Jumat, 20 November 2026 | 11:12
NEWS

Era Debt Collector Intimidatif Berakhir? Polri Siapkan Sertifikasi dan Pengawasan Ketat

Era Debt Collector Intimidatif Berakhir? Polri Siapkan Sertifikasi dan Pengawasan Ketat
Dirbinpotmas Korbinmas Baharkam Polri, Brigjen Pol M. Rudy Safirudin (humas)

ASKARA - Polri mendorong penataan total terhadap profesi penagih utang atau debt collector. Melalui sistem legalitas, sertifikasi, dan pengawasan yang ketat, Polri ingin menghapus praktik intimidasi, kekerasan, hingga penarikan kendaraan secara paksa yang selama ini meresahkan masyarakat.

Gagasan tersebut dibahas dalam Forum Group Discussion (FGD) Korbinmas Baharkam Polri bersama Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) dan sejumlah praktisi di Jakarta.

Dirbinpotmas Korbinmas Baharkam Polri, Brigjen Pol M. Rudy Safirudin, menegaskan penataan ini harus menghapus praktik penagihan yang melanggar hukum.

"Jangan sampai profesi penagihan justru menjadi kedok bagi praktik premanisme. Kita ingin petugas yang bekerja memiliki legalitas, kompetensi, identitas resmi, dan memahami aturan hukum," tegas Rudy, dikutip Selasa (3/11).

Sebagai langkah konkret, Polri mengusulkan perubahan nomenklatur dari debt collector menjadi petugas pengamanan dan penyelamatan aset. Perubahan nama ini disertai dengan aturan kelembagaan, standar kompetensi, sertifikasi, kode etik, serta pengawasan.

Salah satu usulannya adalah pembentukan Satuan Jasa Penagihan dengan pola pembinaan pengamanan swakarsa, tetapi memiliki fungsi dan kewenangan yang berbeda dari satpam.

Dalam skema tersebut, petugas wajib mengikuti pelatihan, memiliki sertifikat kompetensi, dan identitas resmi yang dapat diverifikasi oleh masyarakat.

Namun, Rudy menegaskan legalitas tersebut tidak memberikan kewenangan untuk melakukan penyitaan paksa, intimidasi, kekerasan, ataupun mengambil alih tugas aparat penegak hukum.

"Yang kita bangun adalah sistem penagihan yang profesional dan berlandaskan hukum, bukan memberikan ruang bagi praktik premanisme. Petugas harus memahami batas kewenangannya, sementara hak masyarakat tetap menjadi prioritas perlindungan," ujarnya.

Polri berharap, penataan ini dapat melindungi konsumen dari penagihan sewenang-wenang, sekaligus memberikan kepastian hukum bagi industri pembiayaan di Indonesia.

 

Editor: Husnie

Berita Terkait