ASKARA - Gelombang penolakan warga Natuna terkait lokasi observasi warga negara Indonesia (WNI) dari Kota Wuhan, Provinsi Hubei, China berangsur kondusif. 

Bupati Natuna, Abdul Hamid Rizal menyatakan, masyarakat sudah memahami tindakan yang dilakukan pemerintah melakukan observasi terhadap WNI yang dievakuasi tersebut. 

"Sekarang nampaknya sudah mulai mengerti tentang apa yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Jadi udah mulai tenanglah," ujar Abdul Hamid Rizal di Kantor Kemenko Polhukam, Selasa (4/2).

Penolakan dari masyarakat lantaran pemberitahuan observasi terlambat disampaikan oleh pemerintah pusat. Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD menjelaskan hal itu. 

"Nah itu tadi, kata pak Mahfud, karena terlalu cepat evakuasinya jadi ya mungkin informasinya agak sedikit terlambat," kata Abdul Hamid. 

Terlebih banyaknya berita di media massa, seperti tv maupun online yang memberitakan perihal penyebaran virus corona. Sehingga ada kecemasan dari masyarakat di Natuna. 

Tim di lapangan, dari dinas kesehatan sudah menyampaikan sosoalisasi. Juga bagaimana soal penularan dari virus corona. Hal itu penting untuk membuat tetap tenang dan tidak was-was. 

"Belum pernah ada yang begitu jadi merasa was-was. Ada apa ini karantina? sekarang kita sudah menggerakkan tim yang di lapangan. Untuk menyosialisasikan supaya masyarakat tidak terlalu cemas," ungkapnya.

Menko Polhukam, Mahfud MD menyampaikan, ada keterlambatan informasi yang disampaikan kepada masyarakat Natuna mengenai pemilihan Natuna sebagai tempat untuk observasi WNI yang berhasil dievakuasi dari pusat mewabahnya virus corona. 

"Memang terjadi semacam bukan miskomunikasi ya, keterlambatan informasi, karena perkembangan berlangsung begitu cepat," ucap Mahfud.