ASKARA - Pengadilan harus menjadi ruang yang aman bagi semua pihak untuk mencari keadilan. Namun, upaya menjaga keamanan di lingkungan peradilan juga tidak boleh mengaburkan batas kewenangan antarlembaga, terlebih menyangkut independensi hakim dalam memutus perkara.
Pandangan tersebut disampaikan Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Yulius Setiarto, menanggapi wacana pembentukan satuan polisi khusus di lingkungan pengadilan. Ia meminta Polri dan Komisi Yudisial (KY) meninjau kembali gagasan tersebut sebelum melangkah lebih jauh.
Menurut Yulius, keamanan pengadilan memang penting. Akan tetapi, pembentukan satuan baru harus memiliki dasar hukum yang kuat, urgensi yang jelas, serta batas kewenangan yang tidak menimbulkan tumpang tindih dengan lembaga lain.
“Kami memahami dan menghargai niat untuk menjaga marwah hakim serta mengantisipasi gangguan terhadap proses persidangan. Namun niat baik tidak boleh menjadi pembenaran bagi pembentukan struktur baru yang belum terbukti urgensinya, apalagi jika berpotensi mengaburkan garis pemisah antara fungsi kepolisian dan fungsi peradilan,” kata Yulius di Jakarta, Selasa (17/11/2026).
Wacana tersebut mencuat setelah audiensi Ketua KY Abdul Chair Ramadhan dengan Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto di Mabes Polri pada 4 November 2026. Dalam pertemuan itu, muncul gagasan pembentukan satuan polisi khusus dengan pendekatan humanis dan progresif aktif.
Kapolri disebut menyatakan kesepakatan tersebut akan diperkuat melalui nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama. Namun, hingga kini, informasi mengenai nama satuan, struktur organisasi, anggaran, dan landasan hukumnya belum disampaikan secara terbuka kepada publik.
Bagi Yulius, persoalan ini tidak bisa dipandang semata-mata sebagai upaya menambah pengamanan. Ada prinsip besar yang harus dijaga, yakni kemerdekaan kekuasaan kehakiman sebagaimana dijamin konstitusi.
Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Sementara itu, Pasal 30 ayat (4) menempatkan Polri sebagai alat negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.
Prinsip tersebut juga diperkuat Pasal 3 ayat (2) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang melarang campur tangan pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dalam urusan peradilan.
Yulius mengingatkan, UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia memang mengenal kepolisian khusus. Namun, keberadaannya harus memenuhi ketentuan hukum. Pasal 3 ayat (1) mengatur bahwa fungsi kepolisian dilaksanakan Polri dengan dibantu kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.
Dalam penjelasan pasal tersebut, kepolisian khusus merupakan instansi atau badan pemerintah yang diberi kewenangan berdasarkan undang-undang. Sementara itu, Pasal 14 ayat (1) huruf f menempatkan kepolisian khusus dalam koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis Polri.
Di sisi lain, kewenangan KY juga telah diatur secara tegas dalam konstitusi dan undang-undang. Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 memberikan kewenangan kepada KY untuk mengusulkan pengangkatan hakim agung serta menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim.
Yulius menilai, pembagian tugas tersebut seharusnya menjadi pijakan dalam merancang kebijakan baru. Jangan sampai pengamanan pengadilan justru bercampur dengan pengawasan perilaku hakim.
“Semua sudah jelas dan terukur. Jadi persoalan kita hari ini bukan kekosongan hukum atau ketiadaan lembaga, melainkan konsistensi menjalankan aturan yang sudah ada. Kalau undang-undang menghendaki sebuah satuan khusus di lingkungan peradilan, maka harus ada dasar hukum yang dibuat secara sengaja oleh pembentuk undang-undang, bukan lahir dari kesepakatan dua lembaga yang kemudian diikuti penataan strukturnya,” ujarnya.
Ia berpandangan, pengadilan selama ini telah memiliki mekanisme pengamanan internal. Jika terjadi ancaman atau gangguan yang membutuhkan penanganan lebih lanjut, pengadilan dapat meminta bantuan kepolisian setempat.
Ancaman, intimidasi, maupun tindakan yang mengganggu jalannya persidangan juga telah memiliki jalur penanganan melalui hukum acara dan ketentuan pidana. Karena itu, menurut Yulius, penguatan mekanisme yang sudah tersedia lebih penting daripada membentuk satuan baru yang belum jelas dasar hukum, garis komando, batas kewenangan, dan pertanggungjawabannya.
Ia juga mengingatkan bahwa ruang sidang merupakan tempat yang sangat sensitif. Kehadiran aparat dengan kewenangan bertindak di dalamnya harus diatur secara ketat agar tidak menimbulkan tekanan terhadap hakim, saksi, penasihat hukum, maupun masyarakat pencari keadilan.
“Ruang sidang adalah ruang paling sensitif dalam sistem peradilan. Begitu ada aparat bersenjata dengan kewenangan bertindak di dalamnya tanpa dasar hukum acara yang tegas, risiko intimidasi terhadap saksi, penasihat hukum, dan pencari keadilan menjadi nyata. Ini bukan soal niat personelnya, tetapi soal desain kelembagaan yang membuka ruang tumpang tindih kewenangan dengan hakim, panitera, jaksa, dan penasihat hukum,” tegasnya.
Yulius menambahkan, kritik dari masyarakat terhadap rencana tersebut perlu menjadi bahan pertimbangan serius. Menurutnya, mempertanyakan pembentukan polisi khusus bukan berarti mengabaikan keamanan pengadilan. Justru, hal itu merupakan bagian dari upaya memastikan keamanan berjalan seiring dengan perlindungan independensi peradilan.
Ia turut menyoroti pernyataan Ketua KY yang menyebut keberadaan polisi khusus dapat mendukung pengawasan dan investigasi yang menjadi tugas KY. Menurut Yulius, rumusan tersebut perlu diperjelas agar fungsi pengamanan tidak bercampur dengan kewenangan pengawasan perilaku hakim.
“Kami tidak ingin ada nota kesepahaman atau perjanjian kerja sama yang kemudian menjadi pintu masuk bagi perluasan kewenangan kepolisian ke ranah teknis yudisial. Apa pun modelnya, jika menyangkut struktur baru dan kewenangan baru, jalurnya harus melalui undang-undang dan dibahas bersama DPR dengan partisipasi publik yang bermakna,” katanya.
Untuk memastikan persoalan ini dibahas secara terbuka, Yulius berharap Komisi III DPR RI segera meminta penjelasan resmi dari Polri dan KY melalui rapat kerja maupun rapat dengar pendapat.
Ia juga mendorong agar dokumen kesepakatan, rancangan struktur, serta dasar hukum pembentukan satuan tersebut disampaikan kepada DPR untuk dikaji bersama.
Menurut Yulius, keamanan pengadilan dan independensi hakim bukan dua hal yang harus dipertentangkan. Keduanya justru harus berjalan beriringan. Sebab, pengadilan yang aman bukan hanya tempat persidangan berlangsung tertib, melainkan juga ruang tempat setiap orang dapat mencari keadilan tanpa rasa takut dan tekanan dari pihak mana pun.