ASKARA – Memanfaatkan kehadiran Indonesia pada rangkaian 11th Our Ocean Conference di Kenya, Staf Ahli Menteri Kelautan dan Perikanan Bidang Ekologi dan Sumber Daya Laut, Dr. Hendra Yusran Siry, didampingi Duta Besar Witjaksono Adji, Anggota DPR RI Prof. Dr. Ir. H. Rokhmin Dahuri, M.S. dan Hj. Rina Sa’adah, Lc., M.Si., melaksanakan pertemuan dengan Executive Director UN-Habitat, Anacláudia Rossbach, di Nairobi pada 19 Juni 2026, guna memperkuat kerja sama dalam pembangunan kawasan pesisir yang berkelanjutan.

Pertemuan strategis tersebut membahas pengembangan sarana dan infrastruktur produktivitas kampung nelayan, penguatan ketahanan iklim wilayah pesisir, pengelolaan sanitasi dan sampah plastik laut, serta peluang pembiayaan bersama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.

Mengutip unggahan Instagram @indonesiannairobi, Jumat (25/6),, kolaborasi ini menegaskan pentingnya mengintegrasikan agenda kelautan ke dalam pembangunan perkotaan berkelanjutan, sekaligus memperkuat sinergi antara ekonomi biru, ketahanan iklim, dan kesejahteraan masyarakat.

DPR RI Turun Langsung ke Mombasa

Kehadiran unsur Parlemen dari Komisi IV ini mencerminkan komitmen kuat Indonesia dalam memperkuat tata kelola kelautan berkelanjutan. Sinergi antara pemerintah dan parlemen menjadi fondasi penting bagi kontribusi Indonesia dalam mewujudkan laut yang sehat, produktif, dan tangguh bagi generasi kini dan mendatang.

Rangkaian kegiatan di Kenya menunjukkan pendekatan diplomasi Indonesia yang komprehensif: dari kerja sama teknis dengan UN-Habitat untuk pembangunan pesisir di Nairobi, hingga pengawalan kebijakan di forum utama OOC bersama DPR RI di Mombasa.

Langkah ini menegaskan peran Indonesia sebagai salah satu pelopor global dalam pengelolaan sumber daya laut dan pengembangan ekonomi biru yang inklusif dan berkelanjutan. Kolaborasi lintas sektor ini memastikan agenda kelautan tidak hanya berhenti di meja diplomasi, tetapi juga terimplementasi.

4 Jurus Selamatkan Samudra Dunia

Dalam forum Our Ocean Conference (OOC) ke-11 di Mombasa, Kenya, Prof. Dr. Ir. H. Rokhmin Dahuri, M.S. memaparkan potensi maritim Indonesia dengan 17.504 pulau dan garis pantai 108.000 km. Beliau menegaskan tiga agenda utama: pemberantasan illegal fishing berbasis sains, perluasan kawasan konservasi laut hingga 30% pada 2045, dan memastikan 2,7 juta nelayan sebagai aktor utama ekonomi biru.

OOC ke-11 diselenggarakan di Mombasa, sebuah kota pesisir di Kenya, pada tanggal 17–19 Juni 2026. Konferensi ini merupakan momen bersejarah karena pertama kalinya OOC digelar di Benua Afrika. Dihadiri lebih dari 4.000 peserta dari 100 negara, forum ini mempertemukan Kepala Negara, Menteri, Anggota Parlemen, ilmuwan, investor, NGO, hingga jurnalis dari lima benua.

Upacara pembukaan pada Rabu, 17 Juni 2026, secara resmi dibuka oleh Presiden Kenya. Bapak John Kerry, pendiri OOC sekaligus Utusan Khusus PBB untuk Urusan Kelautan dan mantan Menteri Luar Negeri AS, menyampaikan pidato utama yang inspiratif dan menggugah pemikiran.

Delegasi Indonesia dipimpin langsung oleh Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Bapak Sakti Wahyu Trenggono. Selain Prof. Rokhmin Dahuri dan Ibu Rina Saadah dari Komisi IV DPR RI, delegasi juga terdiri atas Direktur Jenderal Penataan Ruang Laut, staf khusus, para ilmuwan, serta perwakilan organisasi non-pemerintah.

Mengusung tema “Our Ocean, Our Heritage, and Our Future” atau Laut Kita, Warisan Kita, dan Masa Depan Kita, OOC ke-11 membahas enam isu strategis dalam sesi pleno:

1. Pembangunan Ekonomi Biru Berkelanjutan

2. Perikanan dan Akuakultur Berkelanjutan 3. Kawasan Konservasi dan Perlindungan Laut

4. Perubahan Iklim dan Lautan

5. Pencemaran Laut 6. Keamanan Maritim

Laut sebagai Penopang Peradaban

Dalam pidato kuncinya pada sesi pleno Sustainable Blue Economic Development, Prof. Rokhmin Dahuri menegaskan peran strategis wilayah pesisir dan lautan dunia. Menurutnya, laut menjamin ketahanan pangan, ketahanan energi, pengembangan industri farmasi, penciptaan lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan umat manusia.

“Lautan juga menjalankan fungsi ekologis yang sangat penting, antara lain sebagai penyerap karbon, pengatur siklus hidrologi, pemelihara siklus biogeokimia, serta berbagai fungsi penunjang kehidupan lainnya,” jelas Prof. Rokhmin. Dengan kata lain, laut yang menutupi sekitar 72 persen permukaan bumi bukan hanya penting bagi pembangunan ekonomi berkelanjutan, tetapi juga bagi keberlangsungan peradaban manusia.

Namun Prof. Rokhmin mengingatkan, keberlanjutan ekosistem pesisir dan laut dunia kini terancam pencemaran, overfishing, praktik Illegal, Unreported and Unregulated Fishing (IUUF), degradasi ekosistem, hilangnya keanekaragaman hayati, serta perubahan iklim.

Untuk membalikkan tren negatif tersebut, Indonesia melalui Prof. Rokhmin mengajukan empat rekomendasi utama:

1. Menerapkan Prinsip Ekonomi Biru Berkelanjutan Setiap negara perlu merehabilitasi ekosistem pesisir yang rusak, menata ruang laut, memanfaatkan sumber daya hayati secara optimal, mengembangkan pariwisata bahari berkelanjutan, menerapkan teknologi tanpa limbah dan rendah emisi, mengendalikan pencemaran, konservasi keanekaragaman hayati, serta mitigasi perubahan iklim dan bencana alam.

2. Memperkuat Penelitian dan Inovasi Pemerintah, akademisi, dan swasta harus meningkatkan investasi riset dan inovasi teknologi untuk pengelolaan kelautan berkelanjutan.

3. Meningkatkan Pengembangan Kapasitas dan Pendidikan Perhatian lebih besar perlu diberikan kepada pendidikan, pelatihan vokasional, dan program peningkatan kapasitas bagi masyarakat pesisir dan pulau kecil.

4. Memperkuat Kolaborasi Internasional Negara-negara perlu memperkuat kerja sama di bidang pendidikan, riset, investasi, perdagangan, serta keamanan dan pertahanan maritim untuk menjamin pengelolaan laut dunia yang berkelanjutan.

Partisipasi aktif Indonesia di OOC 2026 menegaskan posisi negara sebagai pemimpin global ekonomi biru. Sinergi antara pemerintah, parlemen, ilmuwan, dan masyarakat sipil menjadi kunci mewujudkan laut yang sehat, produktif, dan menyejahterakan generasi kini dan mendatang.