ASKARA – Dinamika pencarian sosok pengganti Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden RI periode 2024–2029 dinilai menjadi salah satu indikasi bahwa perhatian masyarakat terhadap keberlanjutan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto masih tinggi.
Pegiat dan Pemerhati Media Sosial sekaligus Praktisi SEO (Search Engine Optimization), Agusto Sulistio, mengatakan bahwa meningkatnya pembicaraan mengenai bursa Wakil Presiden di berbagai platform digital perlu dibaca sebagai fenomena komunikasi publik yang menarik. Menurutnya, aktivitas netizen dapat menjadi salah satu instrumen untuk memahami isu yang sedang memperoleh perhatian masyarakat.
"Di era digital, perhatian publik tidak hanya dapat diamati melalui pemberitaan media konvensional atau survei opini, tetapi juga melalui pola pencarian, percakapan, interaksi, dan penyebaran informasi di media sosial," ujar Agusto dalam keterangannya di Jakarta.
Menurut Agusto, perkembangan teknologi internet telah mengubah cara masyarakat memperoleh informasi sekaligus menyampaikan aspirasi politik. Hal ini didukung oleh besarnya jumlah pengguna internet di Indonesia.
Berdasarkan survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) tahun 2025, penetrasi internet Indonesia mencapai 80,66 persen atau sekitar 229,43 juta orang dari total populasi 284,44 juta jiwa.
Sementara itu, data Badan Pusat Statistik (BPS) 2025 menunjukkan sekitar 70,75 persen penduduk memiliki atau menguasai telepon seluler. Data tersebut mencakup telepon seluler secara umum, bukan hanya smartphone.
"Artinya, ruang digital sudah menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat Indonesia. Telepon pintar yang terhubung dengan internet memungkinkan masyarakat mengikuti perkembangan politik, membandingkan informasi, menyampaikan pendapat, dan membangun percakapan publik secara cepat," jelasnya.
Algoritma dan SEO Bisa Membaca Perhatian Publik
Agusto menjelaskan, dalam ilmu analisis media sosial atau social listening, kecenderungan masyarakat dapat diamati melalui sejumlah indikator, seperti frekuensi penyebutan nama tokoh (mentions), jumlah interaksi (engagement), jangkauan informasi (reach), sentimen percakapan, serta peningkatan pencarian kata kunci di mesin pencari.
Dari perspektif algoritma, platform media sosial menggunakan berbagai sinyal, antara lain relevansi konten, interaksi, dan preferensi pengguna untuk menentukan informasi yang ditampilkan kepada masing-masing pengguna.
Sementara itu, melalui pendekatan SEO dan perangkat seperti Google Trends, perubahan minat masyarakat terhadap isu tertentu dapat diamati berdasarkan perkembangan pencarian kata kunci.
Agusto mengaitkan penjelasan tersebut dengan pemikiran Zeynep Tufekci, akademisi yang meneliti komunikasi digital dan gerakan sosial, melalui bukunya Twitter and Tear Gas: The Power and Fragility of Networked Protest (2017).
Dalam kajian tersebut, Tufekci menjelaskan bagaimana algoritma platform digital memengaruhi visibilitas informasi dan membentuk perhatian masyarakat.
"Karena itu, percakapan netizen bisa menjadi salah satu indikator untuk membaca isu yang sedang mendapat perhatian publik. Namun, kita harus membedakan antara tingginya perhatian dengan dukungan mayoritas. Ramainya percakapan tidak otomatis berarti mayoritas masyarakat mendukung seorang tokoh," kata Agusto.
Ia menilai, penggabungan data survei konvensional dan analisis digital akan memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai perkembangan opini masyarakat.
Isyarat Pempek Memancing Rasa Ingin Tahu
Perhatian terhadap bursa Wakil Presiden semakin menarik setelah Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Syahganda Nainggolan, memberikan isyarat mengenai sosok calon pengganti Gibran.
Dalam pernyataannya di Palembang, sebagaimana diberitakan pada Kamis (19/11/2026), Syahganda menyampaikan, "Wapres? Ya, pokoknya kalian berdoa saja ya, wapres yang suka pempek."
Pernyataan tersebut kemudian memunculkan berbagai interpretasi di ruang digital. Pempek sebagai makanan khas Palembang menjadi petunjuk yang mengundang rasa ingin tahu masyarakat mengenai identitas sosok yang dimaksud.
Menurut Agusto, pernyataan singkat yang mengandung unsur teka-teki memiliki potensi menjadi pemantik percakapan publik karena mudah diingat dan mendorong interaksi.
Namun, ia mengingatkan bahwa seseorang yang menyukai pempek tidak otomatis berasal dari Palembang atau Sumatera Selatan.
"Jangan terburu-buru menarik kesimpulan berdasarkan petunjuk makanan atau asal daerah. Hal yang lebih penting adalah kapasitas, integritas, rekam jejak, independensi, serta kemampuan calon Wakil Presiden dalam membantu Presiden menjalankan pemerintahan," ujarnya.
Agusto juga melihat bahwa pembicaraan netizen berkembang pada persoalan rekam jejak dan hubungan politik calon dengan kekuasaan sebelumnya. Menurutnya, hal tersebut merupakan aspek yang layak diperhatikan, meskipun kesimpulan mengenai kecenderungan mayoritas masyarakat tetap membutuhkan pengukuran lintas platform.
Perhatian Publik Tidak Sama dengan Kepuasan, tetapi Menjadi Modal Demokrasi
Lebih lanjut, Agusto menilai meningkatnya perhatian terhadap proses pengisian jabatan Wakil Presiden perlu ditempatkan dalam konteks yang lebih luas, yakni keberlanjutan pemerintahan Prabowo.
Menurutnya, sejumlah survei yang menunjukkan perubahan tingkat kepuasan atau kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah perlu dibaca berdasarkan metodologi, periode pengambilan data, dan indikator yang digunakan.
Analisis percakapan digital dapat menjadi pelengkap, bukan pengganti survei ilmiah.
"Kalau masyarakat masih aktif mencari informasi, memperdebatkan nama calon, dan mengikuti perkembangan pemerintahan, itu menunjukkan bahwa isu tersebut masih memiliki relevansi di ruang publik. Perhatian seperti ini merupakan salah satu modal demokrasi," ungkapnya.
Ia menambahkan, tingginya perhatian masyarakat tidak boleh langsung diterjemahkan sebagai tingginya kepuasan terhadap pemerintah. Namun, fenomena tersebut juga tidak tepat jika diabaikan ketika membaca dinamika harapan masyarakat terhadap kepemimpinan nasional.
Agusto berharap proses pengisian jabatan Wakil Presiden berlangsung sesuai konstitusi dan mengedepankan kepentingan bangsa.
"Yang dibutuhkan bukan sekadar sosok yang memiliki kedekatan politik atau popularitas di media sosial. Indonesia membutuhkan Wakil Presiden yang memiliki kapasitas, integritas, rekam jejak, dan komitmen untuk bekerja bagi rakyat. Pemerintahan yang kuat bukan hanya mampu menarik perhatian publik, tetapi juga harus mampu merawat kepercayaan dan membuktikan harapan masyarakat melalui kerja nyata," tutup Agusto.