Sabtu, 21 November 2026 | 23:18
NEWS

Prof. Rokhmin Dahuri Ingatkan BOPPJ: Giant Sea Wall Jangan Jadi Proyek Perburuan Rente

Prof. Rokhmin Dahuri Ingatkan BOPPJ: Giant Sea Wall Jangan Jadi Proyek Perburuan Rente
Prof Rokhmin Dahuri (dok.askara)

ASKARA - Anggota Komisi IV DPR RI, Prof. Dr. Ir. Rokhmin Dahuri, MS, mengingatkan Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (BOPPJ) agar mengelola proyek Giant Sea Wall (GSW) Pantura Jawa secara transparan dan melibatkan publik sejak awal perencanaan.

Peringatan itu disampaikan Prof. Rokhmin dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV DPR RI bersama Kepala BOPPJ di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026). Rapat perdana tersebut membahas perkenalan jajaran pimpinan BOPPJ serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) BOPPJ Tahun Anggaran 2027.

Menurutnya, proyek yang digadang-gadang menjadi salah satu konstruksi pesisir terbesar di dunia itu tidak boleh dijadikan ajang perburuan rente maupun dikelola secara tertutup.

Ia mencontohkan praktik perencanaan tata ruang pesisir di negara maju seperti Seattle, Amerika Serikat, yang membuka ruang uji publik secara luas dengan menghadirkan pakar lintas disiplin. Indonesia, kata dia, memiliki banyak ilmuwan dan ahli geodinamika yang kompeten untuk mengawal desain proyek agar dampak negatifnya bisa ditekan seminimal mungkin.

"Jadi harus ada public hearing, Pak. Supaya nanti kalau proyek ini jadi, insyaallah dampak negatifnya kecil dan positifnya tinggi," kata Guru Besar Fakultas Kelautan dan Perikanan IPB University itu.

Selain keterlibatan akademisi dan masyarakat, legislator Fraksi PDI Perjuangan itu juga memberi peringatan keras soal integritas pengelolaan anggaran dan investasi. Ia meminta BOPPJ bekerja profesional dan melahirkan kebijakan yang berpihak pada kepentingan bangsa serta rakyat pesisir.

"Sekali lagi, karena ini proyek terbesar yang pernah kita miliki di dunia, jangan sembarangan, Pak. Karena kita banyak orang pintar di Indonesia. Jangan memandang proyek ini hanya soal ambil proyek lalu dapat sekian persen. Sudahlah, enough is enough, hentikan praktik seperti itu," tegas Prof. Rokhmin.

Sebagai informasi, BOPPJ dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2025 dengan mandat mengoordinasikan pengelolaan kawasan Pantura Jawa yang melintasi 5 provinsi, 20 kabupaten, dan 5 kota.

Pada Tahun Anggaran 2027, BOPPJ mendapatkan alokasi pagu anggaran sebesar Rp481,11 miliar. Dari jumlah itu, Rp30 miliar dialokasikan kepada Deputi Bidang Hukum dan Hubungan Kelembagaan untuk penyusunan kajian Good Corporate Governance (GCG), manajemen risiko, harmonisasi kebijakan, serta penyiapan kerangka kemitraan GSW.

 

Editor: Husnie

Berita Terkait