ASKARA - Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Yulius Setiarto, mengecam dugaan tindakan represif aparat kepolisian dalam pengamanan demonstrasi yang berujung ricuh di Kota Yogyakarta pada 10–11 November 2026.
Yulius menyampaikan keprihatinan atas eskalasi kericuhan yang terjadi. Ia meminta kepolisian mengedepankan prinsip hak asasi manusia (HAM), profesionalitas, serta menjamin keamanan masyarakat dalam menangani aksi unjuk rasa.
Menurut Yulius, tindakan anarkis, perusakan fasilitas publik, maupun pelanggaran hukum oleh oknum peserta demonstrasi tidak dapat dibenarkan dan harus diproses sesuai ketentuan hukum. Namun, penegakan hukum oleh aparat juga tidak boleh dilakukan secara berlebihan atau di luar prosedur.
Ia menyoroti adanya dugaan penggunaan kekuatan berlebihan (excessive use of force), penembakan gas air mata di kawasan padat penduduk dan fasilitas pendidikan, termasuk lingkungan kampus, serta penangkapan massal terhadap warga sipil dan mahasiswa.
"Penegakan hukum harus berjalan secara profesional dan proporsional. Tindakan aparat tidak boleh dilakukan secara membabi buta, apalagi sampai mengorbankan hak-hak masyarakat yang seharusnya dilindungi," tegas Yulius dalam keterangan tertulisnya, Rabu (11/11/2026).
Yulius mengingatkan bahwa kebebasan menyampaikan pendapat dan aspirasi di muka umum merupakan hak konstitusional warga negara yang dijamin UUD 1945.
Karena itu, menurutnya, kepolisian wajib menjalankan tugas pengamanan dengan berpedoman pada Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian dan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar HAM dalam Penyelenggaraan Tugas Polri.
Ia menilai pendekatan keamanan yang mengedepankan kekerasan justru berpotensi memperkeruh situasi, menimbulkan ketakutan, serta mencederai rasa keadilan masyarakat.
Selain itu, tindakan yang tidak proporsional di lingkungan pendidikan dinilai dapat merusak citra Yogyakarta sebagai Kota Pelajar dan Kota Budaya.
Desak Investigasi dan Transparansi Penangkapan
Menyikapi insiden tersebut, Yulius mendesak Kapolri, Kapolda DIY, serta jajaran keamanan terkait untuk segera melakukan investigasi terhadap personel yang diduga melakukan kekerasan, pemukulan, intimidasi, maupun tindakan di luar prosedur terhadap peserta demonstrasi dan warga sipil.
Ia juga menolak segala bentuk intimidasi dan kekerasan aparat di lingkungan pendidikan. Menurutnya, kampus harus tetap menjadi ruang aman bagi pengembangan pemikiran kritis, kebebasan akademik, berekspresi, dan menyampaikan pendapat.
"Kampus harus tetap menjadi ruang merdeka. Lingkungan pendidikan tidak boleh menjadi tempat yang menimbulkan ketakutan bagi mahasiswa maupun sivitas akademika," ujarnya.
Yulius turut menyoroti informasi mengenai lebih dari 150 orang yang disebut telah ditangkap dalam rangkaian kericuhan tersebut. Ia meminta kepolisian menjamin transparansi proses hukum, memberikan akses pendampingan bantuan hukum, serta membebaskan mereka yang tidak terbukti melakukan tindak pidana.
Menurutnya, setiap orang yang ditangkap harus memperoleh perlindungan hak-hak hukum sesuai ketentuan perundang-undangan. Proses penegakan hukum juga harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka.
Minta Komnas HAM Turun Tangan
Selain mendesak evaluasi terhadap aparat di lapangan, Yulius meminta Polri melakukan evaluasi menyeluruh terhadap standar operasional prosedur (SOP) pengamanan demonstrasi.
Evaluasi tersebut terutama diperlukan dalam menghadapi eskalasi massa pada malam hari agar pengendalian situasi tidak menimbulkan korban jiwa, kekerasan, maupun ketakutan di tengah masyarakat.
Ia juga mendorong Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan Ombudsman RI melakukan investigasi independen terhadap dugaan pelanggaran prosedur dan HAM dalam pengamanan demonstrasi di Yogyakarta.
Menurut Yulius, keterlibatan lembaga independen diperlukan agar penanganan insiden berlangsung objektif, transparan, dan memberikan kepastian bagi masyarakat mengenai dugaan pelanggaran yang terjadi.
Di sisi lain, ia mengajak Pemerintah Daerah DIY, aparat penegak hukum, mahasiswa, dan elemen masyarakat untuk kembali membuka ruang dialog.
Dialog yang bermartabat dinilai penting untuk mencari penyelesaian atas persoalan sosial, ekonomi, dan politik yang menjadi latar belakang munculnya aksi demonstrasi.
Komisi III DPR RI Akan Awasi Penanganan Kasus
Sebagai anggota Komisi III DPR RI yang membidangi hukum, HAM, dan keamanan, Yulius menegaskan akan terus memantau perkembangan penanganan kasus tersebut.
Ia memastikan fungsi pengawasan parlemen perlu dijalankan agar proses penegakan hukum tidak hanya berorientasi pada pengendalian massa, tetapi juga menjamin perlindungan hak-hak konstitusional masyarakat.
"Penegakan hukum harus berjalan secara adil tanpa mengorbankan hak-hak asasi warga negara. Kepolisian harus hadir untuk memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat," tegasnya.
Yulius berharap insiden di Yogyakarta menjadi momentum bagi kepolisian untuk memperbaiki pendekatan pengamanan demonstrasi, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.
Baginya, menjaga ketertiban dan menjamin kebebasan berpendapat bukanlah dua hal yang harus dipertentangkan. Keduanya merupakan bagian penting dari kehidupan demokrasi yang harus dilindungi secara bersamaan.
