ASKARA-Rendahnya kemampuan pemerintah daerah terdampak bencana di Sumatera Barat merealisasikan tambahan Tranfer Ke Daerah (TKD) tahun 2026 dipertanyakan oleh Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman.

Pihaknya meminta pemerintah pusat dan daerah untuk menjawabnya secara jujur atas rendahnya realisasi tersebut.

Untuk pemerintah daerah, Alex menduga rendahnya realisasi tersebut karena faktor kepala daerah yang lebih bersemangat mengejar algoritma media sosial demi mendongkrak popularitas, ketimbang mengeksekusi dana yang telah diberikan.

“Bagi pemerintah pusat, tuntasnya penyaluran dana rehab rekon untuk wilayah terdampak bencana itu, apakah hanya berupa angka di atas kertas yang tercermin pada rendahnya serapan anggaran di tingkat pemerintah daerah,” terang Alex dalam pernyataan tertulis, Kamis (6/8/2026).

Kritikan terhadap rendahnya realisasi tambahan Transfer ke Daerah (TKD) tahun 2026, menyoroti banjir yang kembali melanda Kota Padang pascahujan lebat selama sekitar 10 jam tanggal 3 Agustus 2026 kemarin.

Penyebab banjir disebut terjadi akibat penanganan bencana akhir tahun 2025 lalu yang berjalan lambat.

Lambatnya penanganan bencana, tercermin pada masih rendahnya serapan tambahan TKD. Hal itu terungkap dalam rapat rapat koordinasi dan pendampingan teknis yang diigelar Satgas PRR tanggal 20-22 Juli 2026 di istana gubernuran, Provinsi Sumatera Barat yang memperoleh Rp534 miliar, baru bisa merealisasikan anggaran sekitar 2,14 persen.

Bahkan terekspose, Kota Padang yang mendapatkan alokasi tambahan TKD sebesar Rp371,85 miliar, realisasinya baru Rp45,49 miliar atau 12 persen.

Realisasi yang minimalis, juga terlihat di Kabupaten Tanah Datar yang menerima tambahan TKD sebesar Rp126,87 miliar atau sekitar 7 persen.

“Publik melihat, kepala daerah bersama perangkatnya, selalu viral di berbagai platform sosial media, setiap kali bencana terjadi. Begitupun saat berjuang mencari anggaran ke pemerintah pusat,” kata Alex yang juga politisi PDI Perjuangan ini.

“Semestinya, semangatnya harus lebih hebat lagi, saat merealisasikan anggaran yang telah diperjuangkan itu,” ujarnya lagi.

Diketahui, rapat koordinasi dan pendampingan teknis yang digelar Satgas PRR ini, menghadirkan Pemko Padang dan Pemkab Tanah Datar serta seluruh perangkat daerah penerima tambahan TKD di tingkat provinsi Sumbar.

Alex mengatakan aspirasi yang diterimanya dari masyarakat, banjir di Kota Padang kemarin itu lebih dominan disebabkan faktor sedimentasi di hilir sungai yang tak kunjung disentuh penanganan. Sehingga, air jadi cepat meluap ke perkampungan penduduk, disaat hujan lebat mengguyur.

Padahal, lanjutnya, pemerintah pusat telah mengucurkan anggaran triliunan rupiah untuk pemulihan dampak bencana Sumatera di tahun 2026 ini. Anggaran itu diturunkan secara bertahap bagi tiga provinsi di Pulau Sumatera yang dilanda bencana banjir.

Data Satgas PRR Pascabencana Sumatera, per tanggal 4 Mei 2026, penyaluran tambahan TKD bagi wilayah terdampak bencana di Provinsi Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat sebesar Rp10,65 triliun, telah cair 100 persen.

Penyalurannya dilakukan secara bertahap, untuk memastikan percepatan likuiditas di daerah. Tahap I sebesar 40 persen atau Rp4,38 triliun yang tuntas disalurkan 27 Februari 2026.

Tahap II sebesar 30 persen atau Rp3,19 triliun menyusul disalurkan tanggal 31 Maret 2026 dan Tahap III sebesar 30 persen atau Rp3,06 triliun, yang disalurkan tanggal 4 Mei 2026.

Seluruh tahapan tersebut dilaksanakan tanpa syarat salur, sehingga pemerintah daerah dapat segera mengakselerasi program pemulihan di lapangan.

Sesuai Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.3/1084/SJ, tambahan TKD ini diprioritaskan untuk mendukung seluruh tahapan penanggulangan bencana, mulai dari mitigasi dan kesiapsiagaan, penanganan tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi, penguatan Belanja Tidak Terduga (BTT), hingga bantuan keuangan antardaerah. (dry)