ASKARA - Sarasehan Kebangsaan tidak boleh berhenti di ruang diskusi. Harus berubah menjadi aksi nyata yang menyejahterakan rakyat.
Pesan kuat itu disampaikan Prof. Dr. Ir. H. Rokhmin Dahuri, M.S., Anggota MPR RI sekaligus Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, dalam Sarasehan Kebangsaan MPR RI di Kecamatan Lemahabang, Kabupaten Cirebon, Selasa (17/11).
Guru Besar Fakultas Kelautan dan Perikanan IPB University itu menegaskan, nilai-nilai kebangsaan, semangat gotong royong, dan pengabdian kepada rakyat harus diwujudkan melalui kerja nyata.
"Kegiatan sarasehan kebangsaan tidak boleh berhenti pada pemahaman mengenai Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Nilai-nilai luhur tersebut harus menjadi landasan dalam membangun perekonomian rakyat, memperkuat persatuan bangsa, menciptakan lapangan kerja, serta mewujudkan keadilan sosial," ujar Prof. Rokhmin.
Acara tersebut dihadiri para pengurus dan kader PDI Perjuangan Kabupaten Cirebon, antara lain Bendahara DPC Lukman Hakim, Sekretaris DPC Mae Azhar, Ketua PAC Lemahabang sekaligus Anggota DPRD Kabupaten Cirebon Tinah, Anggota DPRD Kabupaten Cirebon Dapil 3 Abdul Kodir, Wakil Ketua Bidang Ideologi dan Kaderisasi DPC Bejo Kasiono, serta Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu DPC Ajat Sudrajat, bersama masyarakat setempat.
Aspirasi Petani: Traktor hingga Irigasi
Melalui dialog dan penyerapan aspirasi, sejumlah kebutuhan mendesak mencuat. Warga meminta penyediaan alat dan mesin pertanian (alsintan) seperti traktor dan combine harvester, perbaikan jaringan irigasi, pembangunan jalan usaha tani, serta peningkatan fasilitas pascapanen.
Prof. Rokhmin menekankan, modernisasi pertanian harus dilakukan secara terintegrasi dari hulu sampai hilir. Mulai dari penyediaan sarana produksi, pengelolaan air, penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), peningkatan produktivitas, pengolahan hasil, hingga perluasan akses pasar.
Perbaikan sistem irigasi menjadi prioritas strategis.
Saat ini indeks pertanaman di wilayah Cirebon dan Indramayu masih sekitar 1,5 kali setahun. Dengan ketersediaan air yang memadai, angka itu diharapkan dapat meningkat menjadi sedikitnya 2,5 kali setahun.
"Dengan demikian, produksi pangan, pendapatan petani, dan ketahanan pangan nasional dapat semakin diperkuat," katanya.
UMKM, Halal, dan 10.000 Paket Pangan
Tidak hanya pertanian, Prof. Rokhmin juga menyatakan komitmennya memperjuangkan program pemberdayaan masyarakat melalui sinergi dengan kementerian dan lembaga mitra kerja Komisi IV DPR RI, termasuk Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kehutanan, serta Perum Bulog.
Dukungan tersebut mencakup penguatan UMKM, fasilitasi legalitas usaha dan sertifikasi halal, serta pengupayaan bantuan pangan melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).
Untuk Desember 2026, Prof. Rokhmin menyampaikan rencana memperjuangkan sekitar 5.000–10.000 paket bantuan pangan bagi masyarakat.
"Saya meyakini bahwa keberhasilan seorang wakil rakyat bukan hanya diukur dari banyaknya kegiatan dan pertemuan yang dilaksanakan, melainkan dari sejauh mana aspirasi masyarakat dapat diperjuangkan menjadi program nyata yang meningkatkan produktivitas, menciptakan lapangan kerja, mengurangi kemiskinan, dan menyejahterakan rakyat," tegasnya.
Cirebon Menuju Indonesia Emas 2045
Menurut Prof. Rokhmin, Kabupaten Cirebon memiliki potensi ekonomi yang besar di bidang pertanian, peternakan, kelautan dan perikanan, industri, perdagangan, serta pariwisata.
Seluruh potensi tersebut harus dikembangkan melalui penguasaan IPTEK, peningkatan kualitas SDM, pembangunan infrastruktur, penguatan kelembagaan ekonomi rakyat, dan penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan.
"Dengan persatuan, kerja keras, kerja cerdas, kolaborasi, dan keberpihakan yang nyata kepada rakyat, insyaallah kita mampu mewujudkan Kabupaten Cirebon yang semakin maju, produktif, mandiri, berdaya saing, dan sejahtera sebagai bagian dari perjuangan menuju Indonesia Emas 2045," pungkasnya.