Kamis, 19 November 2026 | 01:56
NEWS

KAMAKI Minta Kejari Kebumen Telusuri Dugaan Korupsi Boarding School hingga Pengambil Kebijakan

KAMAKI Minta Kejari Kebumen Telusuri Dugaan Korupsi Boarding School hingga Pengambil Kebijakan
KAMAKI Mmnta Kejari Kebumen telusuri dugaan korupsi (Dok Kamaki)

ASKARA - Penanganan dugaan penyimpangan dalam program Boarding School di SMP Negeri 1 Kebumen mendapat perhatian Koalisi Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (KAMAKI). Organisasi tersebut meminta Kejaksaan Negeri (Kejari) Kebumen menelusuri seluruh pihak yang berkaitan dengan program tersebut, mulai dari pelaksana kegiatan, penyedia barang dan jasa, tim pengadaan, hingga pemangku kebijakan.

Koordinator KAMAKI, Yanto, mengatakan pemeriksaan perlu dilakukan secara menyeluruh agar penanganan laporan dugaan korupsi tidak hanya terfokus pada pihak yang menjalankan kegiatan di lapangan.

Menurutnya, apabila ditemukan bukti keterlibatan pihak lain dalam dugaan penyimpangan penggunaan anggaran, seluruhnya harus dimintai pertanggungjawaban sesuai ketentuan hukum.

"Jangan hanya berhenti pada pihak pelaksana. Kami berharap penyedia, tim pengadaan barang dan jasa, pemangku kebijakan, dan seluruh pihak yang terkait juga ditelusuri. Apabila ditemukan bukti keterlibatan dalam dugaan tindak pidana korupsi, semuanya harus diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku," ujar Yanto.

Program Boarding School di SMP Negeri 1 Kebumen diketahui merupakan salah satu program unggulan yang digagas pada masa pemerintahan Bupati Kebumen saat itu, Arif Sugiyanto.

Gagasan program sekolah berasrama tersebut mulai dirancang sekitar Juni hingga Agustus 2022 melalui tahap wacana dan uji coba kelas berasrama atau boarding class. Program itu kemudian diresmikan Arif Sugiyanto pada 3 Oktober 2022 sebagai proyek percontohan sekolah berasrama pertama di lingkungan sekolah negeri Kabupaten Kebumen.

KAMAKI menilai, penelusuran terhadap program tersebut perlu mencakup berbagai aspek, terutama dasar hukum pelaksanaan, mekanisme perencanaan, penggunaan anggaran APBD, serta proses pengadaan barang dan jasa.

Organisasi tersebut juga menyoroti dugaan adanya pungutan terhadap siswa yang turut dicantumkan dalam laporan kepada kejaksaan. Namun, dugaan tersebut masih memerlukan pemeriksaan dan pembuktian oleh aparat penegak hukum.

KAMAKI sebelumnya telah menyampaikan laporan mengenai dugaan persoalan program Boarding School kepada Kejari Kebumen pada 27 Juli 2026.

Dalam laporan itu, sejumlah aspek diminta untuk ditelusuri, termasuk legalitas program, perencanaan dan realisasi anggaran, mekanisme pengadaan, serta dugaan pungutan kepada peserta didik.

Terkait perkembangan laporan, pada 21 September 2026, Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Kebumen, Andi, menyampaikan bahwa laporan tersebut masih dalam tahap penelaahan dan pengkajian terhadap bukti awal.

Selanjutnya, pada 14 Oktober 2026, pihak Kejari Kebumen disebut telah melakukan klarifikasi terhadap pelapor.

Yanto berharap proses penanganan laporan tersebut dapat memberikan kepastian hukum dan disampaikan secara transparan kepada masyarakat.

"Kami meminta Kejaksaan segera memberikan kejelasan mengenai perkembangan penanganan dugaan korupsi dalam program Boarding School ini. Masyarakat berhak mengetahui sejauh mana laporan tersebut ditindaklanjuti," katanya.

KAMAKI menegaskan, dorongan pemeriksaan menyeluruh bukan berarti menyimpulkan pihak tertentu telah melakukan tindak pidana. Penentuan ada atau tidaknya pelanggaran hukum sepenuhnya menjadi kewenangan aparat penegak hukum berdasarkan alat bukti dan proses hukum yang berlaku.

Hingga berita ini disusun, belum terdapat keterangan mengenai hasil akhir penelaahan laporan tersebut maupun penetapan pihak yang bertanggung jawab. Karena itu, klarifikasi dari Kejari Kebumen dan pihak-pihak terkait, termasuk pihak yang terlibat dalam kebijakan program pada masa itu, tetap diperlukan untuk memperoleh gambaran yang utuh.

Penanganan laporan ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum sekaligus memastikan penggunaan anggaran pendidikan berlangsung transparan, akuntabel, dan sesuai peraturan perundang-undangan.

 

Editor: Caecilia Eersta