Selasa, 17 November 2026 | 12:35
OPINI

Satu Jabar, Banyak Daerah: Ke Mana Aliran Penerimaan Opsen PKB Bermuara?

Satu Jabar, Banyak Daerah: Ke Mana Aliran Penerimaan Opsen PKB Bermuara?
Ilustrasi ke mana aliran penerimaan Opsen PKB bermuara? (Dok Penulis)

Oleh: Chrisel Valery dan Kezia Helena | Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Fiskal, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Indonesia

ASKARA - Opsen PKB telah berlaku sejak 5 Januari 2025 sebagaimana ketentuan dalam UU HKPD. Opsen PKB ditetapkan sebesar 66% dari pokok PKB terutang. Ketentuan teknisnya kemudian diperinci dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023. Masyarakat tak perlu khawatir terkait tarif opsen PKB sebesar 66% karena bukan berarti ada tambahan pajak sebesar 0,66% secara langsung. Pemerintah daerah perlu melakukan penyesuaian tarif PKB agar kebijakan tersebut tidak meningkatkan beban pajak. Tarif PKB maksimal atas kendaraan pertama ditetapkan sebesar 1,2%, serta maksimal 6% atas kendaraan kedua dan seterusnya.

Pemprov Jabar menjanjikan tidak akan ada kenaikan tarif PKB sejak berlakunya Opsen PKB. Janji ini terealisasikan dengan adanya penyesuaian tarif PKB yang diturunkan dari awalnya 1,75% menjadi 1,12%. Penyesuaian tarif itu telah dijabarkan dalam Perda Jabar Nomor 9 Tahun 2023. Kebijakan ini dilanjutkan dengan komitmen Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang menegaskan bahwa tidak akan ada kenaikan tarif PKB pada 2026. Berdasarkan laporan BAPENDA Jawa Barat, tarif pajak kendaraan roda dua maupun roda empat tetap dipertahankan sama seperti tahun 2025.

Setiap kali membayar PKB, masyarakat sedang berkontribusi terhadap pembiayaan pemerintahan dan pembangunan daerah. Bahkan, kontribusi tersebut bertambah setelah munculnya Opsen PKB.

Di balik transaksi yang sering dianggap sebagai rutinitas tahunan tersebut, muncul pertanyaan: ke mana sebenarnya uang Opsen PKB mengalir setelah dibayarkan?

Pemungutan PKB sering dianggap sebagai urusan provinsi dan penerimaannya di awal langsung masuk ke kas provinsi. Penerimaan PKB akan dialirkan ke kas kabupaten/kota melalui skema bagi hasil yang dilakukan pemerintah provinsi. Persentase bagi hasil tersebut ditetapkan 70% untuk pemerintah provinsi dan 30% untuk pemerintah kabupaten/kota. Kini, seluruh penerimaan PKB bermuara ke kas provinsi sedangkan penerimaan opsen PKB bermuara ke kas pemerintah daerah kabupaten/kota tanpa perlu menunggu skema bagi hasil. Setiap kabupaten/kota menerima Opsen PKB sebesar 66% dari PKB terutang, sementara provinsi memperoleh bagian pokok PKB sebesar 34%. Penerimaan Opsen PKB ini mengikuti wilayah kabupaten/kota tempat kendaraan dimiliki dan didaftarkan.

Masyarakat tentu berharap pembayaran pajak kendaraan berkontribusi pada perbaikan jalan, peningkatan fasilitas transportasi umum, dan kualitas pelayanan publik. Harapan itu punya pijakan hukum. Pasal 25 ayat (1) PP 35/2023 menyebut hasil penerimaan PKB dan opsen PKB dialokasikan paling sedikit 10% untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan sarana transportasi umum. Angka 10% adalah batas minimal, diharapkan angka yang terealisasi lebih besar dari itu. Pengalokasian penggunaan dana dijalankan melalui mekanisme anggaran daerah (APBD). Ada konsekuensi yang akan diberikan kepada Pemda apabila kewajiban pengalokasian tersebut tidak dijalankan sebagaimana mestinya.

Komparasi Realisasi Penerimaan PKB danOpsen PKB di Wilayah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat

Gubernur Dedi Mulyadi sempat berencana mengalokasikan 100% penerimaan PKB untuk pembangunan jalan dan skema itu juga akan berlaku bagi opsen PKB yang dipungut kabupaten/kota. Tujuannya agar jalan provinsi, kabupaten, hingga desa dapat terhubung dan tuntas diperbaiki. Pemprov juga membangun koordinasi dengan daerah, misalnya lewat forum dan rapat koordinasi “sinergi opsen” bersama Bapenda kabupaten/kota se-Jawa Barat pada 2026.

Namun, kebijakan yang sama tidak otomatis menghasilkan praktik yang seragam di 27 kabupaten/kota. Kabupaten Bandung menyatakan akan memakai seluruh penerimaan opsen PKB perbaikan jalan selama tiga tahun. Di Kabupaten Cianjur, realisasi opsen PKB dan BBNKB pada kuartal I/2025 baru mencapai Rp 27,3 miliar, atau 21% dari target Rp 130,5 miliar, dan capaian itu turut didorong program pemutihan dari Pemprov Jabar. Perbedaan jumlah kendaraan, tingkat kepatuhan, dan prioritas anggaran membuat nasib opsen di tiap daerah berbeda-beda.

Bekasi menjadi contoh yang menarik karena aliran opsen di sini semula direncanakan 60% untuk kabupaten/kota dan 40% untuk provinsi sekarang bergeser menjadi sekitar 39% untuk daerah dan 61% untuk provinsi, berdasarkan keputusan gubernur. Bagi Kabupaten Bekasi, perubahan itu berarti potensi pendapatan hilang hingga Rp 62,4 miliar, sehingga target opsen pajak turun dari Rp 714 miliar menjadi Rp 652 miliar dan APBD Perubahan 2026 harus disesuaikan. Di kota Bekasi, pengurangan opsen PKB dan BBNKB mencapai Rp 85,93 miliar dan ikut menekan transfer daerah. Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bekasi menilai kerugian itu bukan sekadar angka, sebab Bekasi menanggung beban jalan yang besar akibat banyaknya pendatang yang bekerja dan bermukim di sana. Di sisi lain, Pemkot Bekasi tetap mengalokasikan Rp300 miliar pada 2026 untuk jalan, namun belum jelas berapa bagian dari opsen PKB di dalamnya. Maka pertanyaannya kini bukan hanya ke mana opsen mengalir, tetapi juga seberapa besar yang akhirnya benar-benar tinggal di daerah tempat kendaraan itu terdaftar.

Opsen PKB menggeser cara uang pajak kendaraan mengalir: dari skema bagi hasil yang menunggu provinsi menjadi pungutan yang langsung masuk ke kas kabupaten/kota. Namun, kasus Bekasi menunjukkan bahwa kepastian penerimaan belum sepenuhnya terjamin. Perubahan porsi bagi hasil dari 60:40 menjadi sekitar 39:61 mengurangi pendapatan Kabupaten Bekasi hingga Rp62,4 miliar dan menekan transfer Kota Bekasi, padahal daerah ini menanggung beban jalan yang besar. Di sisi lain, kewajiban mengalokasikan paling sedikit 10% untuk jalan dan transportasi umum masih sulit ditelusuri realisasinya di tingkat daerah.

Pada akhirnya, keberhasilan Opsen PKB tidak hanya diukur dari besarnya penerimaan, tetapi juga dari manfaat yang dirasakan masyarakat. Transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah menjadi kunci agar penerimaan tersebut benar-benar kembali dalam bentuk pembangunan dan pelayanan publik. Jangan sampai opsen hanya berpindah kas, tetapi manfaatnya tak kunjung sampai ke masyarakat.

 

Editor: Dar Edi Yoga