ASKARA - Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Garda Tipikor Indonesia (GTI), Deri Hartono, menilai tantangan terbesar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam dua tahun ke depan bukan terletak pada besarnya anggaran negara, melainkan kemampuan memastikan program prioritas pemerintah benar-benar memberikan manfaat ekonomi yang dirasakan masyarakat.

Menurut Deri, dua program unggulan pemerintah, yakni Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP), memiliki visi besar untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Namun, implementasi di lapangan masih memerlukan penyempurnaan agar mampu menciptakan dampak ekonomi yang berkelanjutan.

"Perdebatan soal besarnya anggaran bukan isu utama. Yang harus dijawab pemerintah adalah apakah anggaran ratusan triliun rupiah itu mampu menghasilkan manfaat ekonomi sesuai tujuan program," ujar Deri dalam keterangannya, Minggu (28/6/2026).

Berdasarkan RAPBN 2026, anggaran Program MBG dialokasikan sekitar Rp268 triliun, sedangkan Program KDMP diperkirakan mencapai Rp83 triliun. Dengan total sekitar Rp351 triliun, kedua program tersebut menyerap hampir 10 persen belanja negara.

MBG Belum Maksimal Gerakkan Ekonomi Desa

Deri menjelaskan, sejak awal Program Makan Bergizi Gratis dirancang tidak hanya untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, tetapi juga menjadi pengungkit ekonomi desa melalui pemberdayaan petani, peternak, nelayan, koperasi, dan pelaku UMKM.

Konsep tersebut mengharapkan setiap dapur penyedia makanan memperoleh bahan baku langsung dari masyarakat desa sehingga perputaran ekonomi terjadi di tingkat lokal.

Namun, menurut pengamatannya, pelaksanaan di lapangan masih belum sesuai harapan.

"Banyak dapur MBG lebih memilih membeli bahan baku dari distributor besar karena dianggap lebih praktis. Akibatnya, manfaat ekonomi bagi petani, nelayan, peternak, koperasi, maupun UMKM desa belum optimal," katanya.

Sinergi dengan Koperasi Merah Putih Perlu Diperkuat

Hal serupa juga terjadi pada Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Deri menilai koperasi seharusnya menjadi pusat distribusi hasil produksi masyarakat sekaligus pemasok utama kebutuhan dapur MBG.

Menurutnya, apabila kedua program belum berjalan secara terintegrasi, maka efek berganda terhadap pertumbuhan ekonomi desa akan sulit tercapai.

"Jika KDMP belum mampu menjadi offtaker hasil produksi masyarakat sekaligus memasok kebutuhan MBG, maka program lebih banyak menciptakan aktivitas konsumsi daripada mendorong produktivitas ekonomi," ujarnya.

Tata Kelola Harus Dievaluasi

Selain aspek distribusi, Deri juga menyoroti pentingnya pembenahan tata kelola program. Ia menilai munculnya dugaan penyimpangan anggaran, lemahnya sistem pengawasan, hingga sejumlah kasus keracunan makanan menjadi sinyal perlunya evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan MBG.

Menurutnya, evaluasi tidak cukup hanya melihat tingkat penyerapan anggaran, tetapi harus mengacu pada indikator keberhasilan yang terukur.

"Ada tiga pertanyaan yang harus dijawab pemerintah. Apakah MBG benar-benar menggerakkan ekonomi desa? Apakah kualitas makanan sudah memenuhi standar gizi? Dan apakah tata kelola keuangan, distribusi, produksi, serta pengawasannya sudah berjalan profesional, transparan, dan akuntabel," paparnya.

Ukur Keberhasilan dari Dampaknya

Deri menegaskan bahwa keberhasilan program pemerintah tidak boleh hanya diukur dari besarnya anggaran yang terserap.

Program MBG ditargetkan menjangkau sekitar 82,9 juta penerima manfaat, terdiri atas pelajar, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui. Sementara Program Koperasi Merah Putih diproyeksikan membentuk puluhan ribu koperasi desa dengan dukungan pembiayaan dari APBN, Dana Desa, serta sektor perbankan.

Menurutnya, ruang fiskal pemerintah masih cukup untuk menjalankan kedua program tersebut. Namun, tantangan terbesar adalah memastikan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.

"Pertanyaan yang paling penting bukan apakah APBN mampu membiayai MBG dan KDMP, tetapi apakah dua tahun ke depan program ini menghasilkan perubahan nyata. Apakah ekonomi desa tumbuh, pendapatan petani meningkat, status gizi anak membaik, dan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Itulah ukuran keberhasilan yang sesungguhnya," tegas Deri.

Ia berharap pemerintah terus memperkuat tata kelola, pengawasan, dan integrasi antarsektor agar MBG dan KDMP tidak hanya menjadi program dengan anggaran besar, tetapi mampu menjadi fondasi penguatan ekonomi nasional dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.