ASKARA — Telat bayar pinjaman bukan berarti data pribadi boleh disebarluaskan. Namun, masih banyak korban yang mengalami hal sebaliknya: foto, KTP, hingga kontak keluarga disebar oleh oknum debt collector (DC) sebagai bentuk intimidasi.
Bagi yang pernah mengalaminya, rasa malu, takut, dan tertekan sering kali membuat korban memilih diam. Padahal, diam justru membuat penyebaran semakin sulit dihentikan.
Padahal, korban tetap memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan. Memiliki utang bukan berarti kehilangan hak atas perlindungan data pribadi.
Lalu, apa yang bisa dilakukan jika data sudah terlanjur tersebar?
Pertama, kumpulkan bukti.
Simpan semua screenshot pesan, nomor penagih, hingga unggahan atau akses yang menyebarkan data. Bukti ini akan menjadi dasar penting saat membuat pengaduan.
Kedua, ajukan pengaduan tertulis ke perusahaan pinjaman.
Minta perusahaan melakukan investigasi, menghentikan penyebaran data, dan menghapus konten yang masih mereka kendalikan.
Ketiga, laporkan ke OJK.
Korban bisa melapor melalui telepon 157, WhatsApp 081-157-157-157, email konsumen@ ojk.go.id, atau portal kontak157. ojk.go.id.
Keempat, pertimbangkan laporan ke kepolisian.
Terutama jika ada dugaan pelanggaran hukum, seperti penyebaran data pribadi tanpa hak, ancaman, atau intimidasi.
Perlu diketahui, UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi memberikan perlindungan terhadap penyalahgunaan data pribadi. Artinya, penyebaran data tanpa izin bisa diproses secara hukum.
Satu hal penting yang sering dilupakan: tidak adanya bukti hubungan DC dengan aplikator saat ini bukan berarti upaya penelusuran harus berhenti. Tetap dokumentasikan setiap kejadian dan tempuh jalur pengaduan yang tersedia.
Pernah mengalami atau mengetahui kejadian serupa? Bagikan pengalaman secara bijak, tanpa menyebutkan identitas maupun menyebarkan data pribadi pihak lain.
Karena satu hal yang harus diingat: berutang bukan berarti tidak punya pilihan, dan bukan berarti hakmu hilang. (Consumer Voice)