ASKARA - Anggota Dewan Pembina PP Gerakan Kristiani Indonesia Raya (GEKIRA), Irjen Pol (Purn) Heribertus Dahana Resmiwara atau Herry Dahana, mengingatkan masyarakat agar tidak menjadikan media sosial sebagai panggung untuk membangun spekulasi mengenai pergantian kekuasaan di luar koridor konstitusi.

Pernyataan tersebut disampaikan Herry menyikapi viralnya potongan video Ketua Umum PROJO Budi Arie Setiadi yang menyinggung kemungkinan adanya “percepatan” dinamika politik menuju 2029. Dalam video berdurasi sekitar 1 menit 47 detik itu, Budi Arie juga menyebut kemungkinan terjadinya “patahan sejarah”. Presiden ke-7 RI Joko Widodo terlihat duduk bersebelahan dengan Budi Arie dalam forum tersebut.

Menurut Herry, pernyataan Budi Arie tidak boleh dipelintir menjadi tuduhan bahwa telah terjadi manuver politik tertentu. Namun, ia juga menilai pernyataan tersebut tidak tepat jika dianggap sekadar percakapan biasa yang sama sekali tidak memiliki konsekuensi terhadap persepsi publik.

“Jangan dipelintir, tetapi jangan pula dianggap sepele. Kalau seorang aktor politik menyampaikan istilah ‘percepatan’ dalam konteks dinamika politik sebelum 2029, publik tentu memiliki hak untuk bertanya: percepatan apa, menuju apa, dan melalui mekanisme apa?” tegas Herry.

Mantan Deputi Politik dan Strategi Wantannas RI 2022 itu mengatakan, publik harus berhati-hati membaca video yang beredar karena merupakan potongan dari sebuah forum. Karena itu, kesimpulan mengenai adanya skenario politik tidak boleh dibangun hanya berdasarkan cuplikan video maupun keberadaan tokoh tertentu di dalam satu forum.

“Dalam negara demokrasi, setiap pernyataan politik boleh dikritisi. Tetapi kritik harus berbasis fakta dan konteks. Jangan sampai seseorang duduk bersebelahan dengan tokoh tertentu kemudian langsung ditarik menjadi bukti adanya kesepakatan atau skenario politik,” ujarnya.

Jangan Biarkan Algoritma Menggantikan Konstitusi

Herry menegaskan dinamika politik merupakan sesuatu yang wajar dalam demokrasi. Kritik terhadap pemerintah, perubahan konfigurasi politik hingga pergantian kekuasaan merupakan bagian dari demokrasi selama berlangsung melalui mekanisme yang diatur konstitusi.

Karena itu, ia mengingatkan agar istilah seperti “percepatan” dan “patahan sejarah” tidak berkembang menjadi narasi yang seolah-olah menempatkan media sosial sebagai instrumen menentukan keberlangsungan pemerintahan.

“Algoritma media sosial tidak memiliki kewenangan konstitusional. Viral bukan berarti benar, dan viral juga bukan berarti memiliki legitimasi politik. Jangan sampai opini digital secara perlahan ditempatkan lebih tinggi daripada hukum dan konstitusi,” kata Herry.

Ia menegaskan Presiden Prabowo Subianto memperoleh mandat rakyat melalui Pemilu 2024. Karena itu, keberlangsungan pemerintahan harus ditempatkan dalam kerangka konstitusional yang berlaku.

“Kalau yang dimaksud dengan ‘percepatan’ hanya pembacaan terhadap dinamika politik, silakan dijelaskan secara terbuka. Tetapi kalau istilah itu ditafsirkan sebagai kemungkinan pergantian kekuasaan sebelum masa jabatan berakhir, pertanyaan hukumnya jelas: apa dasar konstitusionalnya dan melalui mekanisme apa?” tegasnya.

Menurut Herry, pertanyaan tersebut bukan bentuk pembelaan terhadap pemerintah, melainkan bagian dari upaya menjaga disiplin demokrasi.

“Konstitusi harus menjadi titik berangkat dan titik akhir setiap pembicaraan mengenai kekuasaan. Jangan sampai demokrasi kita bergerak dari ruang konstitusional menuju ruang spekulatif hanya karena sebuah narasi memperoleh jutaan tayangan di media sosial,” ujarnya.

Kehadiran Jokowi Jangan Dijadikan Bukti Skenario

Herry juga menyoroti kehadiran Joko Widodo dalam forum tersebut. Menurutnya, posisi Jokowi yang terlihat duduk bersebelahan dengan Budi Arie memang dapat memunculkan pertanyaan publik.

Namun, ia meminta masyarakat tidak menjadikan kehadiran Jokowi sebagai bukti adanya kesepakatan maupun skenario politik tertentu.

“Jokowi hadir dalam forum itu, tetapi kehadiran seseorang tidak serta-merta menjadi bukti bahwa yang bersangkutan menyetujui seluruh pernyataan orang lain. Kita harus membedakan fakta, persepsi dan kesimpulan politik,” jelasnya.

Ia menilai kemampuan membedakan ketiganya menjadi salah satu ujian kedewasaan demokrasi di era digital.

“Jangan membuat kesimpulan terlebih dahulu, kemudian mencari pembenaran dari sebuah video. Cara berpikir seperti itu berbahaya bagi demokrasi,” katanya.

Herry menegaskan, seorang tokoh politik tentu sah membaca kemungkinan perubahan situasi politik. Namun, pembacaan tersebut tidak boleh berkembang menjadi konstruksi opini bahwa pergantian kekuasaan dapat dilakukan melalui tekanan publik, viralitas media sosial atau mobilisasi politik yang mengabaikan prosedur konstitusional.

“Politik boleh dinamis, tetapi negara harus tetap memiliki pijakan. Kritik boleh keras, oposisi boleh kritis, masyarakat boleh berbeda pendapat. Tetapi ketika berbicara mengenai pergantian kekuasaan, kita harus kembali kepada konstitusi,” ujarnya.

Gerindra Diminta Tetap Fokus Pemerintahan

Herry mengapresiasi sikap Partai Gerindra yang memilih tetap fokus mengawal pemerintahan dan program Presiden Prabowo Subianto.

Menurutnya, sikap tersebut penting agar dinamika politik tidak berkembang menjadi kegaduhan yang justru mengganggu konsolidasi nasional.

“Pemerintah harus bekerja, partai politik harus menjalankan fungsi konstitusionalnya, dan masyarakat harus mengawasi. Jangan semuanya terseret ke dalam spekulasi mengenai siapa akan menggantikan siapa sebelum waktunya,” katanya.

Ia menilai Indonesia saat ini membutuhkan konsentrasi untuk menghadapi berbagai tantangan, mulai dari ekonomi, geopolitik, ketahanan pangan dan energi, investasi hingga penciptaan lapangan kerja.

“Energi bangsa jangan habis untuk membicarakan kemungkinan pergantian kekuasaan yang belum tentu terjadi. Kalau ada persoalan dalam pemerintahan, kritik dan koreksi harus diarahkan pada kebijakan dan kinerja, bukan membangun ketidakpastian politik,” tegas Herry.

Kritik Boleh, Spekulasi Harus Berbasis Konstitusi

Herry menegaskan dirinya tidak mempersoalkan kritik terhadap Presiden maupun pemerintah. Menurutnya, kritik justru merupakan salah satu fondasi demokrasi.

Namun, ia meminta kritik dibedakan dari narasi yang berpotensi menciptakan ketidakpercayaan terhadap institusi negara.

“Silakan kritik Presiden. Silakan kritik pemerintah. Silakan berbeda pilihan politik. Itu semua bagian dari demokrasi. Tetapi jangan membangun opini seolah-olah pergantian kekuasaan dapat ditentukan oleh tekanan media sosial atau permainan narasi tanpa dasar yang jelas,” katanya.

Jika terdapat dugaan pelanggaran hukum atau persoalan konstitusional, Herry meminta semua pihak menggunakan mekanisme hukum yang tersedia.

“Kalau ada pelanggaran, buktikan. Kalau ada persoalan hukum, gunakan mekanisme hukum. Kalau ada kritik terhadap kebijakan pemerintah, sampaikan secara terbuka. Jangan mengganti argumentasi dengan rumor dan spekulasi,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terjebak potongan video yang beredar di berbagai platform media sosial.

“Jangan biarkan TikTok atau platform media sosial lainnya menentukan persepsi kita mengenai masa depan bangsa. Tonton secara utuh, pahami konteksnya, periksa sumbernya, baru mengambil kesimpulan,” kata Herry.

Demokrasi Bukan Milik Viralitas

Herry menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa demokrasi Indonesia harus tetap bertumpu pada supremasi konstitusi, bukan viralitas.

“Pergantian kekuasaan adalah bagian dari demokrasi. Tetapi pergantian kekuasaan harus mendapatkan legitimasi rakyat dan berlangsung melalui mekanisme konstitusional. Bukan karena sebuah video menjadi viral, bukan karena sebuah narasi terus diulang di media sosial, dan bukan karena tekanan opini yang sengaja dibangun,” pungkasnya.

Menurut Herry, tantangan demokrasi digital bukan hanya memastikan masyarakat mendapatkan informasi, tetapi juga memiliki kemampuan membedakan fakta, opini, propaganda dan spekulasi.

“Jangan sampai kita kehilangan kemampuan membedakan keempatnya. Ketika opini diperlakukan sebagai fakta dan viralitas dianggap sebagai legitimasi, pada saat itulah demokrasi mulai kehilangan rasionalitasnya,” tegas Herry.