ASKARA - Badak Jawa menghadapi ancaman kepunahan ketika pemerintah menjajaki habitat kedua di Taman Nasional Alas Purwo, Jawa Timur. Alasan mitigasi bencana bertemu pertanyaan publik tentang potensi tambang emas di sekitar Ujung Kulon. Di antara konservasi, risiko ekologis, dan kecurigaan ekonomi, transparansi pemerintah menjadi ujian penting bagi perlindungan warisan hayati Indonesia yang tak ternilai bagi generasi mendatang dan keberlanjutan ekosistem nasional Indonesia.
Wacana itu mengemuka setelah Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo mengusulkan habitat kedua di Alas Purwo. Ia menyoroti ancaman gempa, tsunami, dan aktivitas Gunung Anak Krakatau. Populasi yang terkonsentrasi di satu kawasan rentan terhadap bencana besar.
Namun, pemerintah belum memutuskan pemindahan. Kementerian Kehutanan menyebut Alas Purwo masih perlu dikaji. Jumlah badak, metode, dan jadwal belum ditetapkan. Kelayakan diuji dari pakan, air, ruang jelajah, daya dukung, penyakit, keamanan, dan kesiapan pengelolaan. Ini penjajakan habitat kedua, bukan pemindahan seluruh populasi.
Hutan kaya biodiversitas belum tentu cocok bagi badak. Pemerintah perlu menjelaskan dasar pemilihan Alas Purwo, membandingkannya dengan lokasi alternatif, dan melibatkan ahli independen. Tanpa data terbuka, sebutan “potensial” mendahului bukti.
Pertanyaan publik menyentuh potensi tambang emas sekitar Ujung Kulon. Cibaliung dikenal karena riwayat tambang PT Cibaliung Sumberdaya, anak usaha ANTAM. WALHI mempertanyakan kemungkinan hubungan habitat kedua dengan kepentingan mineral, tetapi mengakui belum memiliki kajian pembuktian.
Batas fakta harus dijaga. Konsesi atau potensi mineral sekitar Pandeglang tidak membuktikan cadangan tambang di dalam Taman Nasional Ujung Kulon. Belum ada bukti habitat kedua dirancang membuka jalan bagi pertambangan. Dugaan itu harus diuji lewat peta kawasan, konsesi, izin, dan data geologi.
Kementerian Kehutanan menyatakan habitat kedua tidak dimaksudkan mengubah peruntukan atau mengurangi perlindungan Ujung Kulon. Peta kawasan, status izin, dan hubungan konsesi dengan kawasan konservasi tetap harus terbuka. Kepercayaan dibangun dengan bukti, bukan bantahan.
Pelajaran datang dari Musofa, badak jantan yang ditranslokasi ke Javan Rhino Study and Conservation Area pada November 2025. Ia mati dua hari setelah tiba. Pemerintah menyebut nekropsi menemukan penyakit kronis bawaan. Ini bukan bukti translokasi selalu berbahaya, tetapi menunjukkan risiko penangkapan, pengangkutan, dan adaptasi.
Perdebatan tak boleh berhenti pada pilihan Ujung Kulon atau Alas Purwo. Negara harus mengurangi risiko populasi terkonsentrasi sekaligus melindungi habitat utama dari perburuan, penyakit, kerusakan, dan bencana. Keduanya harus berjalan beriringan.
Badak Jawa bukan objek proyek atau pembenaran kepentingan ekonomi. Ia warisan hayati yang membutuhkan kebijakan berbasis ilmu dan pengawasan publik. Jika Alas Purwo layak, buktikan melalui kajian terbuka. Menyelamatkan badak bukan sekadar memindahkan satwa, melainkan memastikan spesies dan habitatnya terlindungi.