ASKARA - Ketimpangan ekonomi, penguasaan sumber daya oleh segelintir elite, hingga melemahnya kedaulatan ekonomi negara berkembang menjadi persoalan yang disoroti ekonom Yudhie Haryono dan Agus Rizal dari Ekonom Heterodoks Mazhab Tebet. Keduanya menilai, sistem ekonomi politik global menyimpan persoalan mendasar yang berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat luas.
Dalam tulisan berjudul Dosa Ekonomi Politik Global terhadap Sesama, Yudhie Haryono dan Agus Rizal menggambarkan kondisi ekonomi dunia sebagai situasi kuldesak atau jalan buntu. Di balik pertumbuhan ekonomi dan kemegahan pusat-pusat keuangan dunia, mereka melihat adanya ketimpangan dalam distribusi kekayaan dan penguasaan sumber daya.
Menurut keduanya, sistem ekonomi politik global tidak sepenuhnya netral. Dalam analisis mereka, sistem tersebut cenderung memberikan keuntungan lebih besar kepada pemilik modal dan negara-negara kuat, sementara masyarakat biasa serta negara berkembang harus menghadapi dampak ketimpangan.
Mereka mengidentifikasi tujuh persoalan yang disebut sebagai dosa ekonomi politik global, yakni hegemoni, akumulasi, komodifikasi, ketimpangan, konsumerisme, konflik, dan apati.
Persoalan pertama adalah hegemoni. Melalui institusi keuangan, perjanjian perdagangan, dan narasi pembangunan, sistem pasar bebas dinilai kerap diposisikan sebagai satu-satunya jalan menuju kemakmuran. Kondisi ini, menurut mereka, berpotensi mempersempit ruang negara berkembang dalam menentukan kebijakan ekonomi sesuai kepentingan nasional.
Dosa kedua adalah akumulasi kekayaan. Yudhie dan Agus menyoroti penumpukan aset, penguasaan sumber daya alam, utang, serta rantai pasok strategis oleh kelompok elite ekonomi. Negara-negara berkembang, khususnya di kawasan Selatan Global, dinilai kerap menjadi pemasok bahan mentah, sementara keuntungan dan nilai tambah lebih banyak dinikmati pusat-pusat modal dunia.
Berikutnya adalah komodifikasi, yakni kecenderungan menjadikan hampir seluruh aspek kehidupan sebagai barang dagangan. Tanah, air, benih pangan, pendidikan, hingga layanan kesehatan disebut semakin masuk dalam logika pasar. Akibatnya, pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat berisiko semakin bergantung pada kemampuan ekonomi masing-masing individu.
Ketiga persoalan tersebut kemudian berkontribusi terhadap dosa keempat, yaitu ketimpangan. Keduanya menilai kesenjangan antara kelompok superkaya dan masyarakat pekerja bukan sekadar persoalan perbedaan pendapatan, melainkan juga menyangkut kesempatan memperoleh keadilan, akses terhadap layanan dasar, dan masa depan yang layak.
Dosa kelima adalah konsumerisme. Masyarakat, menurut mereka, terus didorong untuk mengukur kebahagiaan dan harga diri melalui kepemilikan barang. Iklan, budaya konsumsi, dan kemudahan kredit dinilai ikut membentuk pola hidup yang membuat masyarakat terus mengejar kebutuhan konsumtif.
Selanjutnya, konflik menjadi dosa keenam. Perebutan sumber daya alam, energi, dan jalur perdagangan dinilai dapat memicu persaingan ekonomi hingga ketegangan geopolitik. Dampaknya tidak hanya dirasakan negara yang terlibat, tetapi juga masyarakat sipil yang kerap menjadi korban.
Dosa ketujuh adalah apati atau sikap masa bodoh. Tekanan ekonomi, ketidakpastian, serta kekecewaan terhadap janji politik yang tidak terwujud dapat membuat masyarakat kehilangan kepercayaan bahwa partisipasi publik mampu membawa perubahan.
Bagi Yudhie dan Agus, ketujuh persoalan tersebut perlu dibaca sebagai rangkaian masalah yang saling berkaitan. Karena itu, pembenahan ekonomi tidak cukup hanya dilakukan melalui perbaikan angka pertumbuhan, tetapi juga harus menyentuh persoalan keadilan, kedaulatan, dan keberpihakan kepada kepentingan masyarakat.
Sebagai jalan keluar, keduanya menawarkan apa yang disebut sebagai pertobatan nasional, yakni mengembalikan arah pembangunan ekonomi Indonesia kepada ekonomi konstitusi dengan berlandaskan UUD 1945.
Gagasan tersebut menempatkan konstitusi sebagai pijakan dalam membangun sistem ekonomi nasional yang berorientasi pada kepentingan rakyat, pengelolaan sumber daya untuk kemakmuran bersama, serta keadilan sosial.
Pemikiran itu juga akan dituangkan dalam sebuah buku berjudul Sekolah Kejeniusan Ekopol Konstitusi: Kontra Skema Neoliberalisme dari Nusantara. Buku tersebut menjadi bagian dari upaya memperkenalkan pemikiran ekonomi politik konstitusi yang dikembangkan Sekolah Kejeniusan Ekonomi Politik Konstitusi bersama para ekonom heterodoks Mazhab Tebet.
Peluncuran buku tersebut dijadwalkan berlangsung pada Senin, 23 November 2026, di Aula HB Jassin, Taman Ismail Marzuki, Jakarta. Kegiatan ini direncanakan melibatkan sekitar 200 ekonom heterodoks.
Melalui forum tersebut, Yudhie Haryono dan Agus Rizal berharap gagasan ekonomi konstitusi dapat menjadi ruang diskusi sekaligus tawaran alternatif dalam membaca dan merumuskan masa depan ekonomi Indonesia.
Bagi keduanya, ekonomi semestinya tidak berhenti pada urusan pertumbuhan dan keuntungan. Lebih dari itu, ekonomi harus menjadi instrumen untuk memuliakan manusia, menjaga kelestarian alam, dan memastikan kemakmuran dapat dirasakan oleh seluruh rakyat.