ASKARA — Di tengah gelaran Sidang Tahunan MPR RI, Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI, serta Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia, Jum'at (14/8), Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Prof. Dr. Ir. Rokhmin Dahuri, M.S., menyampaikan catatan strategis yang tajam mengenai arah pembangunan nasional.

Dalam wawancara eksklusif bersama CNBC Indonesia di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, tokoh yang juga dikenal sebagai Guru Besar IPB University itu mengawali pernyataannya dengan ucapan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81.

"Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Mari kita terus berdoa dan bekerja agar Indonesia menjadi bangsa yang semakin maju, adil, makmur, dan berdaulat," ujar Prof. Rokhmin.

Kredibilitas Fiskal Jadi Kunci APBN 2027

Menurut Prof. Rokhmin, hal paling fundamental yang harus dijaga dalam Nota Keuangan dan APBN 2027 adalah kredibilitas fiskal. Ia menegaskan, belanja negara tidak boleh sekadar besar secara nominal, tetapi harus tepat sasaran dan produktif.

"Belanja negara harus benar-benar dialokasikan kepada program yang produktif dan menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, inklusif, berkualitas, menyerap banyak tenaga kerja, serta ramah lingkungan dan berkelanjutan," tegasnya.

Ia mengingatkan, DPR bersama masyarakat harus mengawal ketat agar setiap rupiah APBN benar-benar on the track. Anggaran harus memberikan multiplier effect, meningkatkan produktivitas, dan langsung menjawab persoalan rakyat: pengangguran, kemiskinan, lemahnya daya beli, dan minimnya lapangan kerja layak.

Swasembada Tidak Boleh Setengah Hati

Sebagai Anggota Komisi IV yang membidangi pangan, pertanian, kelautan dan perikanan, Prof. Rokhmin menilai keberhasilan swasembada pangan tidak boleh berhenti di beberapa komoditas saja.

"Indonesia harus memperluas kedaulatan dan swasembada pangan pada komoditas strategis lainnya, termasuk kedelai dan bawang putih yang ketergantungannya terhadap impor masih tinggi," ujarnya.

Lebih jauh, ia menekankan paradigma baru pembangunan pangan. Ukuran keberhasilan bukan hanya tonase produksi.

"Petani, nelayan, pembudidaya, peternak, dan pekebun sebagai pelaku utama produksi pangan juga harus semakin sejahtera. Produktivitas harus meningkat, tapi pendapatan mereka juga harus naik, dengan tetap menjaga daya dukung lingkungan," kata Menteri Kelautan dan Perikanan 2001 - 2004.

Ancaman El Niño Panjang dan Panas

Prof. Rokhmin melontarkan peringatan keras terkait ancaman El Niño dan musim kemarau yang diprediksi akan lebih panjang dan lebih panas.

"Pengalaman masa lalu harus menjadi pelajaran agar pemerintah tidak kembali terlambat melakukan mitigasi hingga produksi pangan terganggu dan Indonesia terpaksa meningkatkan impor," ungkapnya.

Ia mendesak pemerintah pusat dan daerah bergerak cepat dengan langkah konkret: pemanenan air hujan, pembangunan dan revitalisasi embung, perbaikan jaringan irigasi, optimalisasi sumber-sumber air, penyesuaian kalender tanam, serta adaptasi pertanian terhadap perubahan iklim.

"Ancaman El Niño tidak berhenti pada penurunan produksi pangan. Ketika produksi berkurang, harga pangan naik, inflasi meningkat, daya beli turun, dan yang paling terpukul adalah kelompok miskin dan rentan. Jadi mitigasi El Niño ini bukan sekadar urusan pertanian, tapi soal stabilitas ekonomi nasional," jelasnya.

Bansos Penting, Tapi Kuncinya Creating Jobs

Dalam konteks pengentasan kemiskinan, Prof. Rokhmin bersikap realistis. Bantuan sosial (Bansos) tetap penting bagi kelompok rentan, namun solusi jangka panjang harus bertumpu pada penciptaan lapangan kerja.

"Solusi jangka panjang harus bertumpu pada creating jobs: menciptakan sebanyak mungkin lapangan pekerjaan yang produktif dengan pendapatan yang mampu menghadirkan kehidupan layak dan sejahtera," tegasnya.

Ia juga menegaskan pemerintah tidak bisa mengandalkan APBN sendirian. Peran dunia usaha dan investasi sangat vital. Karena itu, iklim investasi harus diperbaiki melalui regulasi yang konsisten, kepastian hukum, pelayanan perizinan yang cepat, serta pemberantasan praktik ekonomi biaya tinggi.

4 Agenda Transformasi Pertanian dan Kelautan

Khusus untuk sektor pertanian, kelautan dan perikanan, peternakan, serta perkebunan, Prof. Rokhmin menawarkan 4 agenda transformasi utama yang harus menjadi blueprint pembangunan 2027:

Pertama, meningkatkan skala ekonomi usaha agar petani dan nelayan tidak terjebak pada unit produksi yang terlalu kecil dan tidak ekonomis.

Kedua, menerapkan teknologi modern dan inovasi terkini untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi, kualitas produk, dan pendapatan.

Ketiga, membangun integrated supply chain management system dari hulu hingga hilir. "Pembangunan pangan tidak boleh hanya mengurus produksi on farm, tetapi juga harus memastikan sarana produksi, pembiayaan, pengolahan, industri hilir, packaging, logistik, hingga pemasaran," papar Ketua Umum Masyarakat Akuakultur Indonesia (MAI) ini.

Keempat, menerapkan prinsip ramah lingkungan dan keberlanjutan secara nyata di lapangan, bukan sekadar jargon, teori, atau isi pidato.

Menuju Indonesia Emas: Ekonomi Harus Berkualitas

Menutup wawancaranya, Prof. Rokhmin mengajak bangsa ini melakukan evaluasi besar di usia 81 tahun kemerdekaan.

"Kekayaan sumber daya alam, besarnya pasar domestik, dan potensi bangsa yang luar biasa harus diterjemahkan menjadi produktivitas, industrialisasi, lapangan kerja, daya saing, kedaulatan pangan, serta kesejahteraan rakyat," ujarnya.

"Pertumbuhan ekonomi tidak cukup hanya tinggi. Pertumbuhan harus berkualitas, inklusif, menyerap tenaga kerja, menyejahterakan rakyat, serta tetap menjaga keberlanjutan lingkungan."

Dengan pengelolaan fiskal yang kredibel, pembangunan pangan dari hulu hingga hilir, mitigasi perubahan iklim yang serius, iklim investasi yang kondusif, serta keberpihakan nyata kepada petani, nelayan, dan wong cilik, ia yakin Indonesia memiliki modal besar untuk menjadi negara yang maju, adil, makmur, berdaulat, dan berkelanjutan.