ASKARA - Perdebatan mengenai Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kini memasuki babak yang lebih mendasar. Bukan lagi semata soal manfaat program bagi jutaan anak Indonesia, melainkan tentang apakah proses pembentukan dasar hukumnya telah memenuhi prinsip-prinsip konstitusi. Di Mahkamah Konstitusi (MK), sengketa ini berkembang menjadi ujian atas tata kelola anggaran negara, kepastian hukum, serta batas kewenangan pemerintah dan pembentuk undang-undang dalam menyusun APBN. 

Program MBG sejak awal dirancang sebagai investasi pembangunan sumber daya manusia melalui pemenuhan gizi peserta didik. Namun, pengalokasian anggarannya memunculkan gugatan konstitusional karena sebagian pemohon menilai terdapat persoalan dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN Tahun Anggaran 2026, khususnya mengenai penempatan anggaran MBG dalam komponen anggaran pendidikan. Persoalan inilah yang kini sedang diuji Mahkamah Konstitusi. 

Perlu ditegaskan bahwa perkara yang sedang diperiksa bukanlah penilaian terhadap baik atau buruknya Program MBG. Dalam hukum tata negara, Mahkamah Konstitusi menguji kesesuaian norma undang-undang dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian, yang menjadi fokus utama adalah apakah proses legislasi dan konstruksi norma anggaran telah memenuhi prinsip konstitusional, termasuk amanat Pasal 31 ayat (4) UUD 1945 mengenai prioritas anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari APBN dan APBD. 

Dinamika persidangan menunjukkan bahwa gugatan tersebut memperoleh perhatian luas dari masyarakat sipil. Selain para pemohon, sejumlah organisasi mahasiswa dan kelompok masyarakat mengajukan amicus curiae atau sahabat pengadilan. Mekanisme ini merupakan praktik yang diakui dalam berbagai sistem peradilan konstitusi untuk memperkaya perspektif hakim, terutama ketika perkara memiliki dampak luas terhadap kepentingan publik. Kehadiran sahabat pengadilan mencerminkan meningkatnya partisipasi warga negara dalam pengawasan kebijakan fiskal. 

Di sisi lain, pemerintah dan pihak terkait juga menyampaikan argumentasi bahwa Program MBG merupakan bagian dari investasi pendidikan nasional. Dalam persidangan, pihak terkait berpendapat bahwa pemberian makanan bergizi kepada peserta didik mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia sehingga masih berada dalam ruang lingkup pembiayaan pendidikan sebagaimana dimaksud konstitusi. Pandangan inilah yang nantinya akan dinilai oleh Mahkamah Konstitusi bersama seluruh alat bukti yang diajukan para pihak. 

Persidangan juga menghadirkan saksi dan ahli dari berbagai kalangan. Beberapa di antaranya menyampaikan kekhawatiran mengenai dampak pengalokasian anggaran terhadap sektor pendidikan, termasuk laporan yang berkaitan dengan kondisi guru di sejumlah daerah. Namun, dalam perspektif hukum acara Mahkamah Konstitusi, setiap keterangan saksi tetap harus diuji melalui pembuktian yang objektif dan dikaitkan dengan norma undang-undang yang sedang diuji. Karena itu, laporan-laporan tersebut belum dapat dipandang sebagai fakta hukum yang telah terbukti sebelum putusan dibacakan. 

Dari sudut pandang tata kelola pemerintahan, perkara ini memperlihatkan pentingnya membedakan antara substansi kebijakan dan legalitas prosedur pembentukannya. Sebuah program dapat memiliki tujuan yang baik, tetapi dalam negara hukum setiap kebijakan tetap harus lahir melalui mekanisme yang sesuai konstitusi. Sebaliknya, prosedur yang benar juga harus menghasilkan kebijakan yang efektif, transparan, dan akuntabel. Keseimbangan antara keduanya merupakan fondasi utama pemerintahan yang demokratis.

Perkara ini sekaligus mengingatkan bahwa APBN bukan sekadar dokumen fiskal, melainkan instrumen konstitusional yang menentukan prioritas pembangunan nasional. Setiap perubahan struktur anggaran berpotensi memengaruhi sektor lain, mulai dari pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, hingga belanja pegawai. Oleh karena itu, pembentukan APBN harus memenuhi prinsip keterbukaan, partisipasi publik, dan akuntabilitas sebagaimana menjadi semangat penyelenggaraan negara yang baik.

Yang menarik, persidangan kali ini juga memperlihatkan berkembangnya budaya constitutional review di Indonesia. Semakin banyak kelompok masyarakat memanfaatkan jalur konstitusional untuk menguji kebijakan publik dibandingkan menyelesaikannya melalui tekanan politik semata. Fenomena ini menunjukkan meningkatnya kesadaran bahwa perbedaan pandangan terhadap kebijakan negara semestinya disalurkan melalui mekanisme hukum yang tersedia.

Apa pun putusan Mahkamah Konstitusi nantinya, dampaknya diperkirakan tidak hanya menyentuh keberlangsungan pengaturan anggaran Program Makan Bergizi Gratis. Putusan tersebut berpotensi menjadi preseden penting mengenai bagaimana pemerintah dan DPR menyusun APBN pada tahun-tahun berikutnya, khususnya ketika kebijakan strategis bersinggungan dengan amanat konstitusi mengenai anggaran pendidikan. Karena itu, putusan MK akan menjadi rujukan penting bagi pembentukan kebijakan fiskal nasional di masa depan. 

Perkara ini mengajarkan bahwa dalam negara demokrasi, keberhasilan sebuah program tidak hanya diukur dari tujuan sosial yang ingin dicapai, tetapi juga dari kepatuhan terhadap konstitusi. Program yang berpihak kepada rakyat membutuhkan legitimasi hukum yang kuat, sementara konstitusi memperoleh maknanya ketika mampu menjaga keseimbangan antara kepentingan publik, disiplin fiskal, dan prinsip negara hukum. Di titik itulah Mahkamah Konstitusi sedang menjalankan salah satu fungsi terpentingnya: memastikan bahwa kebijakan sebesar apa pun tetap berjalan di dalam koridor konstitusi.