ASKARA - Kepedulian terhadap masyarakat terdampak gempa Flores ditunjukkan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas). Sebanyak 20 ton beras bersama berbagai kebutuhan pokok dan bantuan kesehatan disalurkan untuk membantu masyarakat serta jajaran pemasyarakatan yang terdampak bencana di Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur.

Bantuan tersebut diserahkan Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjenpas) Mashudi yang hadir mewakili Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto di Rutan Kelas IIB Ruteng, Kamis (3/9/2026).

Bantuan yang dihimpun dari donasi jajaran Kemenimipas itu tidak hanya ditujukan bagi masyarakat terdampak. Dukungan juga diberikan kepada pegawai Rutan Kelas IIB Ruteng, Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) beserta keluarga, serta pihak terdampak di Kantor Imigrasi Kelas II Labuan Bajo.

Selain 20 ton beras, bantuan yang disalurkan berupa 2.000 selimut, 1.000 liter minyak goreng, 1.000 kilogram gula pasir, 1.000 tray telur, 1.000 dus mi instan, obat-obatan dan multivitamin. Bantuan juga diperkuat dukungan dari Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kemenimipas dan Persatuan Ibu-ibu Pemasyarakatan (PIPAS).

“Pemantauan akan terus dilakukan untuk memastikan kebutuhan penanganan dan pemulihan pascabencana dapat segera ditindaklanjuti secara tepat dan terkoordinasi. Kami ingin memastikan jajaran, Warga Binaan, dan masyarakat yang terdampak bencana tidak sendiri dalam menghadapi kondisi ini,” ujar Mashudi.

Menengok Rutan yang Rusak

Usai menyerahkan bantuan, Mashudi bersama jajaran Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Nusa Tenggara Timur (Kanwil Ditjenpas NTT) meninjau langsung kondisi Rutan Kelas IIB Ruteng.

Rutan tersebut ikut terdampak gempa yang terjadi pada 15 Agustus 2026. Guncangan menyebabkan kerusakan pada sejumlah bagian bangunan. Ditjenpas sebelumnya telah menurunkan tim untuk melakukan asistensi dan penilaian tingkat kerusakan.

Dari penilaian awal, sejumlah bagian bangunan mengalami kerusakan berat sehingga membutuhkan pembangunan kembali. Hasil asesmen tersebut selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kebutuhan penanganan serta Rencana Anggaran Biaya (RAB).

Mashudi meminta Direktorat Sarana, Prasarana, dan Pelayanan Pemasyarakatan (SSPP) segera menindaklanjuti kebutuhan sarana dan prasarana Rutan Ruteng agar proses pemulihan dapat dilakukan secara terukur.

Di tengah kondisi bangunan yang terdampak, Mashudi juga memastikan hak-hak Warga Binaan tetap terpenuhi. Pelayanan pemasyarakatan harus berjalan sesuai standar dan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk pemenuhan hak remisi bagi Warga Binaan sesuai ketentuan yang berlaku.

Kepala Kanwil Ditjenpas NTT Decky Nurmansyah mengatakan pihaknya terus berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk mempercepat penanganan Rutan Ruteng.

“Kondisi Rutan Ruteng membutuhkan dukungan dan tindak lanjut, terutama pada bagian bangunan yang terdampak gempa. Kami akan terus berkoordinasi dan menyampaikan kondisi di lapangan agar penanganannya dapat segera dilakukan,” kata Decky.

Kawal Aset di Labuan Bajo

Dalam kunjungan yang sama, Mashudi juga meninjau lahan milik Kemenimipas di Labuan Bajo seluas sekitar 3,3 hektare. Lahan tersebut telah dialihkan kepada Kemenimipas dan kini masih dalam proses penyesuaian administrasi serta status pertanahan dari Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat kepada Kemenimipas.

Mashudi meminta jajaran terkait terus mengawal proses administrasi dan pengelolaan aset tersebut hingga seluruh tahapan dapat diselesaikan sesuai ketentuan.

Kemenimipas menegaskan, penyaluran bantuan dan peninjauan langsung ke lokasi merupakan bagian dari upaya memastikan masyarakat, pegawai serta Warga Binaan yang terdampak gempa Flores tidak luput dari perhatian pemerintah.

Di tengah proses pemulihan pascabencana, kehadiran negara diharapkan tidak berhenti pada bantuan logistik, tetapi juga diwujudkan melalui percepatan perbaikan fasilitas publik dan pemenuhan hak masyarakat maupun Warga Binaan yang terdampak.