rapat Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana 2020 di Sentul, Jawa Barat, Selasa (4/2).
 
Ada beberapa poin yang harus dijalankan pemerintah pusat dan daerah dalam upaya penanggulangan bencana. Di mana, harus bersama-sama dan bersinergi untuk upaya pencegahan, mitigasi dan meningkatkan kesiapsiagaan. 

''Pemerintah daerah perlu melakukan pengendalian tata ruang berbasis pengurangan risiko bencana,'' ujar Jokowi.

Sigap terhadap potensi ancaman bahaya sesuai dengan karakteristik wilayah, baik geologi, vulkanologi, limbah, hidrometeorologi, biologi, hingga pencemaran lingkungan.

Setiap gubernur, bupati dan wali kota harus segera menyusun rencana kontinjensi termasuk penyediaan sarana dan prasarana. 

''Kesiapsiagaan yang dapat betul-betul dilaksanakan semua pihak dan harus siap menangani bencana secara tuntas,'' jelas Jokowi. 

Penanggulangan bencana juga harus dilaksanakan dengan pendekatan kolaboratif pentahelix yaitu kolaborasi antara unsur pemerintah, akademisi dan peneliti, dunia usaha, serta masyarakat. TNI dan Polri harus turut serta dalam mendukung upaya penanggulangan bencana termasuk penegakan hukum. 

''Pengerahan dan dukungan secara nasional hingga ke tataran daerah yang dapat bersinergi dengan baik bersama pemerintah pusat dan daerah,'' kata Jokowi. 

Rakornas diinisiasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) berkoordinasi dengan pemerintah daerah, BPBD, serta para pemangku kepentingan terkait guna membahas tantangan dan mendapatkan rumusan kebijakan serta strategi penanggulangan bencana.