Jumat, 20 November 2026 | 05:55
NEWS

KAMAKI Segera Laporkan Dugaan Korupsi Proyek Revitalisasi Alun-Alun dan Kapal Mendoan ke Mabes Polri

KAMAKI Segera Laporkan Dugaan Korupsi Proyek Revitalisasi Alun-Alun dan Kapal Mendoan ke Mabes Polri
KAMAKI segera laporkan dugaan korupsi Proyek Revitalisasi Alun-Alun dan Kapal Mendoan (Dok Melva)

ASKARA - Koalisi Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (KAMAKI) berencana melaporkan dugaan korupsi dalam proyek revitalisasi Alun-Alun Pancasila Kebumen dan pembangunan Kapal Mendoan kepada Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor) Mabes Polri.

Kedua proyek pembangunan tersebut merupakan bagian dari program Pemerintah Kabupaten Kebumen pada masa kepemimpinan Bupati AS. KAMAKI menilai, penggunaan anggaran dalam proyek yang dilaksanakan pada periode tersebut perlu ditelusuri secara menyeluruh guna memastikan kesesuaian antara perencanaan, pelaksanaan pekerjaan, hingga pertanggungjawaban keuangan.

Rencana pelaporan tersebut disampaikan sebagai bentuk dorongan agar aparat penegak hukum melakukan pemeriksaan secara komprehensif terhadap seluruh rangkaian kegiatan pembangunan, mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, pengadaan, pelaksanaan pekerjaan, hingga pertanggungjawaban keuangan.

Koordinator KAMAKI, Yanto, mengatakan pemeriksaan perlu dilakukan terhadap seluruh pihak yang berkaitan dengan proyek, termasuk organisasi perangkat daerah (OPD) dan penyedia barang dan jasa yang terlibat.

“Kami meminta aparat penegak hukum mengusut dugaan korupsi ini secara menyeluruh, mulai dari proses perencanaan, penganggaran, pengadaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban pekerjaan. Pemeriksaan jangan hanya berhenti pada instansi pemerintah, tetapi penyedia barang dan jasa yang terlibat dalam proyek tersebut juga harus diperiksa,” tegas Yanto dalam keterangan, Jumat (19/11/2026).

Menurutnya, sejumlah aspek perlu ditelusuri, antara lain kesesuaian perencanaan dengan realisasi pekerjaan, proses pemilihan penyedia, nilai kontrak, spesifikasi teknis, volume pekerjaan, hingga pembayaran yang telah dilakukan.

“Kami ingin semuanya dibuka secara terang. Apakah pelaksanaan pekerjaan sudah sesuai kontrak, apakah kualitas dan volumenya sesuai spesifikasi, serta apakah penggunaan anggarannya dapat dipertanggungjawabkan. Jika ditemukan bukti adanya tindak pidana korupsi, kami meminta pihak-pihak yang bertanggung jawab diproses sesuai ketentuan hukum,” lanjutnya.

Sorotan terhadap kedua proyek tersebut berkaitan dengan informasi anggaran sekitar Rp31 miliar yang dalam sejumlah pemberitaan disebut melibatkan empat organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen, yakni Dinas Pendidikan, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Dinas Pariwisata, serta Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Pengelolaan Pasar (Disperindagsar).


Dengan demikian, KAMAKI mendorong agar penelusuran tidak hanya melihat hasil akhir pembangunan, tetapi juga mengkaji proses pengambilan kebijakan, penggunaan anggaran, serta pelaksanaan kegiatan oleh masing-masing instansi yang memiliki keterkaitan dengan proyek tersebut.

Yanto menegaskan, rencana pelaporan tersebut diharapkan dapat mendorong aparat penegak hukum melakukan pemeriksaan secara objektif dan transparan terhadap seluruh rangkaian proyek.

KAMAKI menyatakan langkah tersebut bukan bertujuan menyudutkan pihak atau institusi tertentu, melainkan sebagai bentuk kepedulian terhadap pengawasan penggunaan keuangan negara.

Menurut Yanto, setiap anggaran yang bersumber dari uang rakyat harus digunakan sesuai peruntukannya dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Melalui penelusuran secara objektif, diharapkan persoalan tersebut memperoleh kejelasan, kepercayaan publik tetap terjaga, serta menjadi pembelajaran bagi pengelolaan pembangunan daerah agar semakin transparan dan akuntabel.

 

Editor: Dar Edi Yoga

Berita Terkait