Oleh: Agusto Sulistio - Pegiat Sosmed

ASKARA - Demonstrasi mahasiswa yang berlangsung pada saat ini, Juni 2026 telah memunculkan perdebatan yang jauh melampaui persoalan teknis sebuah program pemerintah. 

Di balik tuntutan evaluasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG), kritik terhadap kebijakan ekonomi koperasi desa hingga berkembangnya wacana politik yang menyentuh isu pemakzulan Presiden Prabowo Subianto, sesungguhnya publik sedang menyaksikan pertarungan gagasan tentang bagaimana Indonesia harus dibangun.

Di satu sisi, terdapat kelompok yang menuntut evaluasi menyeluruh terhadap berbagai program pemerintah. Mereka menyoroti tata kelola anggaran, transparansi, dan potensi penyimpangan yang dapat merugikan negara. Dalam negara demokrasi, kritik semacam ini adalah bagian penting dari mekanisme kontrol publik.

Di sisi lain, muncul pula kelompok masyarakat di berbagai daerah yang justru menyatakan dukungan terhadap MBG dan program-program ekonomi kerakyatan lainnya. Mereka tidak menolak evaluasi, tetapi berpendapat bahwa yang harus diperbaiki adalah tata kelola dan pelaksananya, bukan programnya.

Pertanyaan yang kemudian muncul sederhana, jika terjadi korupsi dalam sebuah program, apakah programnya yang harus dihapus, ataukah koruptornya yang harus dihukum?

Bagi banyak kalangan, jawabannya jelas. Jika terjadi korupsi di sektor pendidikan, sekolah tidak dibubarkan. Jika terjadi korupsi di kementerian, kementeriannya tidak ditutup. Yang dihukum adalah pelakunya, sementara sistemnya diperbaiki.

Logika yang sama kemudian diterapkan terhadap MBG. Program yang dirancang untuk meningkatkan kualitas gizi jutaan anak Indonesia dinilai tetap memiliki tujuan yang baik. Jika ditemukan penyimpangan, maka yang harus ditindak adalah pelakunya, bukan anak-anak yang menjadi penerima manfaat program tersebut.

Sejarah dunia pun telah memberikan pelajaran yang sangat berharga mengenai persoalan ini.

Pada tahun 1602, saat Indonesia belum menjadi negara  merdeka dan berdaulat, pemerintah kolonial Belanda membentuk VOC (Vereenigde Oostindische Compagnie) atau Perusahaan Hindia Timur Belanda. 

Gagasan pembentukannya diprakarsai oleh negarawan Belanda Johan van Oldenbarnevelt (1547–1619). 

VOC kemudian memperoleh hak istimewa dari pemerintah Belanda, termasuk hak monopoli perdagangan di Asia, hak membangun benteng, mengadakan perjanjian politik, bahkan memiliki pasukan sendiri.

Di bawah kepemimpinan tokoh-tokoh seperti Jan Pieterszoon Coen (1587–1629), VOC berkembang menjadi salah satu perusahaan paling berpengaruh dalam sejarah dunia. 

Melalui perdagangan rempah-rempah dari Nusantara, terutama pala, cengkeh, lada, dan berbagai komoditas lainnya, VOC menjelma menjadi mesin ekonomi yang menopang kemakmuran Belanda selama berabad-abad.

Pada abad ke-17 hingga abad ke-18, banyak negara Eropa bergantung pada jaringan perdagangan yang dikelola VOC. Sejumlah sejarawan, menyebut VOC sebagai perusahaan multinasional pertama dalam sejarah modern dan salah satu korporasi terkaya yang pernah ada.

Artinya, jika dinilai dari sudut pandang manajemen ekonomi, strategi besar VOC pada masanya terbukti sukses. Namun kejayaan itu tidak berlangsung selamanya.

Menjelang akhir abad ke-18, VOC mulai mengalami kemunduran. Berbagai catatan sejarah menunjukkan bahwa korupsi, penyalahgunaan jabatan, pemborosan, konflik kepentingan, serta lemahnya pengawasan internal semakin merajalela. Banyak pejabat VOC lebih mengutamakan keuntungan pribadi dibanding kepentingan perusahaan. Akibatnya, utang menumpuk, biaya operasional membengkak, efisiensi menurun, dan kepercayaan terhadap VOC terus merosot. Pada akhirnya, pemerintah Belanda membubarkan VOC pada tanggal 31 Desember 1799.

Pelajaran pentingnya adalah bahwa VOC tidak runtuh karena perdagangan rempah-rempahnya salah. VOC tidak bubar karena visi ekonominya keliru. VOC tidak hancur karena konsep organisasinya gagal.

VOC runtuh karena korupsi yang menggerogoti tubuh organisasi dari dalam.

Pelajaran sejarah inilah yang menarik untuk dikaitkan dengan lahirnya Danantara (Daya Anagata Nusantara), lembaga pengelola investasi strategis Indonesia yang diprakarsai Presiden Prabowo Subianto.

Secara historis tentu Danantara dan VOC memiliki tujuan yang sangat berbeda. VOC dibangun untuk kepentingan kolonialisme Belanda, sedangkan Danantara dibentuk untuk memperkuat kedaulatan ekonomi nasional Indonesia.

Namun jika dilihat dari perspektif manajemen ekonomi, terdapat kemiripan tertentu. Keduanya sama-sama berangkat dari gagasan mengonsolidasikan kekuatan ekonomi dalam satu wadah besar agar memiliki daya ungkit yang lebih kuat. Jika VOC dahulu mengonsolidasikan perdagangan dan aset kolonial Belanda, maka Danantara dirancang untuk mengonsolidasikan aset-aset strategis negara, investasi, serta berbagai potensi ekonomi nasional agar lebih terarah dan terintegrasi.

Dalam berbagai kesempatan, Presiden Prabowo juga menegaskan pentingnya pengelolaan sumber daya nasional secara lebih terkoordinasi agar Indonesia tidak hanya menjadi pemasok bahan mentah, tetapi mampu memperoleh nilai tambah yang lebih besar dari kekayaan alamnya sendiri.

Dari sudut pandang ini, konsolidasi ekonomi bukanlah sesuatu yang salah. Sejarah justru menunjukkan bahwa organisasi ekonomi yang terintegrasi dapat menjadi instrumen yang sangat kuat untuk mempercepat pembangunan.

Akan tetapi, sejarah VOC juga menyampaikan peringatan yang tidak boleh diabaikan.

Sebesar apa pun visi yang dibangun, sehebat apa pun sistem yang dirancang, dan sekuat apa pun dukungan politik yang diberikan, semuanya dapat runtuh apabila korupsi dibiarkan berkembang.

Karena itu, tantangan terbesar Danantara, MBG, Koperasi Desa Merah Putih, Hilirisasi, dll, sesungguhnya bukan pada konsepnya, melainkan pada integritas para pengelolanya. 

Pengawasan harus kuat. Transparansi harus terbuka. Akuntabilitas harus ditegakkan. Dan hukum harus berlaku sama bagi siapa pun yang menyalahgunakan amanah.

Perdebatan publik semestinya tidak berhenti pada pilihan "hapus program" atau "pertahankan program". Yang lebih penting adalah memastikan bahwa setiap program yang dibiayai uang rakyat benar-benar memberikan manfaat kepada rakyat.

Sementara itu, berbagai tudingan bahwa demonstrasi mahasiswa ditunggangi kelompok tertentu hingga mengarah pada agenda politik tertentu harus diperlakukan secara hati-hati. Dalam prinsip jurnalistik, setiap tuduhan harus dibuktikan dengan data, fakta, dan verifikasi yang memadai. 

Demokrasi membutuhkan kritik yang sehat, tetapi juga membutuhkan kejujuran intelektual dalam menyampaikan informasi.

Kita semua membutuhkan lebih banyak dialog daripada saling mencurigai. Pemerintah membutuhkan kritik agar tidak kehilangan arah. Masyarakat membutuhkan pemerintah yang bersih agar tidak kehilangan kepercayaan.

Sejarah VOC mengingatkan satu hal yang sangat penting, yakni bukan program besar yang biasanya menghancurkan sebuah bangsa, melainkan korupsi yang merajarela dibiarkan tumbuh di dalamnya.

Negara kita bukan kekurangan gagasan besar, melainkan kegagalan menjaga integritas orang-orang yang menjalankan gagasan tersebut.

Jika pelajaran itu dapat dipahami, maka MBG, Danantara, koperasi rakyat, dan berbagai program strategis lainnya berpeluang menjadi instrumen kemajuan bangsa. 

Namun jika korupsi kembali dibiarkan mengakar, sejarah VOC menunjukkan bahwa bahkan lembaga terbesar sekalipun pada akhirnya dapat runtuh akibat menempatkan orang-orang yang berwatak korup dan serakah, bukan orang yang menjaganya dengan amanah dan kecintaan kepada rakyat dan negara.