Oleh: Dr. Rahmat Mulyana
ASKARA - Di Bundaran HI, ribuan mahasiswa, buruh, dan warga berdiri di depan barikade aparat. Mereka berbicara tentang asap karhutla yang menyesakkan napas, anggaran yang tidak berpihak, biaya pendidikan, korupsi, dan ruang sipil yang makin dipenuhi seragam.
Malam harinya, Presiden muncul di layar ponsel rakyat, memimpin anak-anak SD membaca ikrar Sumpah Pemuda di sebuah perpustakaan yang tenang. Jawaban atas jeritan di jalan diserahkan kepada pejabat lain.
Dua panggung itu adalah potret paling jujur dari pertanyaan hari ini: apakah Prabowo masih bisa mendengar? Jawabannya tidak terletak pada telinga seorang presiden, melainkan pada anatomi kekuasaan yang mengelilinginya.
*Negara Yang Kian Menjadi Ruang Sempit*
Akar persoalannya adalah kekuasaan yang terpersonalisasi. Di atas kertas, Indonesia memiliki konstitusi, parlemen, pengadilan, kabinet, dan lembaga pengawas. Namun keputusan yang sungguh menentukan tidak lahir di sidang kabinet terbuka. Ia lahir di ruang kecil, di antara dua atau tiga orang yang dianggap paling dipercaya.
Dalam pola seperti ini, negara perlahan menjadi perpanjangan diri pemimpin. Pejabat lebih sibuk membaca suasana hati atasan daripada membaca data. Hukum tetap ditulis, tetapi yang menentukan benar dan salah dari hari ke hari adalah kehendak orang. Rule of law bergeser menjadi rule of man.
Akibatnya sederhana dan berbahaya. Suara mahasiswa tidak sedang berbicara kepada sebuah sistem yang memiliki banyak telinga. Ia berbicara kepada satu ruangan kecil, dengan pintu yang dijaga ketat.
*Penjaga gerbang: kabar buruk tidak pernah tiba*
Pintu itu dijaga oleh lingkaran dalam yang terus menyempit. Rekan lama yang dulu berani berkata keras tersisih satu per satu. Kursi di sekitar pemimpin diisi loyalis yang lebih muda, cekatan mengelola citra dan media sosial, tetapi belum teruji menimbang konsekuensi jangka panjang kebijakan.
Mereka menjadi filter tunggal bagi seluruh realitas negeri. Laporan menteri, keluhan rakyat, dan hasil survei harus melewati mereka. Mereka memutuskan apa yang naik ke meja Presiden dan dalam kemasan apa.
Di tangan penjaga gerbang seperti ini, tuntutan Bundaran HI mudah berubah wujud. Ribuan orang menjadi "segelintir". Kritik atas program unggulan menjadi "ulah pihak yang tidak suka". Ketika survei saling bertentangan, yang disodorkan adalah angka yang menenangkan. Tidak perlu ada kebohongan; cukup seleksi. Budaya menyenangkan atasan bekerja tanpa suara, dan pemimpin hidup dalam realitas yang sudah dipoles.
*Groupthink: ketika kritik terdengar sebagai serangan*
Lingkaran yang homogen melahirkan groupthink. Ada ilusi kebal salah karena kelompok merasa dipimpin figur visioner. Yang ragu memilih diam. Yang berbeda dicap tidak loyal. Diam semua orang lalu dibaca sebagai kesepakatan.
Dalam iklim mental ini, demonstrasi tidak diperlakukan sebagai informasi, melainkan sebagai ancaman. Pertanyaan pertama yang muncul bukan "apa yang mereka keluhkan?", tetapi "siapa yang menggerakkan?" dan "adakah tangan asing?". Begitu protes dibingkai sebagai operasi, isinya tidak perlu lagi ditimbang.
Ruang gema (echo chamber) menyempurnakan isolasi itu. Setiap hari yang terdengar hanya "rakyat cinta Bapak", "ekonomi aman", dan "kritik hanya dari kelompok kecil yang kalah". Data hadir bukan untuk menguji keputusan, tetapi untuk membenarkannya. Keberhasilan adalah buah arahan pemimpin; kegagalan adalah warisan masa lalu, ulah oknum, atau pengkhianatan. Dengan pola pikir seperti itu, tuntutan untuk mengevaluasi program unggulan terdengar bukan sebagai masukan, melainkan sebagai penghinaan.
*Ketika segalanya bergantung pada satu orang*
Usia tidak otomatis menjadi masalah. Banyak pemimpin tetap tajam hingga tua. Tetapi penuaan membawa risiko yang wajar: pemrosesan informasi melambat, kesabaran untuk diskusi panjang menipis, dan pola lama lebih mudah diulang meski konteks sudah berubah. Pengalaman yang kaya bisa berubah menjadi keyakinan yang kaku.
Dalam sistem yang sehat, risiko ini diimbangi oleh tim profesional, keputusan kolektif, dan kontrol lembaga lain. Dalam sistem personalistik, penyeimbang itu justru telah dilemahkan. Kualitas negara menjadi identik dengan kondisi pribadi satu orang pada hari itu: lelah atau segar, tenang atau tersinggung.
Di sinilah bahayanya. Ketika kritik datang, respons yang muncul adalah defensif. Ketika kebijakan gagal, bawahan yang disalahkan. Kombinasi keyakinan diri yang tinggi dan ruang koreksi yang sempit adalah resep bagi pengulangan sejarah kekuasaan di Indonesia. Kapan kita mau belajar dari sejarah ?
