Selasa, 17 November 2026 | 00:33
OPINI

Saat Coretax Bikin Bingung, ke Mana Wajib Pajak Bertanya?

Saat Coretax Bikin Bingung, ke Mana Wajib Pajak Bertanya?
Kring Pajak (Dok DJP)

Oleh: Alyssa Nasyavira Wibowo dan Naia Azahra Ramadhani Nasution, Program Studi Ilmu Administrasi Fiskal, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Indonesia

ASKARA - Menteri Keuangan pernah menyamar menjadi wajib pajak yang kebingungan dan menelepon Kring Pajak. Di luar aksi penyamaran tersebut, jutaan Wajib Pajak lainnya mengalami hal serupa ketika menghadapi persoalan perpajakan.

Pada Kamis, 18 September 2025, nomor 1500200 menerima panggilan dari seseorang yang mengaku belum memahami cara mendaftar Coretax, sistem baru administrasi perpajakan Indonesia. Penelepon tersebut ternyata Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang sengaja menyamar untuk menguji keandalan layanan bantuan Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Momen itu kemudian diunggah DJP ke media sosial, lengkap dengan pertanyaan apakah petugas yang menerima telepon ikut merasa deg-degan.

Purbaya kemudian mengaku merasa dibohongi. “Mereka kibulin saya kayaknya,” katanya, seperti dikutip CNN Indonesia. Menurutnya, petugas terus menyebut layanan baik-baik saja, padahal Wajib Pajak masih mengeluhkan lamanya proses.

Bagi seorang menteri, panggilan tersebut merupakan cara untuk menguji layanan. Namun, bagi wajib pajak biasa, menghubungi Kring Pajak bisa menjadi salah satu upaya penting untuk memastikan kewajiban perpajakan mereka terselesaikan sebelum tenggat. Kebutuhan akan panduan penggunaan dan bantuan untuk mengatasi kendala Coretax semakin nyata seiring wajib pajak beradaptasi dengan sistem administrasi perpajakan yang baru.

Coretax mengintegrasikan berbagai proses administrasi perpajakan, mulai dari pendaftaran, pelaporan, hingga pembayaran. Sistem ini mulai diimplementasikan pada 1 Januari 2025 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 81 Tahun 2024. Sejak diterbitkan, PMK tersebut juga telah mengalami beberapa kali perubahan.

Namun, bagi kebanyakan karyawan dan pekerja mandiri, ujian sebenarnya baru datang pada 2026.

Tahun 2026 pun menjadi kali pertama Wajib Pajak memakai Coretax untuk melaporkan SPT Tahunan 2025.

Hingga 31 Mei 2026, DJP mencatat 13,59 juta SPT Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) telah dilaporkan, sebagaimana telah dikutip oleh Ortax. Artinya, banyak Wajib Pajak harus belajar sistem baru yang dalam penerapannya tidak menutup kemungkinan membutuhkan tempat bertanya untuk bantuan.

Maka, ke mana Wajib Pajak dapat bertanya ketika mengalami kendala dalam menggunakan Coretax?

Salah satu kanal yang dapat dimanfaatkan untuk memperoleh bantuan adalah Kring Pajak, yaitu layanan contact center yang dikelola oleh Kantor Layanan Informasi dan Pengaduan (KLIP) DJP. Layanan ini menyediakan informasi perpajakan serta menerima dan mengelola pengaduan. Selain Kring Pajak, DJP juga menyediakan sejumlah kanal bantuan lain yang dapat dipilih sesuai dengan kebutuhan wajib pajak.

Situasi Masalah

Langkah yang Dapat Diambil

Email atau nomor HP terdaftar sudah tidak aktif

Perubahan kontak kini bisa dilakukan mandiri di Coretax. Kalau tetap bermasalah, hubungi Kring Pajak atau datang ke KPP.

Pertanyaan umum yang ingin cepat dijawab

Menghubungi daftar kanal resmi seperti KPP terdekat, live chat di situs www.pajak.go.id, Kring

Pajak 1500200, akun media sosial X

@kring_pajak, email [email protected].

Diolah dari pajak.go.id dan Pengumuman PENG-44/PJ.09/2025.

Beragamnya kanal pengaduan dan informasi memang memudahkan wajib pajak mencari bantuan. Namun, mengetahui ke mana harus bertanya baru menyelesaikan separuh persoalan. Hal lain yang tidak kalah penting adalah apakah mereka benar-benar mendapatkan layanan yang dibutuhkan. Untuk melihat kualitas layanan tersebut, salah satu kerangka yang dapat digunakan adalah Service Quality (SERVQUAL) dari Parasuraman, Zeithaml, dan Berry (1988). Bagi penelepon, lima dimensi dalam kerangka ini hadir sebagai pertanyaan sederhana yang tidak selalu diucapkan:

  • "Bisakah saya segera tersambung?" Ini berkaitan dengan daya tanggap (responsiveness), yaitu kecepatan petugas dalam merespons pertanyaan dan memberikan kepastian.
  • "Benarkah informasi yang saya terima?" Ini berkaitan dengan keandalan (reliability), yaitu ketepatan dan konsistensi informasi yang diberikan.
  • "Apakah saya bisa memercayai penjelasannya?" Ini berkaitan dengan jaminan (assurance), yaitu kompetensi petugas dalam memberikan informasi yang meyakinkan.
  • "Apakah saya didengarkan dan dipahami?" Ini berkaitan dengan empati (empathy), yaitu kesediaan petugas mendengarkan dan memahami kesulitan wajib pajak.
  • "Apakah fasilitas dan petunjuknya mudah dipahami?" Ini berkaitan dengan bukti fisik (tangibles) yang tercermin dari kemudahan akses kanal layanan dan kejelasan panduan digital.

Layanan yang andal tidak harus selalu punya solusi. Ketika sistem sedang padat, misalnya, informasi yang jujur tentang kondisi tersebut jauh lebih berarti daripada janji bahwa semuanya berjalan lancar. Sebab, kualitas layanan bukan hanya soal kecepatan menjawab, tetapi juga tentang membangun kepercayaan melalui informasi yang dapat diandalkan.

Kepercayaan itu makin penting karena Indonesia menganut sistem self assessment, yaitu wajib pajak menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajaknya. Sistem ini bergantung pada kepatuhan secara sukarela, padahal niat untuk patuh saja tidak cukup jika seseorang tidak memahami cara memenuhi kewajiban perpajakannya. Penelitian Gangl dan rekan-rekannya (2013) menemukan bahwa otoritas pajak yang dinilai berorientasi pada layanan membuat wajib pajak lebih percaya dan kepercayaan itulah yang mendorong kepatuhan. Artinya, kepatuhan tidak hanya lahir dari pemeriksaan dan sanksi, tetapi juga dari wajib pajak yang merasa dibantu, bukan dicurigai. Layanan bantuan yang baik pun bukan sekadar soal kenyamanan, melainkan investasi bagi penerimaan negara.

Lantas, bagaimana agar layanan bantuan perpajakan dapat memenuhi kebutuhan wajib pajak? 

Perbaikan tentu perlu dilakukan dari sisi otoritas pajak maupun wajib pajak sendiri. Dari sisi otoritas pajak, ada tiga langkah yang layak dipertimbangkan. Pertama, menambah petugas yang memahami kendala Coretax dan memperbesar kapasitas kanal layanan menjelang puncak pelaporan SPT. Kedua, menyusun Frequently Asked Questions (FAQ) berbahasa sederhana yang dilengkapi panduan bergambar, agar kendala umum bisa diselesaikan tanpa menghubungi petugas. Ketiga, menyeragamkan informasi di semua kanal dan bersikap terbuka saat sistem terganggu, sehingga wajib pajak tidak mendapat jawaban berbeda dari telepon, live chat, dan kantor pajak. 

Wajib pajak juga bisa berperan. Sebelum menghubungi petugas, siapkan NIK atau NPWP dan pahami kendala yang ingin ditanyakan. Selesaikan pula urusan pajak jauh sebelum tenggat. Jika telepon padat, beralihlah ke live chat atau kantor pajak terdekat. 

Satu hal penting, yaitu jangan pernah membayar pihak yang menawarkan “bantuan cepat” atas nama DJP, karena seluruh layanan bantuan resmi DJP tidak dipungut biaya.

Kisah penyamaran Menteri Keuangan tadi menunjukkan bahwa layanan Kring Pajak memang perlu diuji. Di setiap harinya, terdapat panggilan lain dari wajib pajak yang benar-benar kebingungan, tanpa kamera dan tanpa jabatan. Ada karyawan yang menelepon di sela jam makan siang, ada pula pensiunan yang dibantu cucunya. Para penelepon tersebut tidak sedang menyamar ataupun menguji siapapun, mereka hanya ingin menyelesaikan masalahnya dan mengetahui cara menunaikan kewajibannya. Jadi, ke mana wajib pajak bertanya saat Coretax bikin bingung? Kanalnya sudah tersedia, mulai dari telepon, chat, email, media sosial, hingga langsung mengunjungi kantor pajak. 

Tantangannya kini adalah memastikan setiap kanal tersebut dapat benar-benar diandalkan dan Wajib Pajak mendapatkan jawaban yang jujur. Sebab, secanggih apa pun sistemnya, kepercayaan tetap dibangun melalui jawaban yang bukan sekadar terdengar meyakinkan, tetapi benar-benar membantu Wajib Pajak menemukan jalan keluar.

 

Editor: Dar Edi Yoga

Berita Terkait