Rabu, 18 November 2026 | 17:33
NEWS

Revisi UU Lalu Lintas, KAWAT: Keselamatan Manusia Harus Jadi Hukum Tertinggi

Revisi UU Lalu Lintas, KAWAT: Keselamatan Manusia Harus Jadi Hukum Tertinggi
Ketua KAWAT Indonesia, Dr. Azas Tigor Nainggolan, S.H., M.Si., M.H (Dok Astina)

ASKARA - Koalisi Warga untuk Transportasi (KAWAT) Indonesia mendorong perubahan mendasar dalam revisi ketiga Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULLAJ). Revisi tersebut dinilai tidak boleh sekadar mengubah pasal atau menambah sanksi, tetapi harus mengutamakan keselamatan manusia sebagai filosofi utama penyelenggaraan transportasi nasional.

Pandangan tersebut disampaikan Ketua KAWAT Indonesia, Dr. Azas Tigor Nainggolan, S.H., M.Si., M.H., dalam masukan tertulis yang disampaikan kepada Komisi V DPR RI. Masukan itu dibahas dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di DPR RI, Rabu (18/11/2026).

Menurut Azas Tigor, UU LLAJ yang lahir pada 2009 perlu disesuaikan dengan perkembangan transportasi saat ini. Dalam 17 tahun terakhir, muncul transportasi berbasis aplikasi, ojek online, persoalan kendaraan over dimension over loading (ODOL), serta kebutuhan pendanaan angkutan umum massal dan preservasi jalan.

"Jangan hanya mengganti pasal dan menambah sanksi. Ubah filosofinya. Dari undang-undang yang melindungi kendaraan menjadi undang-undang yang melindungi manusia, pejalan kaki, pengemudi, dan pengguna jalan," tegasnya.

KAWAT menilai masih terdapat sejumlah persoalan mendasar dalam sistem transportasi nasional. Mulai dari ketidakjelasan perlindungan hukum pengemudi transportasi online, praktik ODOL, minimnya dukungan pendanaan angkutan umum, hingga jam kerja pengemudi bus yang berpotensi membahayakan keselamatan.

Dalam persoalan transportasi online, KAWAT menyoroti hubungan antara perusahaan aplikasi dan pengemudi yang selama ini menggunakan istilah kemitraan. Menurut Azas Tigor, hubungan tersebut perlu mendapatkan kejelasan hukum karena pengemudi menghadapi berbagai risiko pekerjaan, sementara perusahaan aplikasi memiliki kendali terhadap tarif, algoritma, dan sistem pemberian pesanan.

KAWAT mengusulkan perusahaan aplikasi ditetapkan sebagai penyelenggara angkutan atau bekerja sama dengan operator angkutan umum. Pengemudi juga perlu memperoleh status hukum khusus sebagai pekerja angkutan berbasis aplikasi.

Selain itu, perusahaan aplikasi diusulkan bertanggung jawab atas risiko kecelakaan, kehilangan barang, dan kekerasan dalam layanan. Perlindungan tersebut mencakup asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, dan BPJS Ketenagakerjaan.

KAWAT juga meminta pemerintah menetapkan formula tarif yang memperhitungkan biaya operasional, perawatan kendaraan, penyusutan, dan margin wajar bagi pengemudi. Potongan aplikasi diusulkan dibatasi maksimal 15 persen. Transparansi algoritma dan larangan pemutusan kemitraan secara sepihak tanpa mekanisme peringatan serta hak banding juga menjadi bagian dari usulan.

**ODOL dan tanggung jawab korporasi**

Persoalan kendaraan ODOL menjadi perhatian serius KAWAT. Organisasi ini menilai penegakan hukum tidak boleh hanya menyasar pengemudi, sementara pemilik kendaraan, perusahaan angkutan, dan pemilik barang yang memerintahkan pengangkutan berlebih tidak mendapatkan pertanggungjawaban sepadan.

Azas Tigor mengusulkan tanggung jawab hukum diperluas kepada seluruh pihak yang terlibat dalam pelanggaran muatan. Bahkan, pemilik barang diwajibkan membuat deklarasi muatan yang memuat jenis, berat, dimensi, asal, dan tujuan barang.

KAWAT juga mengusulkan pembagian tanggung jawab atas pelanggaran muatan, yakni 40 persen kepada pemilik barang, 40 persen kepada perusahaan angkutan, dan 20 persen kepada pengemudi.

Untuk pelanggaran ODOL, KAWAT mengusulkan sanksi berjenjang, mulai dari denda administratif dan penurunan muatan, pengandangan kendaraan, hingga pencabutan izin usaha. Pihak yang memerintahkan praktik ODOL dan terbukti menyebabkan kecelakaan atau kerusakan jalan juga diusulkan dapat dikenai pidana.

KAWAT bahkan mendorong target Indonesia Bebas ODOL paling lambat 31 Desember 2027, disertai masa transisi dan bantuan peremajaan armada bagi pengusaha kecil.

**Jam kerja pengemudi dan masa depan angkutan umum**

Di sektor angkutan umum, KAWAT menyoroti kondisi pengemudi bus yang disebut dapat bekerja hingga 14-16 jam. Kondisi tersebut dinilai berpotensi meningkatkan risiko kecelakaan akibat kelelahan.

Karena itu, KAWAT mengusulkan batas maksimal delapan jam mengemudi dan 10 jam kerja total, disertai kewajiban istirahat 30 menit setiap empat jam. Untuk perjalanan lebih dari 500 kilometer, diusulkan kewajiban menyediakan dua pengemudi.

Pelanggaran ketentuan jam kerja juga diusulkan menjadi tanggung jawab pidana perusahaan, bukan semata-mata dibebankan kepada pengemudi.

KAWAT turut mengusulkan pembatasan usia kendaraan angkutan umum, yakni bus kota maksimal 10 tahun, bus antarkota antarprovinsi (AKAP) maksimal 12 tahun, angkutan kota maksimal 12 tahun, dan taksi maksimal tujuh tahun. Pemerintah diminta menyediakan insentif peremajaan armada melalui program scrapping.

Standar pelayanan angkutan umum juga perlu ditingkatkan melalui kewajiban penyediaan AC, GPS, CCTV, tombol darurat, akses bagi penyandang disabilitas, serta informasi jadwal yang dapat diakses masyarakat.

**Dana khusus untuk angkutan massal dan preservasi jalan**

Persoalan pendanaan menjadi usulan penting lainnya. KAWAT mendorong pembentukan Dana Angkutan Massal Berbasis Jalan yang bersifat khusus atau earmarking sehingga tidak dapat dialihkan untuk kepentingan lain.

Sumber pendanaan diusulkan berasal dari APBN, APBD, dana bagi hasil pajak kendaraan bermotor, dana parkir, denda tilang elektronik atau ETLE, CSR, serta pinjaman luar negeri.

Dana tersebut diperuntukkan bagi perencanaan, pengadaan armada, operasional melalui skema Buy The Service (BTS), pemeliharaan, dan pembangunan halte.

Selain itu, KAWAT mengusulkan pembentukan Dana Preservasi Jalan dengan prinsip polluter pays, yakni pihak yang menyebabkan kerusakan harus ikut menanggung biaya pemulihan.

Sumber dananya antara lain berasal dari denda ODOL, alokasi pajak kendaraan bermotor, retribusi jembatan timbang, dana bagi hasil BBM, dan denda ETLE.

Menurut KAWAT, dana tersebut harus dipastikan kembali digunakan untuk pemeliharaan, rehabilitasi, dan rekonstruksi jalan, bukan bercampur dengan kebutuhan belanja umum lainnya.

**Penegakan hukum harus berjalan**

Tidak hanya menyangkut substansi undang-undang, KAWAT juga menyoroti persoalan struktur penegakan hukum lalu lintas. Azas Tigor merujuk teori sistem hukum Lawrence M. Friedman yang mencakup tiga elemen, yakni substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum.

Menurutnya, aturan yang baik tidak akan memberikan dampak maksimal apabila aparat dan institusi yang bertanggung jawab tidak menjalankannya secara konsisten.

Ia mencontohkan persoalan ODOL yang telah lama diatur, tetapi praktik pelanggarannya masih berlangsung. Demikian pula transportasi online yang berkembang sejak lama sebelum mendapatkan pengaturan hukum yang memadai.

KAWAT meminta pembagian kewenangan antara Kementerian Perhubungan, Polri, Kementerian Pekerjaan Umum, pemerintah daerah, dan lembaga terkait diperjelas.

Selain itu, diperlukan sistem data kecelakaan nasional yang terintegrasi antara kepolisian, rumah sakit, Jasa Raharja, dan Kementerian Perhubungan.

Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan juga diusulkan tidak sekadar menjadi wadah rapat formalitas. KAWAT meminta keterlibatan masyarakat sipil, organisasi konsumen, akademisi, komunitas pejalan kaki, pesepeda, serta penyandang disabilitas dalam forum tersebut.

**Enam tuntutan KAWAT Indonesia**

Dalam usulannya kepada Komisi V DPR RI, KAWAT merumuskan enam tuntutan utama.

Pertama, memberikan perlindungan hukum kepada pengemudi ojek online dan memastikan perusahaan aplikasi ikut bertanggung jawab.

Kedua, memperluas pertanggungjawaban hukum pelanggaran ODOL kepada korporasi, pemilik kendaraan, dan pemilik barang, sekaligus memasukkan target Indonesia Bebas ODOL 2027.

Ketiga, menjamin pendanaan angkutan massal dan preservasi jalan melalui dana khusus yang tidak dapat dialihkan.

Keempat, menetapkan batas jam kerja pengemudi untuk mencegah kecelakaan akibat kelelahan.

Kelima, melibatkan masyarakat sipil dalam Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Keenam, mendorong pembentukan struktur hukum dan penguatan kelembagaan Kementerian Perhubungan agar penegakan aturan keselamatan lalu lintas berjalan efektif.

KAWAT Indonesia menyatakan siap terlibat dalam pembahasan lanjutan RUU, penyusunan naskah akademik, hingga pengawasan pelaksanaan undang-undang setelah disahkan.

Bagi KAWAT, perubahan ketiga UU LLAJ merupakan momentum untuk membangun sistem transportasi yang lebih manusiawi, adil, dan berorientasi pada keselamatan publik.

"Salus Populi Suprema Lex Esto. Keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi," demikian prinsip yang ditegaskan Azas Tigor Nainggolan dalam siaran persnya di Jakarta, 18 November 2026.

 

Editor: Caecilia Eersta