ASKARA – Kunjungan Kerja Pengawasan Anggota Komisi IV DPR RI Prof. Dr. Ir. Rokhmin Dahuri, M.S., ke Kota Cirebon menjadi ajang evaluasi langsung program bantuan perikanan pemerintah. Minggu, 28 Juni 2026.

Politisi PDI Perjuangan itu blusukan ke enam Kelompok Pembudi Daya Ikan, Pokdakan, penerima bantuan benih di Kota Cirebon. Tujuannya satu, memastikan bantuan benar-benar sampai dan bermanfaat bagi masyarakat.

Enam Pokdakan yang ditinjau adalah:

1. Pokdakan Lasa Bajaya, Kelurahan Pekiringan, Kecamatan Kesambi, penerima benih ikan nila;

2. Pokdakan Makmur Sejahtera, Kelurahan Kesenden, Kecamatan Kejaksan, penerima benih ikan lele;

3. Pokdakan Berkah Bahari, Kelurahan Cangkol, Kecamatan Lemahwungkuk, penerima benih ikan lele;

4. Pokdakan Putra Bahari, Kelurahan Pegambiran, Kecamatan Lemahwungkuk, penerima benih ikan bandeng;

5. Pokdakan Mina Tugu Dalem, Kelurahan Kalijaga, Kecamatan Harjamukti, penerima benih ikan lele; dan

6. Pokdakan Tugu Bersinar, Kelurahan Kalijaga, Kecamatan Harjamukti, penerima benih ikan nila. 

Menteri Kelautan dan Perikanan 2001-2004 ini menegaskan, kunjungan tersebut adalah komitmennya sejak masa kampanye untuk terus hadir di dapilnya, yakni Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, dan Kabupaten Indramayu.

“Bantuan pemerintah harus menjadi pemicu tumbuhnya usaha masyarakat. Kelompok pembudidaya harus bisa berkembang mandiri, produktivitas naik, kelembagaan kuat, dan pendapatannya berkelanjutan,” tegas Prof. Rokhmin.

Menurutnya, keberhasilan program tidak bisa diukur dari berapa banyak bantuan yang disalurkan saja. “Ukuran berhasilnya adalah apakah kelompok itu bisa mandiri setelah dapat bantuan,” ujarnya.

Serap Aspirasi: Benih Kekecilan, Jumlah Kurang

Dalam dialog dengan para pembudidaya, Prof. Rokhmin menemukan sejumlah catatan di lapangan. Beberapa kelompok mengeluhkan ukuran benih yang diterima masih relatif kecil, sehingga masa pemeliharaan jadi lebih panjang. Selain itu, jumlah bantuan juga dinilai belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan kelompok.

“Seluruh masukan ini akan saya bawa ke rapat kerja Komisi IV DPR RI bersama kementerian terkait. Harus ada penyempurnaan kebijakan agar program bantuan ke depan lebih efektif,” pungkasnya.

Prof. Rokhmin menegaskan, pembangunan sektor kelautan dan perikanan harus berorientasi pada pemberdayaan. Bantuan pemerintah, kata dia, wajib diiringi pendampingan, peningkatan kapasitas SDM, akses pembiayaan, teknologi budidaya, hingga penguatan akses pasar.

Dengan begitu, usaha perikanan rakyat bisa tumbuh menjadi sektor yang produktif, mandiri, dan berdaya saing untuk mendukung ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat.