ASKARA - Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) semakin dekat. Selain pemilihan Ketua Umum PBNU, salah satu agenda yang menjadi perhatian adalah penentuan sembilan anggota Ahlul Halli wal ‘Aqdi (AHWA) yang nantinya memiliki mandat memilih Rais Aam PBNU masa khidmah 2026–2031.

Muktamar ke-35 NU dijadwalkan berlangsung di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambakberas, Jombang, Jawa Timur, pada 27–31 Agustus 2026. Forum tertinggi NU tersebut mengusung tema “Menjaga Marwah, Memperkaya Khidmah untuk Kemaslahatan Bangsa.”

Rangkaian kegiatan secara teknis dimulai pada 26 Agustus melalui registrasi peserta. Sementara agenda penting suksesi kepemimpinan dijadwalkan berlangsung pada Sabtu, 29 Agustus 2026 melalui Sidang Pleno V. Agenda tersebut antara lain pemilihan dan penetapan anggota AHWA, musyawarah AHWA untuk menetapkan Rais Aam, pemilihan Ketua Umum PBNU, serta penetapan formatur.

Karena proses pemilihan belum berlangsung, nama-nama ulama yang saat ini beredar belum dapat disebut sebagai anggota AHWA definitif. Mereka merupakan nama yang muncul dalam usulan dan dinamika internal sejumlah PWNU maupun PCNU menjelang Muktamar.

Ulama Sepuh dari Tradisi Pesantren

Salah satu nama yang mencuat adalah KH Nurul Huda Jazuli, pengasuh Pondok Pesantren Al-Falah Ploso, Kediri. Ulama yang akrab disapa Gus Da tersebut dikenal melalui tradisi pendidikan pesantren salaf, pengkajian kitab kuning, musyawarah masyayikh dan kesinambungan sanad keilmuan.

Nama lain dari lingkungan pesantren Lirboyo adalah KH Abdullah Kafabihi Mahrus. Ia berasal dari keluarga besar Pesantren Lirboyo dan dikenal memiliki perhatian terhadap persoalan fikih, bahtsul masail serta dinamika Syuriyah NU.

Dari Rembang, terdapat KH Ahmad Mustofa Bisri atau Gus Mus, pengasuh Pondok Pesantren Raudlatut Thalibin. Selain dikenal sebagai ulama, Gus Mus juga merupakan budayawan dan sastrawan. Pemikiran keislamannya banyak menekankan Islam yang ramah, moderat, humanis dan menjunjung persaudaraan.

Sementara dari Jawa Tengah muncul nama KH Ubaidillah Shodaqoh, pengasuh Pondok Pesantren Al-Itqon, Tlogosari, Semarang, sekaligus Rais Syuriyah PWNU Jawa Tengah. Pengalamannya dalam struktur NU membuatnya aktif dalam berbagai persoalan keagamaan dan organisasi.

Dari Mantan Ketum PBNU hingga Mantan Wapres

Nama KH Said Aqil Siradj juga menjadi bagian dari dinamika pembicaraan kepemimpinan NU. Mantan Ketua Umum PBNU dua periode tersebut dikenal sebagai intelektual Muslim yang banyak berbicara mengenai Islam, kebangsaan, toleransi serta hubungan agama dan kebudayaan Nusantara.

Nama KH Ma’ruf Amin juga memiliki bobot tersendiri. Ulama senior NU itu pernah menjabat Rais Aam PBNU, Ketua Umum MUI, anggota Dewan Pertimbangan Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2019–2024.

Menjelang Muktamar, Ma’ruf Amin menyerukan agar marwah AHWA tetap dijaga. Ia mengingatkan agar proses Muktamar tidak dicederai mobilisasi politik maupun kepentingan tertentu. Menurutnya, AHWA harus menjadi representasi ulama yang menjalankan mandat berdasarkan hati nurani.

Representasi Sumatera, Aceh dan Kalimantan

Dari Sumatera Utara, nama Syekh KH Ali Akbar Marbun, pengasuh Pondok Pesantren Al-Kautsar Al-Akbar, Medan, juga mengemuka. Ia bukan sosok baru dalam mekanisme AHWA karena pernah dipercaya menjadi anggota AHWA pada Muktamar ke-33 NU di Jombang pada 2015.

Dari Aceh terdapat Tgk KH Nurruzahri, yang dikenal sebagai Walid NU sekaligus pengasuh Dayah Ummul Ayman Samalanga. Kehadirannya merepresentasikan tradisi dayah Aceh dalam dinamika keulamaan NU tingkat nasional.

Sementara dari Kalimantan muncul nama KH Ali Kholil, pengasuh Pondok Pesantren Syaichona Cholil Balikpapan sekaligus Rais Syuriyah PWNU Kalimantan Timur. Ia antara lain dikenal mendorong penguatan kemandirian ekonomi pesantren dan lembaga sosial Islam.

Kesembilan nama tersebut mencerminkan luasnya basis keulamaan yang menjadi bagian dari dinamika AHWA, mulai dari Jawa, Sumatera, Aceh hingga Kalimantan.

AHWA dan Pertaruhan Marwah Muktamar

Dinamika penentuan AHWA semakin menghangat menjelang pelaksanaan Muktamar. Sejumlah PWNU dan PCNU telah mengusulkan nama-nama masyayikh yang dinilai memiliki kapasitas untuk duduk dalam sembilan kursi AHWA.

PWNU Jawa Timur, misalnya, sebelumnya menghimpun puluhan nama sebelum mengerucut menjadi sejumlah nama usulan. Namun, daftar tersebut tetap belum dapat dianggap sebagai komposisi final sebelum proses resmi Muktamar dilaksanakan.

Di tengah dinamika tersebut, suara yang menyerukan agar proses AHWA terbebas dari intervensi dan transaksi politik juga semakin menguat.

PCNU Banyumas pada 25 Agustus bahkan menyatakan menolak intervensi dan transaksi dalam proses penentuan AHWA maupun pemilihan Ketua Umum PBNU.

Penasihat Lembaga Bahtsul Masail PWNU Jakarta, KH Mukti Ali Qusyairi, juga mengingatkan bahwa AHWA harus menjadi mekanisme untuk memastikan kepemimpinan tertinggi NU lahir dari proses yang mempertimbangkan ilmu, integritas, kapasitas dan kemaslahatan organisasi.

Ndalem Mbah Wahab Disiapkan untuk Musyawarah AHWA

Setelah sembilan anggota AHWA terpilih, mereka dijadwalkan bermusyawarah untuk menetapkan Rais Aam PBNU masa khidmah 2026–2031.

Panitia menyiapkan Ndalem Kasepuhan KH Abdul Wahab Chasbullah di kompleks Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas sebagai lokasi musyawarah AHWA.

Pemilihan lokasi tersebut memiliki makna historis karena Ndalem Mbah Wahab merupakan bagian penting dari sejarah perjalanan NU dan perjuangan salah satu pendirinya.

Mekanisme AHWA menjadi salah satu instrumen penting dalam tradisi kepemimpinan NU. Sembilan ulama yang terpilih nantinya tidak hanya memiliki tanggung jawab memilih Rais Aam, tetapi juga membawa mandat moral untuk menjaga kesinambungan tradisi keulamaan dalam tubuh organisasi.

Karena itu, Muktamar ke-35 NU tidak sekadar menjadi arena perebutan kepemimpinan organisasi. Forum tersebut sekaligus menjadi ujian bagi NU dalam menjaga marwah, tradisi pesantren, persatuan jam’iyah dan independensi keputusan ulama.

Dari Ploso, Lirboyo, Rembang, Semarang, Medan, Aceh hingga Kalimantan, nama-nama yang mengemuka membawa latar belakang keilmuan dan pengalaman yang beragam.

Pada akhirnya, perhatian publik tidak hanya akan tertuju pada siapa yang terpilih menjadi sembilan anggota AHWA, Rais Aam maupun Ketua Umum PBNU. Lebih dari itu, Muktamar Tambakberas akan menjadi momentum untuk melihat sejauh mana NU mampu mempertahankan tradisi Ahlussunnah wal Jamaah, musyawarah dan khidmah, sekaligus menjawab tantangan umat dan bangsa untuk lima tahun mendatang.