ASKARA-Pemerintah diminta melibatkan driver ojek online (ojol) mengenai pemberian status mereka sebagai pelaku pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Demikian dlsampaikan Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Yahya Zaini, Kamis (13/8/2026).

Menurutnya, pengakuan status profesi harus bisa semakin memberdayakan para driver ojol.

“Tentunya DPR sangat mendukung pemberian kepastian status profesi pengemudi ojol karena dapat memperkuat perlindungan sosial dan kualitas hidup driver ojol beserta keluarganya,” kata Yahya.

Meski demikian, negara, ujarnya harus mempertimbangkan aspirasi dari para driver ojol mengenai status profesi yang menjadi pengakuan eksistensi mereka. Ini penting karena kan mereka yang menjalankan pekerjaan tersebut.

Sebelumnya, Pemerintah menyatakan pengemudi ojek online (ojol) akan otomatis berstatus sebagai pelaku usaha mikro di sektor transportasi online.

Pemerintah mengaku ingin mendorong pengemudi memiliki sumber pendapatan tambahan melalui kegiatan wirausaha.

Sebab dengan status sebagai pelaku usaha mikro transportasi online, pengemudi ojol berhak mengakses berbagai fasilitas, termasuk Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan fasilitas perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Terkait hal ini, Yahya menegaskan status UMKM harus menjadi pintu memperluas perlindungan sosial dan ketahanan ekonomi pengemudi ojol.

“Pengakuan sebagai pelaku usaha harus menjadi pintu masuk bagi Negara untuk semakin mengenali dan menjangkau jutaan masyarakat yang memperoleh penghidupan melalui ekonomi platform,” katanya.

Yahya menegaskan fleksibilitas merupakan salah satu kekuatan utama ekosistem ojol yang harus dipertahankan. Yahya mengatakan, harus ada kesetaraan antara driver ojol dan pihak aplikator.

“Masyarakat dapat menentukan waktu bekerja dan memanfaatkan kendaraan yang dimiliki untuk menghasilkan pendapatan, sementara perusahaan aplikator menyediakan teknologi dan pasar yang memungkinkan kesempatan tersebut tercipta dalam skala luas,” ujarnya. (dry)