Sabtu, 21 November 2026 | 02:38
NEWS

Trotoar Diduga Dikuasai Hotel KoenoKoeni, Azas Tigor Desak Pemkot Semarang Bertindak

Trotoar Diduga Dikuasai Hotel KoenoKoeni, Azas Tigor Desak Pemkot Semarang Bertindak
Hotel KoenoKoeni (Dok Astina)

ASKARA -  Dugaan penguasaan trotoar oleh pembangunan Hotel KoenoKoeni di Jalan Sisingamangaraja, Kota Semarang, Jawa Tengah, menuai sorotan. Pemerintah Kota Semarang diminta segera memeriksa perizinan dan memastikan hak pejalan kaki tetap terlindungi.

Desakan tersebut disampaikan Dr. Azas Tigor Nainggolan, S.H., M.Si., M.H., advokat dan analis kebijakan transportasi yang juga Ketua Forum Warga Kota (FAKTA) Indonesia, melalui siaran pers tertanggal 20 November 2026.

Azas mengaku mengalami langsung kesulitan berjalan kaki di sekitar proyek hotel tersebut. Saat berjalan pagi, ia mengaku terpaksa turun dari trotoar dan bergeser ke tepi jalan raya karena area pedestrian di depan bangunan tertutup bagian konstruksi hotel.

Menurut Azas, kondisi itu bukan persoalan baru. Ia mendapat informasi dari sejumlah warga bahwa pembangunan Hotel KoenoKoeni telah menuai protes masyarakat sejak Januari 2026. Namun, menurutnya, pembangunan tetap berlangsung hingga mendekati penyelesaian.

“Trotoar adalah hak masyarakat pejalan kaki agar bisa melakukan perjalanan dengan aman, nyaman, dan aksesibel,” tulis Azas dalam pernyataannya.

Ia menilai, apabila benar terdapat bagian bangunan yang menggunakan ruang trotoar atau melanggar garis sempadan, pemerintah daerah harus segera melakukan pemeriksaan dan mengambil tindakan sesuai ketentuan.

Azas juga mempertanyakan kesesuaian pembangunan hotel tersebut dengan ketentuan Garis Sempadan Bangunan (GSB) dan Garis Sempadan Jalan (GSJ). Selain itu, ia meminta Pemkot Semarang membuka dokumen Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), serta Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk menjawab pertanyaan publik.

Menurutnya, keberadaan hotel berskala besar berpotensi menambah aktivitas kendaraan dan beban lingkungan di kawasan sekitarnya. Karena itu, aspek keselamatan pejalan kaki, pengaturan lalu lintas, drainase, dan pengelolaan lingkungan perlu dipastikan sejak tahap pembangunan.

Ia merujuk Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, khususnya Pasal 131 yang mengatur hak pejalan kaki atas fasilitas pendukung, termasuk trotoar dan tempat penyeberangan. Ia juga mengingatkan ketentuan mengenai peruntukan trotoar sebagai fasilitas bagi pejalan kaki.

Azas meminta Pemkot Semarang tidak membiarkan persoalan tersebut berlarut-larut. Ia menyampaikan tiga tuntutan, yakni menghentikan sementara pembangunan apabila ditemukan pelanggaran, membuka dokumen perizinan kepada publik, serta mengembalikan fungsi trotoar jika terbukti digunakan untuk kepentingan bangunan.

Ia menegaskan, penertiban harus dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan dan ketentuan hukum yang berlaku, termasuk kemungkinan pembongkaran bagian bangunan apabila terbukti melanggar aturan.

“Trotoar itu bukan milik hotel. Trotoar itu milik kita semua,” tegasnya.

Azas berharap persoalan ini menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Menurutnya, kota yang ramah bagi warganya harus menyediakan ruang berjalan kaki yang aman, nyaman, dan dapat digunakan semua kalangan, termasuk anak-anak, lansia, serta penyandang disabilitas.

Hingga siaran pers tersebut disampaikan, belum terdapat keterangan atau tanggapan dari pihak Hotel KoenoKoeni maupun Pemerintah Kota Semarang yang disertakan dalam pernyataan Azas. Karena itu, dugaan pelanggaran tata ruang dan perizinan tersebut masih memerlukan klarifikasi serta pemeriksaan dari instansi berwenang.

Editor: Caecilia Eersta