ASKARA – Kementerian Dalam Negeri melalui Ditjen Bina Pembangunan Daerah mendorong Pemerintah Kabupaten Blitar memperkuat sinkronisasi prioritas pembangunan dan anggaran 2027 berbasis Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).
Hal itu disampaikan Analis Kebijakan Ahli Madya, Rendy Jaya Laksamana, mewakili Direktur PEIPD Iwan Kurniawan, saat menjadi pembicara pada High Level Learning Perencanaan Pemerintah Kabupaten Blitar Tahun 2026 di Hotel Orchardz Jayakarta, beberapa waktu lalu.
Kegiatan yang digelar atas undangan Pemkab Blitar bersama Pusat Kajian Keuangan Negara dan Daerah FEB Universitas Brawijaya itu dihadiri Sekretaris Daerah, Kepala Bappeda/Bappedalitbang, serta para kepala badan dan dinas.
Pada paparannya, Rendy menekankan pentingnya keselarasan kebijakan, program, kegiatan, dan anggaran daerah dengan prioritas nasional, termasuk Asta Cita dan Program Strategis Nasional (ProSN).
"Perencanaan tidak cukup berhenti pada dokumen dan penetapan anggaran, tetapi harus memastikan setiap rupiah belanja daerah memberi manfaat nyata bagi masyarakat," jelas Rendy, dalam rilis yang diterima redaksi, Senin (16/11/2026)
Melalui SIPD, lanjut Rendy, pemerintah daerah didorong memperkuat keterpaduan perencanaan, penganggaran, pengendalian, dan evaluasi, sekaligus meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kualitas pengambilan keputusan berbasis data realisasi keuangan dan capaian kinerja.
"Pengendalian dan evaluasi berkala juga dinilai penting untuk mengidentifikasi kesenjangan antara target dan hasil agar perbaikan dapat dilakukan tepat waktu. Keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari besarnya anggaran, tetapi dari kinerja dan dampak yang dirasakan masyarakat," imbuh Rendy.
Menjelang Tahun Anggaran 2027, Pemkab Blitar diharapkan menjaga konsistensi antara RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, RKPD, Renja Perangkat Daerah, hingga APBD, serta memastikan program prioritas memiliki indikator terukur, target realistis, dan penganggaran berorientasi hasil.
Rendy mengatakan sinergi antara Bappeda/Bappedalitbang, perangkat daerah pengelola keuangan, dan perangkat daerah pelaksana disebut menjadi kunci pembangunan yang efektif, efisien, dan berkelanjutan.
"Perencanaan yang baik harus diwujudkan dalam anggaran yang tepat, pelaksanaan yang terukur, dan hasil pembangunan yang benar-benar dirasakan oleh rakyat," pungkas Rendy.
