Rabu, 18 November 2026 | 18:23
NEWS
RUU PERAMPASAN ASET

Akhirnya Rampung dan Segera Disahkan Jadi UU di Sidang Paripurna

Akhirnya Rampung dan Segera Disahkan Jadi UU di Sidang Paripurna
Ilustrasi (dok)

ASKARA-Akhirnya DPR bersama pemerintah telah merampungkan pembahasan tingkat pertama Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana.

RUU tersebut selanjutnya akan dibawa ke rapat paripurna terdekat untuk disahkan menjadi undang-undang.

Menurut Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, penyelesaian pembahasan tersebut merupakan hasil proses panjang yang melibatkan berbagai pihak, termasuk penyerapan aspirasi masyarakat melalui puluhan rapat dengar pendapat umum (RDPU).

“Hari ini kami telah menyelesaikan rapat tingkat pertama antara DPR, dalam hal ini Komisi III, dan pihak pemerintah dalam rangka memfinalkan RUU Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi dan tindak pidana lainnya. Selanjutnya akan diparipurnakan dalam paripurna terdekat untuk disahkan menjadi undang-undang,” ujar Dasco dalam konferensi pers pembicaraan tingkat I RUU Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11/2026).

Pihaknya menjelaskan, selama proses pembahasan, Komisi III DPR RI telah menggelar sebanyak 87 kali RDPU. Rangkaian rapat tersebut dilakukan untuk menyerap berbagai masukan dan aspirasi dari masyarakat, organisasi, serta sejumlah pihak terkait.

Menurutnya, banyaknya RDPU menunjukkan bahwa proses penyusunan RUU tersebut telah melalui tahapan partisipasi publik yang panjang.

“Pembahasan sudah dilakukan sekian lama. Kami mengikuti prosesnya di Komisi III DPR RI, ada 87 kali RDPU yang dilakukan dalam rangka menyerap aspirasi dari masyarakat, organisasi, dan berbagai macam pihak,” kata politisi Partai Gerindra ini.

Dasco yang disebut berpeluang menjadi wapres ini menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan sehingga pembahasan RUU Perampasan Aset dapat diselesaikan.

Sementara itu, pimpinan Komisi III DPR RI, Habiburokhman, turut menyampaikan apresiasi kepada Dasco atas perhatian dan dukungannya selama proses pembahasan RUU tersebut, termasuk sejak pelaksanaan RDPU pertama pada September 2025.

Dia menyebutkan, pembahasan RUU Perampasan Aset berlangsung intensif dengan frekuensi RDPU yang hampir setiap pekan digelar, bahkan mencapai dua kali dalam sepekan.

“Selama setahun hampir tiap minggu kita, termasuk saat masa reses, tetap melanjutkan pembahasan atas perintah Pak Dasco. Ini demi menyalurkan aspirasi masyarakat,” ujarnya.

Habib juga mengungkapkan adanya sejumlah substansi yang masuk dalam pembahasan pada tahap akhir, salah satunya terkait perlindungan dan pemulihan kerugian bagi korban investasi bodong serta perdagangan saham ilegal.

Menurutnya, selama ini korban tindak pidana tersebut kerap kesulitan memperoleh penggantian kerugian karena hasil pemulihan aset tidak langsung disalurkan kepada korban, melainkan terlebih dahulu masuk ke negara. Bahkan, dalam sejumlah kasus, korban tidak mendapatkan penggantian sama sekali.

Melalui pengaturan dalam RUU Perampasan Aset, Habiburokhman berharap korban tindak pidana, termasuk korban investasi bodong dan perdagangan saham ilegal, dapat memperoleh ganti kerugian secara langsung melalui hasil penjualan aset milik pelaku kejahatan.

“Dengan undang-undang perampasan aset ini, para korban investasi massal tersebut bisa langsung mendapatkan ganti kerugian dengan penjualan aset para pelaku tindak pidana tersebut. Selain itu, fokus utama undang-undang ini adalah perampasan aset tindak pidana korupsi,” jelasnya.

Selain mengatur mekanisme perampasan aset dan pemulihan kerugian korban, Habib mengatakan, RUU tersebut juga telah mempertegas sejumlah ketentuan untuk mengantisipasi potensi penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum.

Terkait kekhawatiran masyarakat mengenai kemungkinan RUU Perampasan Aset dijadikan alat kekuasaan ataupun sarana pemerasan, Habib menegaskan kalau hal itu telah menjadi perhatian dalam proses pembahasan.

“Hal lain juga dipertegas, kekhawatiran masyarakat terkait dijadikannya undang-undang ini sebagai alat kekuasaan atau alat untuk memeras oleh aparat penegak hukum sudah kita proteksi. Sehingga peluang menjadikan undang-undang ini sebagai alat kekuasaan, insyaallah sudah tertutup,” pungkasnya.

Dengan rampungnya pembahasan tingkat pertama, RUU Perampasan Aset kini menunggu agenda rapat paripurna DPR RI untuk memasuki tahapan pengesahan menjadi undang-undang.(dry)

Editor: Hendry Ginting