ASKARA - Sebanyak 438 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) telah terbentuk di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Capaian ini membuka peluang bagi pemerintah daerah untuk memperkuat ekonomi masyarakat melalui sinergi program prioritas nasional, mulai dari pengembangan koperasi, Makan Bergizi Gratis (MBG), hingga pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP).
Tantangan berikutnya adalah memastikan ketiga program tersebut tidak berjalan sendiri-sendiri, tetapi saling terhubung dalam rantai ekonomi daerah. Koperasi dapat memperkuat distribusi dan pemasaran produk lokal, MBG berpotensi membuka peluang pasar bagi pemasok pangan yang memenuhi persyaratan, sedangkan KNMP diarahkan untuk meningkatkan nilai tambah hasil perikanan dan memperkuat usaha masyarakat pesisir.
Penguatan sinergi tersebut menjadi bagian penting dalam evaluasi pelaksanaan program prioritas nasional di DIY.
Pandangan tersebut disampaikan Arief dalam Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Evaluasi Implementasi Program Prioritas Nasional di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta” yang diselenggarakan Human Studies Institut (HSI) di Aula Perpustakaan Kampus INSTIPER Yogyakarta, Kamis (29/10/2026).
Pemerintah daerah mendorong agar capaian pembangunan tidak hanya diukur dari jumlah kelembagaan dan fasilitas yang tersedia, tetapi juga dari kesiapan operasional, kualitas tata kelola, serta manfaat nyata yang dirasakan masyarakat.
Kepala Bagian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah Setdaprov DIY, Arief Azazie Zain, S.T., M.Eng., menekankan bahwa keberhasilan program prioritas nasional membutuhkan koordinasi lintas sektor dan strategi implementasi yang disesuaikan dengan potensi masing-masing wilayah.
“KDKMP bukan program yang berdiri sendiri.
Keberhasilannya membutuhkan keterhubungan dengan ekosistem pembangunan yang sudah ada, sehingga koperasi dapat tumbuh sebagai bagian dari penguatan ekonomi masyarakat,” kata Arief.
Di DIY, Gunungkidul mencatat jumlah KDKMP terbanyak dengan 144 unit, disusul Kulon Progo sebanyak 88 unit, Sleman 86 unit, Bantul 75 unit, dan Kota Yogyakarta 45 unit.
Capaian tersebut menjadi modal untuk memperkuat ekonomi berbasis desa dan kelurahan. Tahap selanjutnya adalah memastikan koperasi mampu mengembangkan usaha sesuai karakteristik wilayah, baik dalam distribusi kebutuhan pokok, pemasaran produk pertanian, pengolahan hasil lokal, maupun penyediaan layanan ekonomi bagi masyarakat.
Dalam pelaksanaannya, pengembangan KDKMP juga diikuti penyiapan infrastruktur gerai dan pergudangan melalui PT Agrinas Pangan Nusantara. Hingga September 2026, pengembangan infrastruktur tercatat mencakup 115 lokasi, sedangkan 80 titik memerlukan verifikasi dan validasi berdasarkan kondisi lapangan.
Verifikasi tersebut meliputi pemeriksaan kondisi fisik, kesesuaian lokasi, serta kelayakan fasilitas untuk mendukung operasional koperasi. Langkah ini diperlukan agar kebutuhan perbaikan dan penyempurnaan sarana dapat ditentukan berdasarkan kondisi riil.
Arief menjelaskan bahwa strategi pengembangan koperasi perlu mempertimbangkan karakteristik setiap wilayah. Sleman memiliki dukungan infrastruktur dan akses pasar yang relatif kuat, Kulon Progo mempunyai potensi logistik dan perdagangan, Bantul didukung sektor pertanian dan industri olahan, sedangkan Gunungkidul memiliki potensi pertanian lahan kering, perikanan, dan pariwisata.
Perbedaan potensi tersebut menjadi peluang untuk mengembangkan model usaha koperasi yang saling melengkapi, termasuk memperkuat rantai pasok pangan dan pemasaran produk lokal.
Selain pengembangan koperasi, Pemda DIY mencatat pelaksanaan MBG telah menjangkau 862.780 penerima manfaat. Dari 462 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tercatat, sebanyak 391 unit telah beroperasi.
Penerima manfaat terdiri atas 691.859 peserta didik, 88.868 ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, serta 82.053 guru dan tenaga pendukung sekolah. Sementara itu, cakupan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) tercatat mencapai 98,6 persen.
Cakupan tersebut menunjukkan pentingnya menjaga kualitas layanan, keamanan pangan, dan kesinambungan pasokan.
Pada saat yang sama, MBG berpotensi membuka ruang keterlibatan petani, peternak, nelayan, UMKM pangan, dan pelaku distribusi lokal, sepanjang produk dan mekanisme pengadaannya memenuhi ketentuan yang berlaku.
Keterlibatan pelaku usaha lokal perlu didukung kepastian standar mutu, harga yang wajar, dan kemampuan memasok secara konsisten. Dengan demikian, manfaat program tidak hanya dirasakan penerima layanan, tetapi juga berpeluang menggerakkan aktivitas ekonomi di tingkat daerah.
Pada sektor perikanan, Pemda DIY mendukung pengembangan KNMP di enam lokasi. Pembangunan KNMP di Kalurahan Poncosari, Kabupaten Bantul, telah selesai pada 2025. Sementara itu, lima lokasi di Kabupaten Gunungkidul yang dikembangkan pada 2026 mencatat progres pembangunan sebesar 20 persen, dibandingkan target 10 persen.
Pengembangan kawasan nelayan diarahkan untuk memperkuat sarana perikanan, meningkatkan mutu hasil tangkapan, mendukung pengolahan produk, dan memperluas akses pemasaran.
Agar pembangunan memberikan manfaat berkelanjutan, penyediaan fasilitas perlu diikuti kesiapan pengelola, pemeliharaan sarana, penguatan rantai dingin, serta akses terhadap jaringan distribusi dan pasar.
Dalam konteks ini, koperasi berpeluang mendukung pengumpulan dan pemasaran hasil produksi masyarakat, sementara fasilitas KNMP dapat memperkuat penanganan dan pengolahan hasil perikanan. Keterhubungan tersebut diharapkan membantu meningkatkan nilai tambah produk dan memperluas kesempatan usaha masyarakat pesisir.
Arief menekankan pentingnya pembagian peran yang jelas antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah kabupaten/kota, dan pemerintah kalurahan. Pemerintah daerah berperan dalam sinkronisasi perencanaan, fasilitasi koordinasi lintas sektor, pemantauan capaian, serta penyelesaian hambatan pelaksanaan.
Evaluasi berkala diperlukan untuk memastikan kesiapan operasional koperasi, kualitas pelayanan MBG, dan keberlanjutan pengelolaan fasilitas KNMP. Penggunaan data bersama dan koordinasi antarpelaksana juga penting agar setiap program berjalan sesuai sasaran dan kebutuhan masyarakat.
Bagi DIY, tantangan berikutnya bukan semata-mata menambah jumlah kelembagaan atau fasilitas, melainkan memastikan program tersebut mampu menghasilkan manfaat yang terukur. Koperasi perlu tumbuh menjadi unit usaha produktif, MBG harus menjaga kualitas pelayanan dan keamanan pangan, sementara KNMP diharapkan memperkuat produktivitas serta nilai tambah hasil perikanan.
Melalui sinergi ketiga program tersebut, pembangunan daerah berpeluang menghubungkan kebutuhan sosial dengan penguatan ekonomi masyarakat.
Dengan tata kelola yang baik, koordinasi yang konsisten, dan pemanfaatan potensi lokal, program prioritas nasional diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi DIY yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
Perjelas langkah sinergi konkretPertegas sumber dan konteks dataRingkas bagian evaluasi berulang ( Kelana Peterson)
