ASKARA-Pemerintah berencana menyiapkan insentif fiskal sebesar Rp1 triliun bagi kepala daerah yang dinilai progresif dalam menjalankan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Namun rencana itu dipertanyakan oleh anggota Komisi IX DPR Irma Suryani Chaniago."Seharusnya pemerintah lebih mendorong daerah meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar mampu membiayai kebutuhan pembangunan secara mandiri," dalam siaran pers, Kamis (29/10/2026).
Politisi partai Nasdem ini justru mempertanyakan sumber anggaran yang akan digunakan untuk memberikan insentif tersebut. Ditegaskannta keberhasilan kepala daerah tidak semestinya hanya diukur dari dukungan terhadap program pemerintah pusat, tetapi juga dari kemampuan meningkatkan pendapatan daerah dan mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) secara efektif.
“Seharusnya Mendagri mendorong kepala-kepala daerah agar mampu meningkatkan PAD, sehingga daerah bisa membiayai dirinya sendiri dan tidak sepenuhnya bergantung pada pemerintah pusat. Itu baru bisa dianggap berprestasi,” tegas Irma.
Menurutnyai, seluruh kepala daerah pada dasarnya memiliki tanggung jawab untuk mendukung dan menyukseskan program Presiden, termasuk MBG. Apalagi, katanya, pelaksanaan program tersebut dinilai berpotensi memberikan dampak ekonomi bagi daerah melalui penyerapan tenaga kerja, keberadaan relawan, serta peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat.
Irma menegaskan manfaat tersebut semestinya turut menjadi pertimbangan pemerintah dalam menilai keberhasilan pelaksanaan program MBG, tanpa harus memberikan insentif tambahan kepada kepala daerah.
Nah selain persoalan anggaran, pihaknya juga menyoroti aspek keamanan pangan dalam pelaksanaan program MBG. Menurut diai, pengawasan terhadap standar keamanan pangan perlu melibatkan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sesuai dengan kewenangan dan kapasitasnya.
“Standar keamanan pangan seharusnya dilakukan oleh BPOM yang memang menjadi leading sector di bidang tersebut. Mengapa anggarannya tidak diberikan kepada BPOM saja agar penggunaannya bisa dipertanggungjawabkan?” ujar Irma.
Ia juga mempertanyakan kemampuan APBN dalam menopang pembiayaan program tersebut apabila skema insentif diperluas ke ratusan daerah di Indonesia. Untuk itu, pihaky memintah pemerintah menghitung secara cermat kebutuhan anggaran dan memastikan kebijakan tersebut tidak menambah tekanan terhadap keuangan negara.
Irma mengingatkan bahwa pemerintah selama ini mendorong efisiensi anggaran, termasuk penghematan belanja daerah, di tengah tantangan fiskal yang dihadapi negara.
“Bukankah pemerintah meminta daerah melakukan efisiensi anggaran karena APBN mengalami tekanan? Mengapa justru ada rencana mengeluarkan anggaran untuk sesuatu yang memang sudah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah?” kata Irma yang juga Legislator dapil Sumsel II ini.
Bahkan dia mengingatkan bahwa kapasitas fiskal setiap daerah berbeda-beda. Bahkan, terdapat kabupaten dan kota yang memiliki APBD di bawah Rp1 triliun. Karena itu, menurutnya, pemerintah perlu mempertimbangkan kondisi keuangan daerah sebelum menetapkan kebijakan pemberian insentif.
Lebih jauh, Irma meminta pemerintah memperjelas tujuan utama program MBG. Jika program tersebut ditujukan untuk meningkatkan status gizi masyarakat dan menurunkan angka stunting, ia menilai intervensi pemerintah tidak cukup hanya melalui pemberian makanan bergizi.
Menurutnya, pemenuhan kebutuhan vitamin, ketersediaan air bersih, serta faktor pendukung kesehatan lainnya juga perlu menjadi perhatian agar upaya peningkatan gizi dan penurunan stunting dapat berjalan lebih efektif.
Pihaknya menegaskan bahwa pemerintah perlu memastikan setiap kebijakan anggaran memiliki sasaran yang jelas, tepat guna, dan dapat dipertanggungjawabkan.
"Pelaksanaan program MBG tidak hanya berorientasi pada penyaluran makanan, tetapi juga didukung perencanaan anggaran yang realistis serta kebijakan kesehatan dan gizi yang menyeluruh," tandas anggota BURT DPR ini. (dry)
