ASKARA - Di tengah perang Rusia-Ukraina, seorang warga Indonesia bernama Deden meminta Presiden Prabowo Subianto membantu kepulangannya. Ia mengaku datang ke Rusia untuk bekerja, tetapi kemudian menandatangani kontrak militer dan kini kesulitan keluar. Pengakuannya membuka persoalan yang melampaui nasib seorang pekerja: sejauh mana negara mampu melindungi warga yang terjerat perekrutan berisiko di tengah konflik bersenjata negara lain tanpa mengabaikan hukum dan diplomasi.
Ada ironi dalam perjalanan Deden. Niat mencari penghidupan di negeri orang justru membawanya masuk ke dalam pusaran perang yang bukan menjadi urusannya. Kepada Republika, 15 September 2026, ia mengaku awalnya dijanjikan pekerjaan sipil di perusahaan atau kementerian Rusia. Namun, setelah tiba di negara tersebut, ia disodori kontrak sebagai tentara untuk berperang melawan Ukraina.
Deden mengungkapkan dirinya telah hampir empat bulan menjadi bagian dari Angkatan Darat Rusia dan ditempatkan di divisi logistik. Posisi itu membuatnya tidak berada langsung di garis depan, tetapi bukan berarti aman. Ia juga mengaku kehilangan kontak dengan sejumlah WNI yang sebelumnya dikenalnya setelah mereka dikirim ke medan pertempuran.
Dalam surat terbuka yang diberitakan Republika, 3 November 2026, Deden kembali meminta Presiden Prabowo membantu memulangkan WNI yang terjebak dalam dinas militer Rusia. Permintaan tersebut bukan sekadar persoalan seorang individu. Ia menghadirkan pertanyaan serius mengenai kemampuan negara menjangkau dan melindungi warganya ketika keselamatan mereka terancam jauh dari Tanah Air.
Persoalan ini semakin mengkhawatirkan setelah Bareskrim Polri mengungkap dugaan tindak pidana perdagangan orang dengan modus perekrutan tentara bayaran Rusia. Dalam konferensi pers 2 November 2026, polisi menyebut terdapat 58 korban dari lima laporan polisi dan 13 tersangka. Para korban dijanjikan pekerjaan, gaji besar, serta bonus penandatanganan kontrak. Informasi tersebut diberitakan CNN Indonesia pada 3 November 2026.
Namun, angka 58 tidak boleh serta-merta ditafsirkan sebagai jumlah orang yang seluruhnya telah berada di medan perang. Status setiap korban berbeda dan harus diperiksa berdasarkan proses perekrutan, keberangkatan, penandatanganan kontrak, serta keterlibatan mereka dalam dinas militer. Kasus Deden pun harus dibedakan dari perkara korban lainnya agar fakta tidak bercampur dengan asumsi.
Di sinilah persoalan kemanusiaan bertemu dengan persoalan hukum. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, khususnya Pasal 23 huruf d, mengatur kehilangan kewarganegaraan bagi WNI yang masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari Presiden. Namun, ketentuan tersebut tidak boleh digunakan secara serampangan untuk menghakimi seseorang tanpa memeriksa fakta, unsur kesukarelaan, dan kemungkinan adanya penipuan atau eksploitasi.
Negara harus mampu membedakan orang yang secara sadar memilih menjadi tentara asing dengan mereka yang diduga dijebak melalui tawaran pekerjaan. Jika terdapat unsur perdagangan orang, pendekatannya bukan semata penghukuman, melainkan juga perlindungan dan pemulihan korban. Di sinilah UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO dan UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia menjadi relevan.
Respons pemerintah mulai terlihat. ANTARA, 1 November 2026, memberitakan bahwa Indonesia telah mendesak Rusia menghentikan perekrutan WNI ke dalam dinas militernya. Sementara itu, Kemlu melalui keterangan yang diberitakan CNBC Indonesia, 11 November 2026, menyatakan KBRI Moskow dan Kyiv akan berkoordinasi untuk memeriksa status serta kontrak para WNI dan mengupayakan pemulangan melalui jalur diplomatik.
Sikap tersebut patut diapresiasi, tetapi belum cukup untuk dianggap sebagai keberhasilan. Kemlu sendiri menegaskan bahwa kontrak yang telah ditandatangani perlu diperiksa agar proses pemulangan tidak melanggar ketentuan hukum setempat. Artinya, masih terdapat persoalan yang harus diselesaikan, mulai dari pembebasan ikatan kontrak hingga jaminan keselamatan orang yang hendak dipulangkan.
Diplomasi Indonesia juga menghadapi tantangan tersendiri. Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolchenov, sebelumnya menyatakan kedutaan Rusia tidak melakukan perekrutan tentara di Indonesia. Pernyataan yang diberitakan ANTARA, 1 September 2026, tersebut tidak otomatis meniadakan kemungkinan adanya jaringan perekrut independen. Justru karena itu, pemerintah perlu meminta penjelasan dan kerja sama otoritas Rusia secara lebih konkret.
Prabowo menghadapi ujian yang tidak ringan. Sebagai kepala negara, ia memiliki tanggung jawab memastikan perlindungan warga Indonesia, tetapi tidak dapat mengabaikan kedaulatan dan hukum negara lain. Diplomasi harus bekerja untuk memperoleh akses kekonsuleran, mengupayakan penghentian kontrak, menjamin keselamatan, dan membuka jalan pemulangan.
Lebih jauh, pemerintah tidak boleh hanya bergerak setelah muncul jeritan korban. Pengawasan terhadap tawaran pekerjaan lintas negara, perekrutan melalui media sosial, dan jaringan perantara harus diperkuat. Masyarakat juga membutuhkan informasi yang memadai agar tidak mudah tergiur iming-iming gaji besar tanpa kejelasan kontrak dan perlindungan hukum.
Kisah Deden bukan semata cerita tentang seorang WNI yang ingin pulang dari Rusia. Ini adalah ujian bagi negara dalam membuktikan makna perlindungan kewarganegaraan. Paspor Indonesia semestinya bukan sekadar dokumen perjalanan, melainkan jaminan bahwa negara tidak menutup mata ketika warganya menghadapi bahaya. Prabowo kini dituntut membuktikan bahwa diplomasi Indonesia mampu menghadirkan jalan pulang, bukan hanya janji perlindungan.