Kamis, 17 September 2026 | 19:52
NEWS

Di GODF China, Prof. Rokhmin Dahuri: Akuakultur Indonesia Kunci Jawaban Krisis Pangan Dan Energi Dunia

Di GODF China, Prof. Rokhmin Dahuri: Akuakultur Indonesia Kunci Jawaban Krisis Pangan Dan Energi Dunia
Prof. Rokhmin Dahuri (foto.rd institute)

ASKARA - Di tengah ancaman perang dagang, krisis iklim, dan pertumbuhan penduduk dunia, sebuah solusi cerdas muncul dari laut. Hal itu terungkap dalam presentasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 2024-2029, Prof. Dr. Ir. Rokhmin Dahuri MS pada 2026 Global Ocean Development Forum (GODF) di Qingdao, China, Kamis (17/9).

Data terbaru FAO 2026 mencatat sejarah baru: produksi perikanan dan akuakultur global mencapai 235 juta ton. Untuk pertama kalinya, akuakultur menjadi mesin pertumbuhan utama, menyumbang 53% hewan akuatik global dan 59% pangan hewan akuatik. Perikanan tangkap stagnan, akuakultur terus tumbuh.

"Akuakultur bukan lagi sekadar memberi makan dunia, tapi memberi bahan bakar dunia secara berkelanjutan," tegas Prof. Rokhmin Dahuri.

Indonesia Punya Semua Kartunya

Indonesia disebut sebagai negara dengan keunggulan komparatif tertinggi. Potensi ekonomi akuakultur Indonesia ditaksir mencapai USD 210 Miliar per tahun.

Rinciannya:

• Marikultur (Laut): Lahan 24 juta hektar, potensi 60 juta ton/tahun. Komoditas: kerapu, lobster, mutiara, teripang, rumput laut.

• Pesisir: Lahan 3 juta hektar, potensi 34,36 juta ton/tahun. Unggulan: udang vaname, bandeng, kepiting.

• Air Tawar: Lahan 2 juta hektar, potensi 5,7 juta ton/tahun. Unggulan: nila, patin, arwana, lobster air tawar.

Bahkan 43% mutiara dunia saat ini dipasok dari mutiara laut selatan Indonesia.

Lebih dari Sekadar Protein, Jejak Karbon 10x Lebih Rendah

Akuakultur menawarkan solusi cerdas-iklim. Protein dari ikan memiliki jejak karbon 5-10 kali lebih rendah dari daging merah.

Inilah yang disebut Guru Besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan - IPB University tersebut sebagai "Permata Tersembunyi Ekonomi Biru" yaitu Bioteknologi Kelautan. Nilainya diprediksi 4 kali lipat lebih besar dari industri semikonduktor dunia.

Dari laut, Indonesia bisa menghasilkan 12 produk akhir: dari pangan fungsional, farmasi anti-kanker, kosmetik kolagen, bioplastik, hingga biofuel.

Contoh nyata sudah ada:

• Di Kendal: Perusahaan Evergen dengan merek AstaLuxe memproduksi 500 kg astaxanthin per bulan untuk kosmetik dan farmasi, diekspor ke AS, Korsel, dan Jepang.

• Di Semarang: PT Alga Bioteknologi Indonesia (ALBITEC) memproduksi 500 kg spirulina per bulan dengan energi terbarukan.

Bahkan limbah pun bisa diatasi. Bakteri laut seperti Pseudomonas putida mampu membersihkan tumpahan minyak, sementara Bacillus subtilis bisa mengurai plastik.

Dari kolagen kulit ikan nila untuk implan gigi dan jantung, kitosan dari cangkang udang untuk obat, hingga mikroalga yang bisa diubah menjadi biodiesel, biohidrogen, dan bahan bakar jet.

"Keanekaragaman hayati laut Indonesia yang terkaya di dunia memberi kita keunggulan. Tapi kita harus kuatkan kolaborasi universitas, riset, dan industri dari lab hingga ke pasar," ujar Menteri Kelautan dan Perikanan 2001-2004 itu.

Potensi Laut Indonesia Rp 3.000 Triliun Menganggur,

Prof. Rokhmin Dahuri memaparkan, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan 77% wilayahnya adalah laut seluas 6,4 juta km², 17.504 pulau, dan garis pantai terpanjang kedua di dunia (108.000 km), Indonesia ternyata baru memanfaatkan sebagian kecil kekuatan lautnya.

Data Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang dipaparkan dalam Forum Global Ocean Development 2026 mengungkapkan fakta mencengangkan: Indonesia memiliki potensi produksi akuakultur berkelanjutan sebesar 100,06 juta ton per tahun, namun yang baru diproduksi pada 2025 hanya 18,41 juta ton atau 18,40%.

Padahal, nilai ekonomi dari 11 sektor ekonomi biru Indonesia ditaksir mencapai lebih dari 1.148 miliar US Dollar. Sektor budidaya pesisir dan laut saja nilainya USD 210 miliar, setara dengan energi dan sumber daya mineral.

"Ini menunjukkan peluang luar biasa untuk tidak hanya memproduksi komoditas konvensional, tetapi juga untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan memperkuat kedaulatan pangan," tegas Ketua MAI (Masyarakat Akuakultur Indonesia) ini.

Saat ini, lanjutnya, Indonesia sudah menjadi produsen akuakultur terbesar kedua di dunia setelah China sejak 2012-2024, dan produsen perikanan tangkap terbesar kedua setelah China pada 2024. Pada 2024, produksi akuakultur nasional mencapai 15,75 juta ton, dengan rumput laut mendominasi 63% atau 9,8 juta ton.

Namun ironisnya, nilai ekspor perikanan 2025 baru mencapai US$6,27 miliar. 74% nilainya hanya ditopang 5 komoditas: udang, tuna-cakalang, cumi-sotong-gurita, kepiting, dan rumput laut. Pasar pun masih terkonsentrasi ke AS (31,8%) dan China (19,5%).

Marine Ranching

Prof. Rokhmin Dahuri menawarkan lompatan baru, yaitu Marine Ranching atau Peternakan Laut Ekologis. Berbeda dengan budidaya tradisional yang mengurung ikan di keramba, marine ranching adalah praktik membangun habitat laut buatan di teluk dan selat kecil, lalu melepaskan benih ikan agar hidup bebas, tumbuh, dan dipanen secara berkelanjutan.

"Marine ranching bukan sekadar melepas ikan. Ini adalah sistem regeneratif yang menggabungkan benih, restorasi habitat, ilmu daya dukung, dan tata kelola lokal," jelasnya.

Manfaatnya empat lapis:

1. Ketahanan Pangan: Pasok makanan laut tanpa menguras stok liar. 2. Pemulihan Ekosistem: Rehabilitasi terumbu karang dan peningkatan kualitas air. 3. Pemberdayaan Ekonomi: Membuka lapangan kerja pembenihan dan meningkatkan pendapatan nelayan. 4. Penyerapan Karbon: Menjebak karbon melalui pertumbuhan biota laut yang dikelola.

Lebih jauh, ia mengungkap potensi revolusioner Blue Energy dari Mikroalga. Dengan hanya memanfaatkan 2 juta hektar laut (0,33% dari total luas laut Indonesia), Indonesia diklaim mampu memproduksi 2 juta barel minyak per hari dari mikroalga.

Prof. Rokhmin Dahuri dengan tegas menyatakan, Indonesia tidak perlu menciptakan ekonomi pangan biru dari nol. Indonesia hanya perlu mengubah keunggulan ekologis komparatif menjadi kemampuan kompetitif, melalui hilirisasi, ketertelusuran, jaminan kualitas, dan bioteknologi.

Bunga Pinjaman Nelayan Tertinggi Kedua di ASEAN

Di tengah ambisi besar menjadi produsen akuakultur nomor satu dunia, Prof. Rokhmin Dahuri mengungkapkan, Indonesia justru terjerat masalah klasik yang belum selesai. Data terbaru Bank Dunia 2024 yang dipaparkan dalam Global Ocean Development Forum 2026 mengungkap ironi pahit. Suku bunga pinjaman di Indonesia mencapai 8,8%, tertinggi kedua di ASEAN setelah Vietnam (9,3%) dan jauh di atas Thailand (4,2%) dan Malaysia (5,3%).

Lebih parah lagi, dari total kredit bank komersial nasional sebesar Rp 5.688 Triliun di tahun 2024, sektor perikanan hanya mendapatkan Rp 19,78 Triliun atau 0,35%. Jauh tertinggal dari industri manufaktur (21,52%) dan perdagangan (20,86%).

Masalah dan tantangan menyebut mayoritas 75% usaha akuakultur dan perikanan di Indonesia masih tradisional. "Ukuran usahanya kecil dari skala ekonominya, tidak pakai teknologi mutakhir seperti Best Aquaculture Practices, tidak pakai manajemen rantai pasok terintegrasi, dan tidak patuh prinsip berkelanjutan. Akibatnya produktivitasnya rendah dan nelayan tetap miskin," kata anggota Dewan Penasihat Ilmiah Internasional Pusat Pengembangan Pesisir dan Laut, Universitas Bremen, Jerman itu.

Prof. Rokhmin Dahuri menyebutkan tantangan lain, yakni harga pakan yang naik terus, tidak ada jaminan pasar, wabah penyakit, polusi, penangkapan ikan ilegal (IUU fishing), kerusakan mangrove dan terumbu karang, hingga iklim investasi yang belum kondusif karena masalah perizinan dan 'premanisme'.

Harapan dari Kepulauan Seribu

Di tengah masalah itu, Prof. Rokhmin Dahuri mengungkapkan model sukses yang sudah terbukti. Namanya Sea Farming Program atau Marine Ranching, yang diprakarsai oleh CCMRS - IPB University sejak 2005 di Kepulauan Seribu.

Awalnya dipicu karena tangkapan ikan yang semakin menipis dan tidak menguntungkan. IPB kemudian mengubah mata pencaharian nelayan menjadi pembudidaya ikan kerapu, dengan konsep Co-Management - pengelolaan bersama masyarakat.

Hasilnya? Sejak 2006, Kepulauan Seribu menjadi pemasok utama kerapu ke Jakarta. Pendapatan nelayan, pembudidaya, hingga pemandu wisata naik signifikan. Program ini bahkan sudah direplikasi di Bangka Belitung, Maluku Utara, Sumbar, dan Aceh, serta mendapat Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dari Kemenkumham pada 2018.

"Modelnya unik, ada Hatchery di Bali, pembibitan di pekarangan rumah warga pulau kecil, pembesaran di keramba jaring apung, hingga penebaran kembali (restocking) benih 3-4 cm ke habitat terumbu buatan," ungkap Duta Kehormatan Pulau Jeju dan Kota Metropolitan Busan, Korea Selatan ini.

TEMR Jurus Masa Depan

Untuk skala nasional, Indonesia kini tidak mau lagi meniru model China mentah-mentah. Indonesia mengusulkan model baru bernama Tropical Ecological Marine Ranching (TEMR).

"Indonesia tidak boleh mengimpor model marine-ranching secara keseluruhan," tegasnya.

TEMR adalah model berbasis teluk (bay-based). Satu teluk dibagi menjadi 5 zona:

Zona A - Inti konservasi (larang ambil)

Zona B - Rehabilitasi karang dan mangrove

Zona C - Penebaran benih dan panen terbatas

Zona D - Marikultur berkelanjutan (rumput laut, kerang)

Zona E - Antarmuka darat-laut untuk pengolahan dan cold-chain.

Menurut Prof Rokhmin Dahuri, ini sejalan dengan Kebijakan Ekonomi Biru KKP yang punya 5 pilar: Perluasan Kawasan Konservasi, Penangkapan Ikan Terukur Berbasis Kuota, Pengembangan Akuakultur Berkelanjutan, Pengawasan Pesisir, dan Pembersihan Sampah Plastik oleh Nelayan.

Tujuannya di 2045 sangat jelas, menjadikan akuakultur sebagai pilar ketahanan pangan, industri yang kompetitif, dan menuju akuakultur biru Net Zero.

Tapi pelajaran dari China menjadi kunci: China sukses bukan karena tebar benih sebanyak-banyaknya, tapi karena diagnosis lokasi sebelum rekayasa, pemantauan jangka panjang, dan integrasi teknologi seperti video bawah air, sensor, dan eDNA.

"Indonesia, dengan konektivitas ekologis antara mangrove, lamun, dan terumbu karang yang tidak dimiliki negara lain, punya modal lebih besar. Tinggal satu pertanyaan: apakah kredit 0,35% itu cukup untuk mewujudkannya?" pungkas Ketua Dewan Penasihat ASPEKSINDO (Asosiasi Pemerintah Daerah Kepulauan dan Pesisir di Indonesia) ini.

 

Komentar