Kamis, 19 November 2026 | 23:34
NEWS

Tutup Pelatihan Penilaian Properti, Kajati Sulut Tekankan Pentingnya Pemulihan Aset Negara

Tutup Pelatihan Penilaian Properti, Kajati Sulut Tekankan Pentingnya Pemulihan Aset Negara
Kajati Sulut tutup pelatihan penilaian properti (Dok Chan)

ASKARA - Keberhasilan penegakan hukum tidak cukup hanya ditandai dengan dijatuhkannya hukuman kepada pelaku kejahatan. Lebih dari itu, negara harus mampu menyelamatkan dan mengembalikan aset hasil tindak pidana serta memulihkan kerugian keuangan negara.

Pesan tersebut ditegaskan Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara, Dr. H. Ferrytass, S.H., M.Hum., M.Si., Dt. Toembidjo, saat menutup Pelatihan Penilaian Properti Dasar Batch XIII Tahun 2026 di Balai Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) Manado, Jalan Mapanget Raya Paniki, Kota Manado, Kamis (19/11/2026).

Menurut Ferrytass, pemulihan aset atau asset recovery kini menjadi bagian penting dalam mengukur keberhasilan penegakan hukum. Karena itu, Kejaksaan membutuhkan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan profesional dalam mengidentifikasi, menilai, dan mengelola aset yang berkaitan dengan perkara hukum.

"Kompetensi di bidang penilaian properti bukan lagi sekadar aktivitas administratif untuk menentukan nilai ekonomis suatu aset di atas kertas, melainkan sebuah kebutuhan vital dan strategis bagi Korps Adhyaksa," tegasnya.

Pelatihan yang berlangsung pada 2–19 November 2026 tersebut merupakan hasil sinergi lintas institusi antara Kejaksaan RI melalui Biro Kepegawaian, Politeknik Keuangan Negara (PKN) STAN, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Publik Kementerian Keuangan RI, serta Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara.

Di hadapan jajaran manajemen PKN STAN, narasumber dari Kanwil DJKN Suluttenggomalut, serta peserta pelatihan, Ferrytass menjelaskan bahwa perkembangan kejahatan finansial dan tindak pidana korupsi menuntut kemampuan aparat penegak hukum yang semakin kompleks.

Kejaksaan memiliki kewenangan dan tanggung jawab strategis dalam pengelolaan barang sitaan, barang bukti, hingga barang rampasan negara. Dalam konteks tersebut, keberadaan Jabatan Fungsional Penilai Pemerintah Ahli Pertama di lingkungan Kejaksaan menjadi penting untuk mendukung pengelolaan aset secara objektif, transparan, dan akuntabel.

Penilaian yang tepat diperlukan agar nilai ekonomis suatu aset dapat diketahui secara terukur dan dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, keputusan terkait penyelamatan, pengelolaan, maupun optimalisasi aset negara memiliki landasan yang kuat.

Jangan Berhenti pada Sertifikat

Kepada para peserta yang telah menyelesaikan pelatihan, Ferrytass berpesan agar kompetensi yang diperoleh tidak berhenti sebagai pengetahuan di ruang kelas ataupun sekadar menjadi sertifikat pelatihan.

Ilmu tersebut harus diterapkan dalam pelaksanaan tugas di satuan kerja masing-masing sehingga memberikan kontribusi nyata bagi organisasi dan negara.

Selama pelatihan, peserta memperoleh pembekalan berbagai materi penilaian properti, mulai dari ekonomi tanah, hukum agraria, pengetahuan konstruksi, hingga analisis pasar properti.

Berbagai pengetahuan tersebut diharapkan menjadi bekal dalam menghasilkan laporan penilaian yang akurat, berkualitas, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Laporan penilaian bukan sekadar dokumen administratif. Hasilnya dapat menjadi salah satu dasar penting bagi pimpinan dalam menentukan kebijakan dan mengambil keputusan strategis, terutama dalam upaya penyelamatan serta optimalisasi aset negara.

Ferrytass juga mengingatkan bahwa kemampuan teknis harus selalu berjalan beriringan dengan integritas. Seorang penilai dituntut bersikap objektif dan profesional, tanpa dipengaruhi kepentingan yang dapat mengganggu independensi hasil penilaian.

Menutup sambutannya, ia menyampaikan pesan melalui pantun bernuansa kearifan lokal Bumi Nyiur Melambai. Pesan tersebut sekaligus menjadi pengingat bahwa keahlian dan integritas merupakan dua unsur yang tidak dapat dipisahkan.

"Tetaplah memegang teguh integritas, profesionalitas, dan bersikap objektif di lapangan. Ingatlah bahwa keahlian tanpa integritas akan membawa bahaya, namun integritas tanpa keahlian akan membuat kita lumpuh. Perpaduan keduanya adalah kunci utama pelayanan hukum yang prima," pungkasnya.

Pesan tersebut menegaskan bahwa aparatur penegak hukum tidak hanya dituntut menguasai aspek teknis pekerjaan, tetapi juga harus memiliki kejujuran, tanggung jawab, dan keberanian menjaga profesionalitas.

Berakhirnya Pelatihan Penilaian Properti Dasar Batch XIII Tahun 2026 diharapkan menjadi awal penguatan kompetensi para penilai di lingkungan Kejaksaan. Dengan kemampuan yang semakin baik, pengelolaan aset yang berkaitan dengan penanganan perkara diharapkan dapat berlangsung lebih transparan dan akuntabel.

Pada akhirnya, pemulihan aset bukan semata-mata persoalan mengembalikan nilai ekonomi kepada negara. Di dalamnya terdapat tanggung jawab menjaga keuangan publik, melindungi kepentingan masyarakat, dan memastikan bahwa hasil kejahatan tidak menjadi keuntungan bagi pelakunya.

Kegiatan ditutup secara resmi oleh Plt. Kajati Sulawesi Utara melalui pengetukan palu, menandai berakhirnya seluruh rangkaian pelatihan.

Editor: Caecilia Eersta