Kamis, 19 November 2026 | 01:56
NEWS

KANNI Desak Polres Bolsel Telusuri Pembeli Batu Hitam, Dugaan Tambang Ilegal Disorot

KANNI Desak Polres Bolsel Telusuri Pembeli Batu Hitam, Dugaan Tambang Ilegal Disorot
KANNI desak Polres Bolsel telusuri pembeli batu hitam (Dok KANNI)

ASKARA - Komite Advokasi Hukum Nasional Indonesia (KANNI) meminta Polres Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) menelusuri aktivitas pembelian dan penampungan batu hitam yang diduga berasal dari pertambangan tanpa izin di wilayah tersebut.

Desakan itu disampaikan Chandra E. Damopolii, Bagian Investigasi Nasional KANNI. Ia meminta Kapolres Bolsel AKBP Kuntadi Budi Pranoto, S.I.K., tidak hanya memfokuskan penindakan pada aktivitas penambangan, tetapi juga mengusut rantai perdagangan hasil tambang.

Menurut Chandra, pembeli dan penampung perlu menjadi bagian dari penelusuran aparat penegak hukum untuk memastikan asal-usul batu hitam serta legalitas transaksi yang berlangsung.

"Kami meminta Kapolres Bolsel menindaklanjuti informasi mengenai pembelian batu hitam di wilayah Bolsel. Jika ditemukan adanya keterkaitan dengan pertambangan ilegal, pihak-pihak yang terlibat harus diproses sesuai ketentuan hukum," ujar Chandra dalam keterangan tertulis, Rabu (18/11/2026).

Ia menilai penelusuran terhadap rantai distribusi penting dilakukan karena transaksi dan penampungan hasil tambang dapat menjadi bagian dari mata rantai kegiatan pertambangan tanpa izin.

KANNI juga meminta penanganan persoalan tersebut dilakukan secara transparan dan tidak tebang pilih. Pemeriksaan, menurut Chandra, perlu menjangkau pihak-pihak yang terbukti terlibat, baik dalam kegiatan penambangan, pengumpulan, pembelian maupun distribusi hasil tambang.

"Penegakan hukum harus dilakukan secara menyeluruh. Jangan hanya menyasar pekerja di lapangan apabila terdapat pihak lain yang berdasarkan bukti ikut berperan dalam kegiatan tersebut," katanya.

KANNI berharap Polres Bolsel segera menindaklanjuti informasi dan desakan tersebut melalui langkah penyelidikan sesuai kewenangan dan ketentuan perundang-undangan.

Di sisi lain, Chandra menegaskan pentingnya mengedepankan asas praduga tak bersalah. Aktivitas pembelian batu hitam maupun pihak yang disebut dalam persoalan ini tidak serta-merta dapat dinyatakan sebagai tindak pidana tanpa adanya pembuktian.

Karena itu, pemeriksaan terhadap asal-usul material, dokumen perizinan, transaksi, serta jalur distribusi diperlukan untuk memastikan ada atau tidaknya pelanggaran hukum.

Hingga berita ini disusun, belum diperoleh keterangan resmi dari Polres Bolsel mengenai desakan KANNI maupun hasil penanganan terhadap dugaan aktivitas perdagangan batu hitam tersebut.

Klarifikasi dari kepolisian dan pihak-pihak yang menjalankan aktivitas pembelian maupun penampungan juga diperlukan agar persoalan ini dapat diberitakan secara berimbang.

 

Editor: Caecilia Eersta