ASKARA - Prof. Dr. Ir. Rokhmin Dahuri, M.S., Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, berdialog dengan Bherry Hamzah dalam program Talk Highlight Radio Elshinta. Dalam perbincangan itu, Prof. Rokhmin Dahuri menekankan satu hal: sosok Wakil Presiden ke depan harus mampu melengkapi dan memperkuat kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, terutama dalam mengatasi pengangguran, kemiskinan, dan menurunnya daya saing bangsa.
Menurut Prof. Rokhmin Dahuri, pertumbuhan ekonomi sekitar 5 persen belum memadai. Faktanya, pengangguran masih banyak, PHK terjadi di mana-mana, dan pendapatan keluarga justru makin turun sementara biaya hidup terus melambung.
"Meskipun sudah kerja keras, faktanya pengangguran masih banyak. PHK di mana-mana. Bayangkan, 80 persen pabrik tekstil sudah gulung tikar," ujarnya.
Ia mencontohkan harga pangan yang melambung. Harga cabai sempat menyentuh Rp125.000, harga beras melambung, dan inflasi pangan tinggi. Kondisi itu membuat daya beli masyarakat tergerus.
Keputusasaan itu, kata dia, nyata di akar rumput. Tagar "kabur saja dulu" yang ramai di kalangan anak muda bukan hoaks, melainkan cerminan keresahan yang benar-benar terjadi.
Tiga Kriteria Wapres Ideal
Dalam dialog tersebut, Guru Besar Fakultas Kelautan dan Perikanan IPB University ini menggarisbawahi tiga kriteria Wakil Presiden yang dibutuhkan bangsa:
1. Teknokrat ekonomi, dunia usaha, dan pengembangan wilayah
Sosok yang menguasai ekonomi dan mampu membantu Presiden menjalankan transformasi struktur ekonomi, dari penjualan bahan mentah menuju industri pengolahan dan manufaktur bernilai tambah, disertai penguatan sektor jasa serta modernisasi pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan.
Pendidikan, riset, dan inovasi harus mendapat perhatian lebih besar agar transformasi tersebut meningkatkan produktivitas, memperkuat daya saing, dan membuka lapangan kerja di berbagai daerah.
2. Perajut dan penjaga stabilitas
Sosok yang kehadirannya menyejukkan dan mampu menggalang solidaritas kebangsaan. Stabilitas politik, kepastian hukum, dan konsistensi kebijakan merupakan prasyarat bagi iklim investasi yang kondusif.
"Karena tidak mungkin ada pertumbuhan ekonomi kalau tidak ada stabilitas. Kalau kebijakannya sebulan ganti, hukum tidak stabil, tidak mungkin ada kesejahteraan. Apa yang mau diratakan?" ujarnya.
Pemerintah harus menjalankan perannya sebagai regulator dan wasit yang adil, agar pelaku usaha memiliki kepastian untuk menanamkan modal, memperluas usaha, dan menyerap tenaga kerja.
Ia menyebut nama-nama wakil presiden yang ideal dalam sejarah Indonesia: Mohammad Hatta, B.J. Habibie, hingga Umar Wirahadikusumah, sosok yang punya pandangan kebijakan dan kemampuan di bidang ekonomi.
3. Berakhlak mulia, berintegritas, dan memberi keteladanan
Kejujuran, kesederhanaan, dan keselarasan antara ucapan dan tindakan merupakan bagian dari tanggung jawab seorang pejabat publik. Keteladanan itulah yang membangun kepercayaan rakyat terhadap kepemimpinan nasional.
Belajar dari Amerika dan Prancis
Prof. Rokhmin Dahuri mengingatkan, pengalaman empiris di negara lain menunjukkan jatuhnya pemerintahan seringkali disebabkan soal ekonomi.
Ia mencontohkan Amerika Serikat, di mana Partai Demokrat mengalami kekalahan terburuk sepanjang sejarah. Penyebab utamanya adalah ekonomi yang terpukul akibat kebijakan Presiden Donald Trump yang mendadak-dadak, tanpa landasan teknokrasi dan landasan ilmiah, termasuk soal tarif impor yang ditentukan secara unilateral hingga persoalan Venezuela.
"Yang terpukul faktanya adalah ekonomi dalam negeri Amerika Serikat. Segala macam mahal, pekerjaan susah," katanya.
Hal serupa juga terjadi di Prancis, di mana faktor ekonomi membuat rakyat bergerak bersama. Ia juga mengingatkan peristiwa Agustus tahun lalu di Indonesia, ketika jutaan orang turun ke jalan hingga menyasar DPR.
"Kalau pengangguran dan kemiskinan terlalu lama, seberapa pun solid partai pemerintah, akan tergoyang juga," ujarnya.
Potensi 10 Persen, Baru Tumbuh 5 Persen
Padahal, Indonesia memiliki modal pembangunan yang sangat besar: produsen batu bara terbesar di dunia, sawit terbesar di dunia, juara satu di bidang kelautan, jumlah penduduk yang besar, hingga posisi geoekonomi yang strategis.
"Potensi pertumbuhan Indonesia harusnya 10 persen per tahun. Kita modal besar. Tapi dalam 12 tahun terakhir hanya tumbuh 5 persen saja," katanya.
Menteri Kelautan dan Perikanan 2001-2004 itu menilai Indonesia sanggup tumbuh di atas 7 persen secara berkelanjutan, asalkan pertumbuhan itu berkualitas dan inklusif.
Lebih dari itu, kualitas pertumbuhan saat ini pun rendah. Setiap 1 persen pertumbuhan ekonomi hanya menciptakan 200 ribu lapangan kerja. Padahal setiap tahun ada sekitar 3,6 juta tenaga kerja baru.
"Jadi kalau hanya 5 persen, berarti setiap tahun hanya 1 juta lapangan kerja yang tercipta. Padahal yang baru 3,6 juta. Selisih 2,6 juta itulah yang menyebabkan pekerja di sektor informal makin besar. Sekarang sudah mencapai hampir 60 persen," jelasnya.
Harapan untuk Indonesia
Prof. Rokhmin Dahuri berharap ketiga kriteria tersebut menjadi pertimbangan dalam proses yang berjalan sesuai konstitusi dan mengedepankan musyawarah.
Pada akhirnya, keberhasilan pembangunan harus terasa dalam kehidupan rakyat: ketika kesempatan kerja bertambah, pendapatan keluarga meningkat, dan kemiskinan berkurang.
"Harapan kita, dan kita berdoa, Pak Prabowo orang bijak, akan memilih wakil presiden yang sungguh-sungguh bisa memperkuat," tutupnya.
Semoga ikhtiar bersama ini membawa Indonesia menjadi bangsa yang maju, adil, makmur, dan berdaulat. Merdeka!