ASKARA-Kepemimpinan baru Bank Indonesia (BI) diingatkan untuk memastikan kebijakan moneter tidak hanya menjaga stabilitas ekonomi saja tetapi juga lebih kuat mendorong pertumbuhan berkualitas, penciptaan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan.

Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra Kamrussamad saat tampil sebagai pembicara pada Dialektika Demokrasi bertema "Kepemimpinan Baru Bank Indonesia: Menakar Arah Kebijakan Moneter dan Stabilitas Ekonomi Nasional", di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (3/9/2026).

Menurut Kamrussamad, keputusan Presiden Prabowo Subianto mengusulkan tiga nama calon Gubernur BI, yakni Destri Damayanti, Aida S. Budiman, dan Solikin M. Juhro, menunjukkan komitmen pemerintah untuk tetap menjaga independensi bank sentral.

"Presiden menjaga dan menghormati independensi Bank Indonesia dengan mengusulkan figur-figur teknokrat yang selama ini berasal dari dalam," kata Kamrussamad.

Dia mengatakan Aida Budiman dan Solikin merupakan figur yang telah menghabiskan lebih dari 30 tahun dalam karier di BI. Sementara Destri Damayanti disebut telah berada di BI sekitar satu dekade terakhir.

Kamrussamad menilai pengalaman ketiga kandidat tersebut menjadi modal penting karena mereka telah terlibat dalam proses perumusan dan pengambilan kebijakan moneter, termasuk menghadapi dinamika ekonomi global dan kebutuhan domestik.

Dia juga mengatakan kebutuhan domestik Indonesia saat ini tidak hanya berkaitan dengan menjaga stabilitas, tetapi juga memastikan pertumbuhan ekonomi mampu menciptakan lapangan kerja serta menekan kemiskinan dan pengangguran.

"Pertumbuhan ekonomi itu berkualitas diukur dengan berapa banyak lapangan kerja yang tercipta dan berapa banyak angka penurunan kemiskinan dan pengangguran yang sudah terjadi," ujarnya.

Pihaknya menjelaskan pencapaian target pertumbuhan ekonomi membutuhkan koordinasi tiga otoritas utama. Kebijakan fiskal berada di bawah pemerintah, kebijakan moneter menjadi kewenangan BI, sedangkan kebijakan makroprudensial dan pengawasan industri jasa keuangan berada dalam ranah Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Sinergi ketiga otoritas tersebut dinilai semakin penting karena pemerintah dan DPR tengah membahas target pertumbuhan ekonomi, termasuk sasaran sekitar 6 persen pada 2027.

Kamrussamad mengatakan target tersebut membutuhkan dukungan perputaran dana dalam perekonomian yang sangat besar. Menurut dia, kebutuhan pembiayaan tersebut berasal dari kombinasi kebijakan fiskal, moneter, industri keuangan, pasar modal, perbankan, peer-to-peer lending, serta dunia usaha.

Karena itu, dia meminta Gubernur BI terpilih nantinya tidak hanya melihat besaran kebijakan likuiditas yang disalurkan kepada sektor keuangan, tetapi juga mengukur dampaknya terhadap sektor riil.

Salah satu instrumen yang disorot adalah Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM). Kamrussamad menilai pemberian insentif kepada perbankan harus diikuti dengan evaluasi mengenai sejauh mana kredit tersebut benar-benar mengalir ke sektor produktif.

"Impact dari kredit yang disalurkan oleh perbankan terhadap sektor pertanian itu yang kita minta diperluas sampai ke sana," katanya.(dry)