ASKARA - Persoalan Pasar Tumpah Kramat Jati, Jakarta Timur, kembali menjadi sorotan. Kawasan yang menjadi salah satu simpul distribusi pangan Jakarta itu dinilai membutuhkan penataan menyeluruh, bukan sekadar operasi penertiban pedagang yang berujung pada penggusuran.

Ketua Umum Komunitas Banteng Asli Nusantara (Kombatan), Budi Mulyawan alias Cepy, menilai persoalan Kramat Jati menjadi salah satu pekerjaan rumah sekaligus ujian bagi Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung.

“Pasar tumpah Kramat Jati jangan hanya dilihat sebagai pedagang yang mengganggu jalan. Di sana ada rantai ekonomi yang panjang, mulai dari bandar, pengecer, pedagang kecil, kuli panggul, warung makan sampai jasa angkutan,” kata Cepy kepada wartawan, Rabu (19/8/2026).

Menurutnya, aktivitas perdagangan di luar kawasan resmi Pasar Induk Kramat Jati tidak muncul begitu saja. Besarnya aktivitas perdagangan, keterbatasan ruang dan kebutuhan masyarakat membuat pedagang berkembang di sekitar pasar.

Karena Pasar Induk Kramat Jati memiliki posisi penting dalam distribusi sayur dan buah untuk Jakarta dan wilayah sekitarnya, penanganannya harus mempertahankan fungsi ekonomi sekaligus mengatasi berbagai dampak negatif, seperti kemacetan, sampah, bau dan terganggunya akses pejalan kaki.

“Kalau ditutup atau digusur begitu saja, persoalannya hanya pindah. Tetapi kalau dibiarkan tanpa aturan, warga yang menjadi korban karena macet, sampah, bau dan trotoar yang tidak bisa digunakan,” ujarnya.

Tiga Masalah Utama

Cepy menyebut sedikitnya terdapat tiga persoalan utama yang harus segera dibenahi, yakni keterbatasan ruang, pengelolaan sampah dan lemahnya tata kelola aktivitas perdagangan.

“Ini bukan sekadar persoalan pedagang. Penyakitnya adalah tempat yang tidak cukup, sistem logistik masih semrawut dan tata kelola belum terintegrasi,” katanya.

Persoalan sampah juga dinilai tidak bisa dianggap sepele. Sisa sayuran dan buah yang menumpuk berpotensi mengganggu lingkungan dan kenyamanan masyarakat.

Karena itu, pemerintah diminta membangun sistem pengangkutan sampah yang memiliki target pelayanan jelas. Cepy bahkan mengusulkan agar tidak ada lagi tumpukan sampah yang menginap lebih dari satu hari di kawasan tersebut.

Selain itu, dugaan pungutan liar dan intimidasi terhadap pedagang juga harus ditangani secara transparan. Pedagang, menurut dia, harus memiliki kanal pengaduan yang aman tanpa khawatir mendapat tekanan.

Penertiban Harus Berujung Solusi

Cepy menilai Kramat Jati merupakan salah satu persoalan lama Jakarta yang menjadi ujian bagi pemerintahan Pramono Anung.

“Kalau Pak Pramono ingin menyelesaikan persoalan yang tertunda dari gubernur-gubernur sebelumnya, Pasar Kramat Jati ini salah satu ujiannya. Jangan berhenti pada penertiban, tetapi selesaikan akar masalahnya,” tegasnya.

Ia mengusulkan pembentukan satuan tugas khusus yang melibatkan Pemprov DKI Jakarta, Perumda Pasar Jaya, Dinas Lingkungan Hidup, Satpol PP, kepolisian, perwakilan pedagang dan warga.

Seluruh unsur tersebut dinilai perlu berada dalam satu koordinasi agar persoalan perdagangan, lalu lintas, sampah dan keamanan tidak ditangani secara terpisah.

Untuk jangka pendek, Cepy mendorong penerapan sistem zonasi dan pengaturan jam aktivitas. Kendaraan besar untuk bongkar muat, misalnya, dapat diatur pada malam hingga dini hari, sedangkan pedagang eceran ditempatkan di zona yang telah ditentukan.

“Jam harus jelas, zonanya juga jelas. Setelah jam perdagangan selesai, kawasan harus kembali steril untuk pejalan kaki dan pengguna jalan,” katanya.

Pasar Penyangga hingga Digitalisasi

Untuk mengatasi keterbatasan ruang, Cepy mengusulkan pembangunan pasar penyangga yang dapat beroperasi 24 jam bagi pedagang eceran dan pelaku UMKM yang selama ini berjualan di pinggir jalan.

“Jangan hanya mengatakan pedagang harus masuk ke dalam pasar. Pemerintah juga harus menyediakan tempat yang terjangkau dan sesuai dengan karakter dagangan mereka,” ujarnya.

Perumda Pasar Jaya juga didorong tidak hanya mengelola area di dalam pasar, tetapi menjadi pengelola ekosistem perdagangan di seluruh kawasan.

“Pasar Jaya harus menjadi manajer kawasan, bukan sekadar manajer gedung. Data kios kosong, sistem sewa dan proses mendapatkan tempat harus transparan,” kata Cepy.

Digitalisasi distribusi juga dinilai dapat menjadi solusi untuk mengurangi kepadatan. Sistem pemesanan grosir secara digital memungkinkan kedatangan kendaraan diatur sehingga tidak terjadi penumpukan pada waktu yang sama.

Pedagang Jangan Sekadar Jadi Objek Penertiban

Dalam jangka panjang, pedagang kecil dinilai harus diberi kesempatan untuk berkembang melalui legalitas usaha, pelatihan, akses pembiayaan dan tempat berdagang yang layak.

“Pedagang kecil jangan hanya ditertibkan. Mereka harus diberi kesempatan naik kelas melalui legalitas usaha, pelatihan, akses pembiayaan dan tempat berdagang yang layak,” katanya.

Cepy menegaskan penyelesaian Pasar Tumpah Kramat Jati harus mampu mempertemukan kepentingan warga, pedagang dan kebutuhan distribusi pangan Jakarta.

“Tegas kepada pelanggar, rangkul pedagang dan lindungi warga. Kalau tiga hal ini bisa berjalan, Kramat Jati tidak lagi menjadi masalah yang diwariskan dari satu gubernur ke gubernur berikutnya,” tuturnya.

Menurut Cepy, persoalan Kramat Jati juga akan menjadi salah satu materi dasar pembuatan film pendek yang menggambarkan realitas pasar dari dua sisi, termasuk dilema antara kebutuhan ekonomi masyarakat dan tuntutan penataan kota.

Pada akhirnya, tantangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bukan sekadar membuat Pasar Tumpah Kramat Jati terlihat tertib. Lebih dari itu, pemerintah ditantang membangun sistem perdagangan yang bersih, aman dan teratur tanpa mematikan mata pencaharian masyarakat maupun mengganggu rantai distribusi pangan.

Kramat Jati kini menjadi ujian: apakah Jakarta mampu menata kota tanpa menggusur ekonomi rakyat, atau kembali mengulang pola lama, menertibkan masalah tanpa menyelesaikan akar persoalannya.