Selasa, 17 November 2026 | 13:30
OPINI

Siapa yang Error Duluan, Saya atau Coretax? Lebih dari Setahun Keluhan Wajib Pajak, dan Risiko yang Ditanggungnya

Siapa yang Error Duluan, Saya atau Coretax? Lebih dari Setahun Keluhan Wajib Pajak, dan Risiko yang Ditanggungnya
Ilustrasi Siapa yang Error Duluan, Saya atau Coretax? Lebih dari Setahun Keluhan Wajib Pajak, dan Risiko yang Ditanggungnya (Dok Penulis)

Oleh: Muhammad Sayyid Fakhri | Terafiliasi dengan Program Studi Ilmu Administrasi Fiskal, Fakultas Ilmu administrasi, Universitas Indonesia.

ASKARA - Ketika Coretax gagal diakses, kecurigaan pertama tertuju pada koneksi internet sendiri. Router dimulai ulang, namun pesan Error tetap muncul. Pengguna kemudian beralih ke jaringan lain, lalu ke perangkat lain dan hasilnya tidak berubah. Setelah belasan kali percobaan, mengganti perangkat maupun browser, barulah muncul kesimpulan yang sebenarnya sudah terlihat sejak awal: yang bermasalah bukan jaringan maupun perangkat, melainkan Coretax itu sendiri.

Pengalaman seperti ini banyak dikeluhkan oleh wajib pajak. Pada titik tertentu, pertanyaan di judul tulisan ini terasa wajar: siapa yang sebenarnya lebih dahulu error, penggunanya atau sistemnya?

*Satu Sistem, Banyak Titik Gangguan*

Coretax dibuat untuk mengganti aplikasi perpajakan yang selama ini terpisah-pisah. Pendaftaran, penerbitan faktur pajak, pembuatan bukti potong, sampai pelaporan SPT kini berada dalam satu sistem dan satu akun. DJP sendiri menyebut login, registrasi, faktur pajak, pelaporan SPT, dan bukti potong sebagai layanan inti yang diperbaiki kinerjanya. Karena semuanya bertumpu pada satu sistem, ketika sistem itu bermasalah, hampir semua urusan pajak ikut terhenti. 

Menurut Widiastuti dkk. (2025) dalam Jurnal Akuntansi, Perpajakan dan Auditing, tercatat sejumlah gangguan utama dalam sistem Coretax, antara lain kegagalan login, masalah OTP, ketidaksinkronan data NIK-NPWP, serta server yang kelebihan beban.

Gambaran tersebut menjadi lebih nyata ketika dibaca dari pengalaman para pengguna. Dalam sebuah komunitas Facebook untuk konsultan pajak, keluhan bermunculan nyaris seperti catatan harian kolektif. Pada Januari 2025, seorang anggota melaporkan bahwa saat membuat bukti potong, NIK yang ia masukkan dinyatakan tidak valid atau tidak ditemukan, padahal pemeriksaan melalui sistem DJP menunjukkan NIK tersebut sah. Setahun berselang, seorang anggota lain menceritakan kegagalan aktivasi akun yang berulang dengan pesan yang berganti-ganti: email tidak cocok, nama pengguna tidak ditemukan, dan data tidak ditemukan.

Bagi pelaku usaha, kendalanya lebih teknis. Komunitas pengguna melaporkan kode objek pajak yang dianggap tidak valid saat impor data XML, serta server down ketika mengunduh PDF faktur pajak keluaran. Bagi perusahaan yang setiap bulan menerbitkan banyak faktur, gangguan seperti ini berarti pekerjaan yang tertunda.

*Persoalan Sudah Muncul Sebelum Tenggat Tiba*

Tanda-tanda persoalan sesungguhnya telah tampak sebelum musim pelaporan SPT dimulai. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang dilansir menjelang akhir Desember 2025, sekitar 4,68 juta wajib pajak dilaporkan belum mengaktifkan akun Coretax, bahkan beberapa pekan sebelumnya tingkat aktivasi akun wajib pajak orang pribadi baru menyentuh angka 12,4 persen (Simandjuntak, 2025). Pada saat yang sama, pesan error dalam situs Coretax juga sudah bermunculan ketika wajib pajak mencoba masuk ke sistem.

DJP sebenarnya telah melakukan dua kali uji coba. Uji coba pertama pada bulan November 2025 melibatkan sekitar 25.000 pegawai DJP, dan uji coba kedua pada 10 Desember 2025 melibatkan sekitar 50.000 pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan. Mantan Menteri Keuangan Purbaya menyatakan bahwa sistem telah diuji dengan sekitar 60.000 orang yang login sekaligus. Meski demikian, uji coba oleh pegawai internal yang berskala puluhan ribu belum tentu mencerminkan beban nyata ketika jutaan wajib pajak mengakses sistem secara bersamaan menjelang tenggat.

*Penjelasan yang beragam dari para pemangku kepentingan*

Respons para pejabat terhadap persoalan ini tidak seragam. Pada Oktober 2025, Purbaya Yudhi Sadewa yang saat itu menjabat sebagai Menteri Keuangan menyebut bahwa error yang kerap muncul berkaitan dengan koneksi internet dari Telkom. Dalam kesempatan lain, ia mengungkapkan dugaan adanya pihak yang tidak semestinya terlibat dalam pengembangan sistem. Perlu dicatat bahwa keduanya merupakan pernyataan pejabat dan belum merupakan temuan yang terbukti.

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto dalam konferensi pers sosialisasi perpajakan era Coretax di Jakarta Selatan, Senin (19/1/2026) memberikan pembingkaian yang berbeda atas kasus tertentu. Menanggapi keluhan dari Danantara, ia menyatakan bahwa hal tersebut merupakan perbaikan fitur, bukan error. Sementara itu, di Dewan Perwakilan Rakyat, pada Rapat Paripurna DPR RI ke-5 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025-2026 Komisi XI menyoroti pernyataan Menteri Keuangan bahwa Coretax masih memiliki banyak error, padahal sistem tersebut akan segera digunakan untuk pelaporan SPT (Bisnis.com 2025) .

Jaringan, oknum, perbaikan fitur, atau kesiapan sistem yang belum matang? Kemungkinan besar penyebabnya berlapis. Namun, bagi wajib pajak yang tertahan di halaman login, perdebatan tersebut tidak mengubah kenyataan bahwa tenggat tetap berjalan.

*Beban yang ditanggung wajib pajak*

Ketika sistem tersendat, dampaknya jatuh pada wajib pajak: waktu yang terbuang, tekanan menjelang tenggat, dan kekhawatiran terhadap sanksi keterlambatan. Kondisi ini mendorong desakan agar pemerintah memberikan relaksasi. Di DPR, muncul pandangan bahwa gangguan pada Coretax bukan merupakan kesalahan wajib pajak, disertai permintaan agar pemerintah mengevaluasi sistem dan memberikan kelonggaran pelaporan. Di sisi lain, DJP sempat mengimbau wajib pajak untuk bersabar di tengah banyaknya keluhan selama musim pelaporan SPT.

Pengalaman di lapangan menunjukkan bahwa keluhan tidak hanya muncul pada tahap awal. Dalam komunitas diskusi di Facebook pada 30 April 2026, seorang wajib pajak mengunggah foto layar yang menampilkan pesan 500 Bad Gateway pada website Coretax. Bulan berikutnya muncul keluhan lain, seorang konsultan senior merinci kendala yang masih ia alami: proses masuk yang sulit, sistem yang lambat, sesi yang berakhir sendiri, hingga sistem yang berhenti merespons tepat saat tombol kirim ditekan. Rangkaian keluhan ini terentang lebih dari satu tahun, sejak awal 2025.

*Klaim perbaikan dan pertanyaan yang tersisa*

Adil kiranya bila upaya perbaikan juga dicatat. Dalam keterangan tertulisnya per Maret 2025, DJP menyampaikan bahwa latensi proses login turun dari 4,1 detik menjadi 0,012 detik, dan latensi pelaporan SPT turun dari 29,28 detik menjadi 3,93 detik. DJP juga menyebut telah memperbaiki galat pada unggahan berkas XML, menyempurnakan validasi faktur pajak, serta memperbaiki sistem antrean dan distribusi beban (load balancing).

Tahun 2026, Kementerian Keuangan menyampaikan bahwa lebih dari 13,5 juta SPT Tahunan telah disampaikan melalui Coretax, dan sistem ini diklaim turut memperluas basis pajak sekitar dua juta wajib pajak. Wakil Menteri Keuangan pun mengakui bahwa sistem sempat terkendala pada tahap awal. Memasuki Juli 2026, DJP mengumumkan bahwa gangguan yang terjadi mulai teratasi.

Angka-angka tersebut mencerminkan kinerja rata-rata sistem, sedangkan pengalaman wajib pajak dirasakan satu per satu, terutama pada hari-hari paling padat menjelang tenggat. Karena itu, pertanyaan yang lebih tepat barangkali bukan apakah Coretax telah membaik, melainkan membaik bagi siapa dan pada kondisi apa.

Paruh kedua 2026, pernyataan resmi bergeser dari pengakuan adanya masalah menuju klaim stabilisasi. Awal Juli, Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menyatakan perlambatan fitur case management telah mulai teratasi, dan pengembangan kode sumber Coretax kini dilakukan secara internal oleh DJP. Tim PSIAP yang sebelumnya menangani implementasi dilebur ke dalam Direktorat Teknologi Informasi dan Komunikasi serta Direktorat Transformasi Proses Bisnis. Menjelang pertengahan Oktober, Bimo kembali mengakui bahwa tahun pertama implementasi diwarnai banyak kendala teknis yang menuntut tim IT DJP bekerja tanpa henti setiap hari untuk memperbaikinya.

Dari sisi pengguna, gambaran terkini lebih sulit dipastikan. Keluhan paling ramai terekam pada April 2026, ketika intensitas keluhan kendala teknis melalui kanal Kring Pajak meningkat signifikan menjelang tenggat pelaporan. Memasuki Oktober-November 2026, gangguan yang tercatat secara terbuka lebih banyak berupa penghentian layanan terencana. DJP mengumumkan downtime pada 24 Oktober, disusul penghentian layanan selama 25 jam pada 7–8 November 2026 demi meningkatkan keamanan, keandalan, dan performa sistem.  Menurut DDTCNews, DJP memang sudah beberapa kali mengumumkan downtime terencana untuk memelihara sekaligus menstabilkan Coretax. Artinya, sistem ini masih dalam tahap pembenahan aktif.

*Pelajaran bagi digitalisasi layanan publik*

Kembali ke pertanyaan judul: Siapa yang Error Duluan, Saya atau Coretax? Dalam urutan menyalahkan yang dijalani banyak wajib pajak, sistem berada di posisi terakhir. Padahal ketika gangguan terjadi, yang pertama menanggung akibatnya justru pengguna: waktu terbuang, tenggat yang terus berjalan, dan kekhawatiran soal sanksi.

Karena itu, ada dua hal yang layak dituntut dari pengelola sistem. Pertama, kejelasan: ketika Coretax bermasalah atau sedang dipelihara, wajib pajak perlu tahu kapan, seberapa lama, dan apa konsekuensinya bagi tenggat mereka. Kedua, kepastian: wajib pajak tidak semestinya dibebani sanksi atas gangguan yang bukan kesalahannya, dengan mekanisme yang tertulis dan mudah dipakai. Keberhasilan sistem sebesar ini tidak cukup dihitung dari angka tumpukan SPT yang masuk, tetapi dari keadilannya dalam memperlakukan wajib pajak yang terhambat di tengah jalan.

 

Editor: Dar Edi Yoga