Ekonomi Pancasila Dinilai Menuntut Hilirisasi Demi Perkuat Kedaulatan Nasional
ASKARA - Nusantara Centre menegaskan bahwa hilirisasi merupakan keharusan dalam mewujudkan kedaulatan ekonomi nasional sebagaimana semangat Ekonomi Pancasila. Melalui program bertajuk Investasi, Inovasi, Hilirisasi, dan Industrialisasi (4i), lembaga tersebut mendorong percepatan transformasi ekonomi berbasis nilai tambah, energi bersih, dan penguatan industri nasional.
Pandangan itu disampaikan Yudhie Haryono dan Agus Rizal dari Nusantara Centre dalam kertas kerja yang menjadi pengantar forum diskusi di Bandung. Program tersebut merupakan rangkaian focus group discussion (FGD), seminar, riset, dan penyusunan buku yang akan berlanjut di Semarang dan Denpasar.
Menurut mereka, ketergantungan Indonesia terhadap ekspor komoditas mentah selama bertahun-tahun telah melemahkan daya saing nasional, memperbesar ketergantungan pada impor, serta menghambat peningkatan kesejahteraan masyarakat.
"Mau menguasai pasar dunia? Segerakan hilirisasi. Program ini sudah menjadi keniscayaan yang tidak bisa lagi ditunda," tulis Yudhie Haryono dan Agus Rizal dalam kertas kerja tersebut, Jumat (17/7/2026).
Mereka menjelaskan, Rancangan Undang-Undang (RUU) Perekonomian Nasional diarahkan untuk mendorong transformasi menuju industri berbasis nilai tambah dan energi hijau. Namun, menurut mereka, agenda tersebut masih menghadapi tantangan besar karena kesiapan infrastruktur energi dinilai belum mampu mendukung percepatan industrialisasi.
Nusantara Centre menilai hilirisasi hanya akan berhasil apabila didukung pasokan energi yang stabil, terjangkau, dan ramah lingkungan. Tanpa fondasi tersebut, proses pengolahan sumber daya alam di dalam negeri justru berpotensi meningkatkan biaya produksi dan mengurangi daya saing industri nasional.
Selain itu, mereka menyoroti belum sinkronnya kebijakan energi dengan pengembangan kawasan industri di berbagai daerah. Kondisi tersebut dinilai menyebabkan tingginya biaya produksi, ketidakpastian pasokan energi, serta meningkatnya risiko investasi.
"Energi bersih bukan hanya tuntutan lingkungan, tetapi prasyarat membangun industri yang efisien, berkelanjutan, dan mampu keluar dari pola ekonomi berbasis ekspor bahan mentah," tulis mereka.
Dalam kajian tersebut juga disebutkan bahwa pemerintah perlu menyusun peta jalan energi bersih yang terintegrasi dengan strategi industrialisasi nasional, termasuk pembangunan jaringan transmisi listrik, penyediaan pembangkit energi terbarukan, serta standar kebutuhan energi bagi kawasan industri strategis.
Nusantara Centre juga mengkritisi penerapan kebijakan ekonomi yang dinilai terlalu dipengaruhi paradigma neoliberalisme, sehingga industri kecil dan koperasi kerap kalah bersaing dengan pelaku usaha bermodal besar. Mereka menilai kondisi tersebut tidak sejalan dengan semangat Ekonomi Pancasila yang menempatkan pemerataan dan gotong royong sebagai fondasi pembangunan.
Mengutip pemikiran ekonom peraih Nobel Ekonomi 2024, Daron Acemoglu bersama James Robinson, mereka menekankan pentingnya membangun institusi yang inklusif (inclusive institutions) agar industrialisasi dan hilirisasi dapat berjalan secara berkelanjutan.
Menurut Nusantara Centre, tanpa institusi yang inklusif, dukungan energi hijau, serta keberpihakan negara terhadap seluruh pelaku usaha, cita-cita menjadikan hilirisasi sebagai motor pertumbuhan ekonomi nasional akan sulit terwujud.
"Tanpa institusi yang inklusif dan negara yang progresif, industrialisasi, hilirisasi, dan energi hijau hanya akan menjadi agenda yang indah di atas kertas, tetapi gagal diwujudkan dalam praktik," tutup Yudhie Haryono dan Agus Rizal.

Komentar