ASKARA – Kepemilikan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) pada proyek pembangunan gedung milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Samosir menjadi sorotan. Pasalnya, setiap pembangunan gedung pada prinsipnya wajib memenuhi ketentuan perizinan sesuai peraturan perundang-undangan.
Untuk memastikan kepatuhan tersebut, media online Askara.co telah meminta konfirmasi kepada Kepala Dinas Perizinan Kabupaten Samosir, Pillippi Simarmata, pada Kamis (19/11/2026).
Dalam konfirmasi tersebut, sejumlah pertanyaan disampaikan, mulai dari apakah seluruh bangunan gedung yang dibangun melalui proyek Pemkab Samosir telah memiliki PBG, hingga apakah dokumen tersebut sudah diterbitkan sebelum pekerjaan konstruksi dimulai.
Selain itu, media juga mempertanyakan bagaimana pengawasan Dinas Perizinan terhadap kewajiban PBG pada setiap proyek pembangunan gedung pemerintah serta langkah yang akan dilakukan apabila ditemukan bangunan yang belum memiliki PBG.
Namun, hingga berita ini ditulis, Pillippi Simarmata belum memberikan tanggapan atas konfirmasi yang disampaikan.
Sorotan terhadap persoalan ini semakin relevan mengingat Pemkab Samosir saat ini sedang gencar melakukan penertiban bangunan masyarakat yang belum memiliki PBG. Bahkan, proses pembangunan sejumlah bangunan milik masyarakat disebut dihentikan karena belum mengurus persetujuan tersebut.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai konsistensi pemerintah daerah dalam menerapkan aturan. Jangan sampai masyarakat dituntut patuh terhadap kewajiban PBG, sementara bangunan yang dibangun menggunakan anggaran pemerintah justru tidak mendapat pengawasan dan perlakuan yang sama.
Pemkab Samosir seharusnya menjadi contoh dalam menaati peraturan, bukan hanya bertindak tegas terhadap masyarakat. Sebab, penegakan aturan akan kehilangan kepercayaan publik apabila pemerintah sendiri tidak menunjukkan kepatuhan yang sama.
Sebagaimana diketahui, kewajiban Persetujuan Bangunan Gedung diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.
Dalam aturan tersebut, PBG merupakan persetujuan yang wajib diperoleh sebelum pelaksanaan konstruksi bangunan gedung.
Publik pun menunggu penjelasan dari Pillippi Simarmata terkait kepemilikan PBG pada proyek-proyek pembangunan gedung Pemkab Samosir. Apakah seluruhnya sudah memenuhi ketentuan atau justru masih ada yang perlu dibenahi?
Salah seorang pejabat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Samosir menjelaskan bahwa Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) juga berlaku bagi bangunan gedung milik pemerintah. Namun, khusus bangunan gedung pemerintah, pengurusan PBG tidak dikenakan retribusi (nonretribusi).
Keterangan photo: Tim gabungan pemkab Samosir saat menempelkan plank menghentikan opersional usaha salah seorang warga karena belum miliki PBG, pada Rabu, 11 November 2026. (Sumber photo dari Dinas Kominfo Samosir)