Rabu, 18 November 2026 | 15:18
NEWS

Rieke Diah Pitaloka Minta Kepmen ESDM terkait WUP di Provinsi Banten Dicabut

Tolak Badak Jawa Dipindahkan

Rieke Diah Pitaloka Minta Kepmen ESDM terkait WUP di Provinsi Banten Dicabut
Anggota Komisi XIII DPR RI, Rieke Diah Pitaloka, (dok)

ASKARA-Pemerintah diminta untuk mengevaluasi sekaligus mencabut Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026 yang menetapkan Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) di Provinsi Banten.

Permintaan itu dilontarkan anggota Komisi XIII DPR RI, Rieke Diah Pitaloka, di gedung DPR, Rabu (18/11/2026) setelah melihat peta lampiran keputusan menteri yang menunjukkan adanya wilayah perairan di sekitar Taman Nasional Ujung Kulon dalam kategori WUP.

"Penetapan wilayah pertambangan di sekitar kawasan konservasi harus dikaji secara menyeluruh. Pemerintah perlu memastikan kebijakan tersebut tidak mengabaikan perlindungan lingkungan, hak asasi manusia (HAM), serta kepentingan masyarakat setempat," kata Rieke.

Politisi PDI Perjuangan ini mengingatkan bahwa penetapan WUP tidak secara otomatis memberikan izin eksplorasi maupun operasi pertambangan. Namun, tegasnya, kebijakan tersebut tetap harus diuji dari aspek tata ruang, dampak lingkungan, dan perlindungan hak masyarakat.

“Saya meminta pemerintah menjelaskan peruntukan WUP tersebut. Termasuk pihak yang berpotensi memanfaatkannya dan bagaimana proses penetapan wilayah pertambangan dilakukan,” kata Rieke.

Ditegaskannya, kepatuhan terhadap prosedur perizinan belum cukup untuk membuktikan bahwa pemerintah telah memenuhi kewajiban perlindungan HAM.

Menurut dia, setiap kebijakan sektoral harus mempertimbangkan kewenangan pemerintah daerah, keadilan hubungan pusat dan daerah, serta hak masyarakat hukum adat.

Penetapan wilayah ekstraktif di sekitar kawasan konservasi, katanya harus melalui pengujian menyeluruh sebelum berpotensi menimbulkan dampak terhadap ekosistem pesisir, kehidupan nelayan, dan budaya masyarakat lokal.

“Status WUP sendiri belum membuktikan adanya kerusakan maupun pelanggaran HAM. Justru itu alasan kita, Komisi XIII beserta mitra, menguji kesesuaian tata ruang serta memberi ruang partisipasi bagi warga terdampak,” ujar Rieke.

Nah untuk memastikan kebijakan tersebut tidak merugikan masyarakat dan lingkungan, pihaknya menyampaikan sejumlah rekomendasi kepada pemerintah.

Pertama, menjadikan pemenuhan hak dasar masyarakat sebagai indikator wajib dalam setiap kebijakan sektoral, mulai dari penetapan wilayah, penyusunan tata ruang, penganggaran, hingga penerbitan perizinan.

Kedua, pemerintah diminta melakukan audit terbuka terhadap Kepmen ESDM Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026.

"Audit tersebut mencakup pembukaan peta digital dan dasar ilmiah penetapan WUP. Data itu kemudian perlu disandingkan dengan batas kawasan konservasi, rencana tata ruang laut, wilayah tangkap nelayan, serta ruang hidup masyarakat lokal dan adat," katanya.

Selain itu, Rieke juga meminta pemerintah menunda penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) maupun izin turunannya di lokasi yang dipersoalkan hingga seluruh proses pengujian selesai.

Pengujian tersebut meliputi kesesuaian tata ruang, dampak HAM dan lingkungan, serta konsultasi bermakna dengan masyarakat terdampak.

Ketiga, ia mendorong penguatan akuntabilitas melalui revisi Rancangan Undang-Undang (RUU) HAM dan integrasi data lintas sektor melalui program Satu Data Indonesia.

Menurutnya integrasi data pertambangan, kawasan konservasi, hak masyarakat, pengaduan, dan layanan publik diperlukan agar pemerintah memiliki sumber informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan dalam mengambil keputusan.

Pada bagian lain, Rieke menyoroti keberadaan badak Jawa bercula satu yang menjadi satwa ikonik Taman Nasional Ujung Kulon. Pihaknya menilai perlindungan habitat alami merupakan bagian mendasar dari upaya menjaga kelestarian satwa langka tersebut.

Menurutnya, pemindahan badak dari habitat aslinya bukan satu-satunya jalan untuk melindungi keberlangsungan hidup satwa tersebut. Pemerintah justru harus memastikan lingkungan tempat badak berkembang biak tetap terjaga dari ancaman aktivitas manusia.

Dia menegaskan kalau Taman Nasional Ujung Kulon itu kawasan legendaris. Di sana ada badak bercula satu. Badak itu, ujarnya juga punya hak untuk tidak dipindahkan dari habitatnya,"katanya.

"Badak itu sudah bertahan sejak letusan Gunung Krakatau, tetapi jangan sampai habitatnya dirusak oleh manusia,” kata Rieke.

Untuk itu dia berharap pemerintah segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penetapan WUP di sekitar perairan Taman Nasional Ujung Kulon.

"Kebijakan pembangunan dan pengelolaan sumber daya alam harus tetap menempatkan perlindungan lingkungan serta hak masyarakat sebagai prioritas," ujar Rieke.(dry)

Editor: Hendry Ginting