ASKARA- Tantangan Bank Indonesia ke depan tidak hanya berkaitan dengan menjaga stabilitas rupiah dan inflasi, tetapi juga kemampuan bank sentral merespons gejolak geopolitik global yang berpotensi menekan perekonomian nasional.

Untuk itu Gubernur BI yang baru dinilai membutuhkan pengalaman, ketangguhan, dan ruang independensi dalam mengambil kebijakan moneter.

Pandangan tersebut disampaikan Direktur Eksekutif IPR Iwan Setiawan dalam diskusi Dialektika Demokrasi bertema "Kepemimpinan Baru Bank Indonesia: Menakar Arah Kebijakan Moneter dan Stabilitas Ekonomi Nasional", yang digelar Koordinatoriat Wartawan Parlemen bersama Biro Pemberitaan DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (3/9/2026).

Pernyataan Iwan ini menyakapi pelantikan Gubernur Bank Indonesia yang baru. Menurut dia, pemilihan gubernur bank sentral semestinya ditempatkan dalam kerangka kepentingan nasional dan keberlanjutan stabilitas ekonomi jangka panjang.

Pihaknya menilai keputusan Presiden Prabowo Subianto memilih sosok yang memiliki pengalaman panjang di bidang moneter dan perekonomian menunjukkan pertimbangan terhadap kebutuhan menjaga stabilitas ekonomi nasional.

“Dari awal Presiden Prabowo Subianto mengusulkan nama ini lebih melihat pada kepentingan nasional, bagaimana kemudian keberlanjutan dan stabilitas ekonomi nasional ke depan,” kata Iwan.

Pengalaman panjang di sektor moneter, menurutnya menjadi modal penting bagi seorang gubernur bank sentral. Pengalaman tersebut dinilai membantu BI menghadapi tekanan ekonomi yang semakin kompleks, terutama ketika ketidakpastian global dapat dengan cepat memengaruhi pasar keuangan domestik.

Pihaknya juga menilai rekam jejak di lingkungan Bank Indonesia menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan kemampuan gubernur baru menjalankan mandat bank sentral.

Untuk itu, Bank Indonesia harus tetap independen dan terbebas dari intervensi kepentingan politik. Namun, proses penunjukan gubernur tetap merupakan keputusan strategis pemerintah karena kebijakan bank sentral memiliki dampak luas terhadap perekonomian.

“Gubernur BI atau bank sentral ini harus independen, harus jauh dari intervensi politik,” ujarnya.

Di sisi lain, Iwan mengatakan presiden juga menanggung konsekuensi politik apabila keputusan memilih gubernur BI tidak mampu menjawab tantangan ekonomi. Karena itu, pengalaman dan kapasitas calon menjadi bagian penting dari pertimbangan jangka panjang.

“Kalau salah memilih, saya kira yang menanggung beban politiknya juga adalah presiden ke depan,” katanya.

Tantangan yang dihadapi gubernur BI baru, menurut Iwan, tidak ringan. Gejolak geopolitik, perang dan ketegangan antarnegara dapat memicu perubahan harga komoditas, arus modal, nilai tukar, hingga tekanan terhadap inflasi di dalam negeri.

Kondisi tersebut membuat BI dituntut memiliki kemampuan membaca perubahan global sekaligus menyiapkan kebijakan yang bersifat antisipatif.

Indonesia, kata Iwan lagi, masih memiliki sejumlah kerentanan terhadap gejolak eksternal, salah satunya melalui ketergantungan terhadap impor energi. Perubahan harga minyak dunia dapat memberikan tekanan terhadap biaya energi domestik dan pada akhirnya memengaruhi daya beli masyarakat.

Karena itu, stabilitas nilai tukar rupiah menjadi salah satu pekerjaan utama gubernur BI. Rupiah yang bergejolak dapat meningkatkan biaya impor dan menciptakan tekanan tambahan terhadap harga barang serta inflasi.

Selain menjaga rupiah, Iwan menyebut sedikitnya lima agenda penting yang perlu menjadi perhatian Gubernur BI. Pertama, menjaga stabilitas rupiah di tengah ketidakpastian ekonomi dan geopolitik global. Kedua, mengendalikan inflasi tanpa mengorbankan momentum pertumbuhan ekonomi.

Ketiga, mendorong penyaluran kredit dan penguatan sektor riil agar aktivitas ekonomi semakin produktif. Keempat, mempertahankan independensi Bank Indonesia dari kepentingan politik. Kelima, memastikan kebijakan moneter memiliki dampak nyata bagi masyarakat dan dunia usaha.

Iwan mengatakan keberhasilan seorang gubernur BI pada akhirnya tidak cukup dinilai dari keputusan suku bunga atau indikator pasar keuangan semata. Ukuran yang lebih penting adalah sejauh mana kebijakan moneter mampu menjaga stabilitas ekonomi sekaligus mempertahankan daya beli masyarakat.(dry)