ASKARA - Program Climate Resilience and Inclusive Cities (CRIC) yang digagas Uni Eropa (UE) dan Asosiasi Kota dan Pemerintah Daerah se-Asia Pasific (UCLG ASPAC) yang bekerja sama dengan berbagai institusi dan mitra di Kawasan Asia dan Pasifik, resmi diluncurkan. 

Program ini diketahui akan mendampingi kota-kota di Indonesia dan Asia guna melindungi penduduk serta aset dari dampak perubahan iklim. Sebagai tuan rumah, DKI Jakarta pun menyambut baik program ini yang diharapkan mampu menyusun strategi khusus bagi pemerintah daerah, guna membentuk kota yang berketahanan menghadapi perubahan iklim.

Direktorat Jenderal Perubahan Iklim, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Ruanda Sugardiman mengatakan proyek ini akan membantu pencapaian Indonesia untuk menurunkan emisi dalam rangka pemenuhan national determined contribution. 

Raunda meyakini, Indonesia mampu menurunkan emisi sebesar 29 persen baik dari upaya maupun dananya sendiri, dan bertambah 41 persen jika mendapatkan dukungan dari internasional.

"Dengan kegiatan ini, pertama yang harus disusun adalah action plan-nya. Kemudian, good governance. Kemudian, bagaimana kota itu bisa meningkatkan ketahanan terhadap iklimnya," ujarnya di Balai Kota Provinsi DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (29/1).

Selain itu, khusus untuk Jakarta, Ruanda juga meyakini Jakarta mampu menjalankan projek ini untuk menurunkan tingkat polusi. 

"Jakarta dengan adanya kegiatan proyek ini diharapkan mampu menyiapkan instrumen-instrumen itu, sehingga Jakarta bisa mempunyai action plan yang jelas untuk menurunkan emisinya," tuturnya,

Sementara itu, Sekretaris Jenderal UCLG ASPAC, Bernadia Irawati Tjandradewi, mengatakan, projek CRIC ini juga mampu membantu pengembangan kota berketahanan secara berkelanjutan. Dengan ini, artinya kota-kota besar dengan sistem ketahanan yang baik harus menunjukkan kesiagaan atas setiap masalah. Mulai masalah transportasi, tata kelola sampah maupun limbah, saluran air, kawasan pemukiman, termasuk epidemik (wabah) dari penyakit akibat perubahan iklim.

"Ada namanya best on practice sharing. Tapi, memang mau kita yang persiapkan bukan hanya sekadar rencana, tapi juga harus ada eksekusinya. Di mana nanti Pemerintah Daerah bisa mengalokasikan anggarannya juga, bagaimana mengurangi risiko-risiko bencana, terutama banjir, kemudian juga ada isu gunung berapi, bencana alam lainnya," jelasnya.

Untuk diketahui, proyek ini berjalan dengan pendanaan Uni Eropa sebesar 3,2 juta Euro atau sekitar Rp 49 miliar, selama lima tahun program ini akan berupaya mengatasi tantangan multi-dimensi yang dihadapi perubahan iklim di kota-kota di Indonesia dan Asia.

Selain itu, untuk memperbaiki kapasitas institusi, pembiayaan dan administratif kota-kota dan pejabat lokal melalui peer-to-peer learning dan aktivitas pertukaran pengetahuan, pengembangan rencana aksi lokal untuk ketahanan iklim dan kota inklusif, dan penyusunan aktivitas pelatihan komunikasi dan pengembangan kapasitas.

Berjalannya proyek ini diliputi melalui penelitian, pembangunan kapasitas, kampanye advokasi, pembuatan pusat pengetahuan, dan kerja sama antara negara di kawasan Eropa, Asia Tenggara, dan Asia Selatan. 

Dubes Uni Eropa sebut penduduk ibukota rentan alami bencana

Dalam sambutan Vincent Piket, Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia, yang dibacakan oleh Kepala Bagian Kerjasama Delegasi Uni Eropa untuk Indonesia, Hans Farnhammer, menyebutkan kota merupakan kontributor utama emisi karbondioksida, terutama dari penggunaan energi untuk memasak, pendinginan, industri, transportasi, dan pemanasan, yang berkontribusi hingga 70 persen dari emisi CO2 global. 

"Orang-orang yang tinggal di area perkotaan semakin berisiko terkena bencana alam dan terdampak akan kejadian-kejadian terkait iklim. Hal ini menyebabkan terjadinya pemusatan resiko karena lokasi yang paling berkontribusi terhadap perkembangan ekonomi justru amat beresiko," ungkapnya.

Dengan ini, kata dia, maka program mitigasi dan adaptasi diperlukan untuk menahan dampak negatif perubahan iklim dan mengurangi emisi gas rumah kaca.

"Namun, jika dikelola dengan baik, kota-kota yang berketahanan, inklusif, dan memanfaatkan sumber daya secara efisien dapat memicu kota-kota kita menjadi berketahanan terhadap iklim, rendah karbon, berkontribusi baik terhadap tingkat kehidupan lokal dan berkelanjutan secara global," ungkap Hans.