ASKARA - Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 sebesar Rp4.323.465. Angka tersebut naik 8,02 persen atau Rp320.835 dibandingkan UMP 2026 yang sebesar Rp4.002.630.
Penetapan diumumkan Gubernur Sulawesi Utara Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus, S.E., di Auditorium Wisma Negara, Kompleks Kantor Gubernur Sulawesi Utara, Jumat (20/11/2026).
Plt. Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara, Dr. Ferrytass., Dt. Toembidjo, turut hadir mendampingi gubernur bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Besaran UMP 2027 tersebut ditetapkan melalui Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 297 Tahun 2026 dengan menggunakan nilai alfa 0,74.
Gubernur Yulius menjelaskan, penetapan upah mempertimbangkan sejumlah aspek, antara lain kondisi force majeure di Sulawesi Utara, peningkatan kesejahteraan dan daya beli pekerja, serta keberlangsungan dunia usaha dan iklim investasi.
UMP tersebut berlaku mulai 1 Januari 2027 bagi pekerja atau buruh dengan masa kerja kurang dari satu tahun pada perusahaan yang bersangkutan.
Gubernur juga meminta seluruh pelaku usaha mematuhi ketentuan pengupahan tersebut demi menciptakan hubungan industrial yang harmonis dan berkeadilan.
Kehadiran Plt. Kajati bersama Forkopimda mencerminkan koordinasi antarlembaga dalam mendukung kebijakan strategis pemerintah daerah. Sinergi pemerintah dan unsur penegak hukum diharapkan turut menjaga stabilitas, kepastian hukum, serta iklim usaha yang kondusif di Sulawesi Utara.