ASKARA - Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) menyelenggarakan Leader Lecture bertajuk “Supremasi Ekologi dalam Pembangunan Berkelanjutan” di Jakarta, Kamis (4/6). Forum ini menghadirkan Anggota DPR RI Periode 2024-2029, Prof. Dr. Ir. Rokhmin Dahuri, MS, sebagai narasumber utama untuk membahas arah pembangunan Indonesia di tengah meningkatnya tantangan lingkungan global.

Dalam paparannya, ambisi mewujudkan Indonesia Emas 2045 tidak cukup hanya mengandalkan pertumbuhan ekonomi tinggi, pembangunan infrastruktur masif, atau peningkatan investasi. Keberhasilan Indonesia menjadi negara maju sangat ditentukan oleh kemampuannya menjaga keseimbangan antara pembangunan dan kelestarian lingkungan hidup.

"Indonesia memiliki modal yang sangat besar untuk menjadi negara maju. Dengan jumlah penduduk mencapai lebih dari 286,7 juta jiwa, kekayaan sumber daya alam yang melimpah, keanekaragaman hayati yang tinggi, serta posisi geografis yang strategis di jalur perdagangan dunia, Indonesia memiliki seluruh prasyarat untuk menjadi kekuatan ekonomi global," ujar Prof. Rokhmin Dahuri.

Menteri Kelautan dan Perikanan 2001-2004 itu mengungkapkan bahwa sekitar 45 persen perdagangan barang dunia dengan nilai mencapai USD15 triliun per tahun melintasi Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI), sebuah fakta yang menunjukkan posisi strategis Indonesia dalam perekonomian global.

Namun demikian, Prof. Rokhmin mengingatkan bahwa potensi besar tersebut tidak secara otomatis menjamin kemajuan bangsa. Indonesia masih menghadapi berbagai persoalan mendasar, mulai dari kemiskinan, kesenjangan ekonomi, dominasi tenaga kerja sektor informal, deindustrialisasi prematur, hingga meningkatnya tekanan terhadap kualitas lingkungan hidup dan sumber daya alam.

Di tingkat global, tantangan yang dihadapi juga semakin kompleks. Perubahan iklim, pencemaran lingkungan, krisis sumber daya alam, dan hilangnya keanekaragaman hayati menjadi ancaman nyata yang dapat menghambat agenda pembangunan jika tidak diantisipasi secara serius.

“Indonesia memiliki potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang sangat besar. Namun potensi itu hanya akan menjadi kekuatan apabila dikelola secara bijak, berkelanjutan, dan tidak melampaui daya dukung lingkungan,” tegas Guru Besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan – IPB University ini.

Menurutnya, paradigma pembangunan yang bertumpu pada eksploitasi sumber daya alam sudah tidak relevan untuk menjawab tantangan abad ke-21. Indonesia membutuhkan pendekatan baru yang menempatkan ekologi sebagai fondasi utama pembangunan nasional.

Konsep tersebut dikenal sebagai supremasi ekologi, yakni prinsip yang menempatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan sebagai rujukan utama dalam setiap kebijakan pembangunan. Dengan pendekatan ini, pertumbuhan ekonomi, investasi, industrialisasi, pembangunan infrastruktur, dan pemanfaatan sumber daya alam harus berjalan seiring dengan upaya menjaga keberlanjutan ekosistem.

“Tanpa supremasi ekologi, pembangunan hanya akan menghasilkan pertumbuhan jangka pendek yang pada akhirnya dibayar mahal oleh kerusakan lingkungan dan menurunnya kualitas hidup generasi mendatang,” ujar Ketua Umum MAI (Masyarakat Akuakultur Indonesia) ini.

Prof. Rokhmin Dahuri mengingatkan ancaman serius yang membayangi cita-cita Indonesia Emas 2045. ia menyebut pembangunan ekonomi Indonesia saat ini masih terjebak dalam “Red Economy” yang ekstraktif dan tidak berkelanjutan.

Perbaikan Lingkungan Kurang Signifikan

Prof. Rokhmin memaparkan data kondisi lingkungan hidup Indonesia. Meski tren 15 tahun terakhir membaik, namun “perbaikannya kurang signifikan”. Jika ini berlanjut, pembangunan sosial-ekonomi tidak akan berkelanjutan. Dampaknya: Indonesia gagal jadi negara maju, adil-makmur, dan berdaulat di 2045.

Ia merinci 4 ekosistem kunci yang jadi indikator: daratan, pesisir, laut, dan udara, ditambah capaian SDGs.

4 Fakta Krisis Ekologis Nasional yang Mengkhawatirkan 1. Gambut Kritis: 43% dari 24 juta hektare lahan gambut RI sangat rentan banjir & degradasi. Pantau Gambut, 2025 2. Deforestasi Melonjak: 470.000 hektare hutan hilang hingga Okt 2025, naik 2x lipat dari 2024. Trend Asia & Auriga Nusantara, 2025 3. Darurat Sampah Plastik: Indonesia kontributor ke-5 sampah plastik laut dunia. 60% limbah plastik tak dikelola baik. IUCN NL, 2025 4. Sungai Tercemar: 70,7% dari 1.480 sungai nasional tergolong moderately polluted. Hanya 29,3% yang memenuhi standar. KemenLHK, 2025 Bencana Aceh-Sumut-Sumbar: Kerugian Rp68,7 Triliun

Prof. Rokhmin merefleksikan bencana ekologis di 3 provinsi. Data Januari 2026: 1.189 jiwa meninggal, 242.174 orang mengungsi. Celios menghitung kerugian ekonomi mencapai Rp68,7 triliun. WALHI menyebut pemicunya: 1,4 juta hektare hutan hilang akibat alih fungsi lahan 2016-2024.

Mengutip Acemoglu dan Gudynas, Prof. Rokhmin menyebut Indonesia mewarisi extractive institutions dari kolonialisme. Akibatnya, negara bergantung ekspor bahan mentah: mineral, minyak, gas, komoditas agraria.

Ini membuat Indonesia masuk 4 pilar neo-kolonialisme: tempat tanam modal asing, sumber bahan mentah, buruh murah, dan pasar produk negara maju. “Surplus ekonomi kita justru mengalir ke investor asing dan pemodal besar,” tegas Ketua Dewan Pakar ASPEKSINDO (Asosiasi Pemerintah Daerah Pesisir dan Kepulauan se Indonesia) ini.

Untuk keluar dari jebakan ini, Prof. Rokhmin mendesak transformasi total:

1. Tinggalkan Red Economy yang eksploitatif dan bergantung fosil. 2. Bergerak ke Green Economy: rendah karbon, energi terbarukan, ciptakan lapangan kerja hijau. 3. Kembangkan Blue Economy: manfaatkan laut berkelanjutan, jaga ekosistem pesisir.

Ia juga menyoroti 4 dinamika global yang harus diantisipasi: ketegangan geopolitik, perang dagang, triple ecological crises, dan disrupsi Industry 4.0. Jika tidak, investasi asing turun, pabrik gulung tikar, pengangguran naik.

Syaratnya: Pertumbuhan ekonomi >7% per tahun, berkIndonesiaualitas, inklusif, ramah lingkungan, dan berkelanjutan.“The time is ripe to shift from measuring economic production to measuring people’s well-being,” kutip Prof. Rokhmin dari Stiglitz, Sen, dan Fitoussi.

Indonesia Terancam Gagal Jadi Negara Maju 2045

Prof. Rokhmin Dahuri, melontarkan peringatan tajam soal masa depan Indonesia. Dalam pidatonya “Krisis Ekologis & Transformasi Pembangunan NKRI”, ia menyebut cita-cita Indonesia Emas 2045 bisa kandas jika krisis lingkungan tidak segera dibenahi.

Ia memaparkan, kondisi lingkungan hidup NKRI dinilai dari 4 ekosistem kunci: daratan, pesisir, laut, dan udara, serta pencapaian SDGs.

Namun ia menggarisbawahi fakta pahit, "Meskipun tren kondisi lingkungan hidup dan pencapaian SDGs NKRI mengalami perbaikan dalam 15 tahun terakhir, namun perbaikannya kurang signifikan. Maka, dikhawatirkan pembangunan sosek tidak akan berkelanjutan (unsustainable). Sehingga, Indonesia akan gagal menjadi negara-bangsa yang maju, adil-makmur, dan berdaulat (INDONESIA EMAS) 2045."

4 Fakta Bencana Ekologis Nasional

Prof. Rokhmin mengutip data 2025 yang ia sebut sebagai "lampu merah" bagi Indonesia:

1. Gambut Sekarat: 43% dari 24 juta hektare lahan gambut Indonesia sangat rentan banjir dan degradasi akibat eksploitasi, subsiden, dan kebakaran. Pantau Gambut, 2025 2. Deforestasi Meledak: 470.000 hektare hutan hilang hingga Oktober 2025. Angka ini hampir dua kali lipat dibanding 2024. Trend Asia & Auriga Nusantara, 2025 3. Darurat Sampah Plastik: Indonesia jadi kontributor terbesar ke-5 sampah plastik laut dunia. Lebih dari 60% limbah plastik tidak dikelola dengan baik. IUCN NL, 2025 4. Sungai Kritis: Dari 1.480 sungai yang dipantau, 70,7% tergolong moderately polluted. Hanya 29,3% yang memenuhi standar kualitas air nasional. Kementerian Lingkungan Hidup, 2025 Bencana Aceh-Sumut-Sumbar: 1.189 Nyawa Melayang, Rugi Rp68,7 Triliun

Sebagai refleksi nyata, Prof. Rokhmin menyoroti bencana ekologis di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh. Data Januari 2026 menunjukkan dampak mengerikan: ±1.189 jiwa meninggal dan 242.174 orang mengungsi. Celios memperkirakan total kerugian ekonomi menembus Rp68,6 sampai 68,7 triliun.

Apa pemicunya? WALHI mengidentifikasi ±1,4 juta hektare hutan di tiga provinsi ini hilang akibat alih fungsi lahan sepanjang 2016–2024.

“Ini bukan bencana alam biasa. Ini bencana ekologis akibat pembangunan ekstraktif yang abai daya dukung lingkungan,” tegas Honorary Ambassador of Jeju Islands dan Busan Metropolitan City, South Korea.

4 Badai Global Ancam RI

Dunia sedang tidak baik-baik saja. Empat dinamika global abad ke-21 kini menghantam bersamaan: ketegangan geopolitik, perang dagang, triple ecological crises, dan disrupsi teknologi. Jika tidak diantisipasi, Indonesia terancam gagal mencapai Indonesia Emas 2045.

Prof. Rokhmin memetakan 4 badai global yang saling terkait:

1. Ketegangan geopolitik makin meruncing: Perang Rusia vs Ukraina, genosida Israel terhadap Bangsa Palestina, dan Perang AS + Israel vs Iran. 2. Perang dagang global: Pengenaan tarif tinggi oleh AS di era Presiden Trump yang mengguncang rantai pasok dunia. 3. Triple ecological crises: Pollution, Biodiversity Loss, dan Global Climate Change beserta dampaknya. 4. Disrupsi teknologi Industry 4.0: AI, IoT, robotics, dan Drone yang mengubah total lanskap pekerjaan.

“Jika pemerintah RI tidak mengantisipasi dampak 4 dinamika ini secara tepat, maka investasi asing, perdagangan, dan ekspor akan menurun. Banyak pabrik gulung tikar, produksi pangan turun, pertumbuhan ekonomi terhambat, pengangguran dan kemiskinan meningkat,” tegasnya.

Prof. Rokhmin Dahuri menegaskan, krisis iklim bukan lagi ramalan. Laporan Tahunan WMO dan IPCC 2025 menyebut Bumi semakin limbung dengan 3 indikator utama:

1. Emisi Gas Rumah Kaca pecah rekor: Konsentrasi CO₂ tahun 2024 tertinggi dalam 2 juta tahun, CH₄ dan N₂O tertinggi dalam 800.000 tahun. 2. Suhu Global Makin Panas: 2015–2025 jadi 11 tahun terpanas dalam sejarah. Suhu 2025 tercatat 1,43°C lebih panas dari era pra-industri. 3. Laut Mendidih dan Mengasam: 91% panas berlebih diserap laut. Tahun 2025, panas laut hingga kedalaman 2.000 meter pecah rekor. Akibatnya, sea level rise makin cepat, 54% terumbu karang dunia alami bleaching, dan pH laut turun drastis, level yang belum pernah terjadi dalam 26.000 tahun.

“Es di Kutub Utara, Antartika mencair lebih cepat. Tahun 2025 jadi tahun kehilangan massa es gletser terbesar sejak 1950,” jelasnya.

Menurut Prof. Rokhmin, akar masalahnya adalah paradigma pembangunan kapitalis-ekstraktif yang sudah dipakai dunia selama 2 abad sejak Revolusi Industri 1750-an. Model yang hanya kejar pertumbuhan ekonomi tanpa peduli lingkungan ini telah menyebabkan kerusakan masif: pencemaran, overfishing, deforestasi, banjir, longsor, hingga perubahan iklim.

“Di banyak negara, tingkat kerusakannya sudah melampaui daya dukung lingkungan atau planetary boundaries,” ujarnya.

Solusi yang ditawarkan ada 2:

1. Peningkatan daya saing 2. Pertumbuhan ekonomi >7% per tahun yang berkualitas, inklusif, ramah lingkungan, dan berkelanjutan.

Ia menyebut pendekatan baru ini sebagai supremasi ekologi, yakni menempatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan sebagai rujukan utama setiap kebijakan pembangunan.

Prof. Rokhmin mengingatkan, meski dunia sudah sadar sejak Stockholm 1972, Earth Summit Rio 1992, hingga Paris Agreement 2015, aksi nyata penanggulangan kerusakan lingkungan masih lebih lambat dibanding lajunya kerusakan.

“Indonesia Emas 2045 tidak akan tercapai jika kita masih pakai cara lama. Transformasi dari ekstraktif ke berkelanjutan adalah urgensi, bukan pilihan. Tanpa supremasi ekologi, kita hanya mewariskan krisis ke anak cucu,” kata Member of International Scientific Advisory Board of Center for Coastal and Ocean Development, University of Bremen, Germany.

Pembangunan Tanpa Perspektif Ekologis Akan Jadi Bumerang

Sebelumnya, Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH, Moh Jumhur Hidayat, dalam sambutannya menegaskan pentingnya penguatan perspektif ekologis dalam setiap perumusan kebijakan pembangunan nasional.

“Pembangunan yang hanya mengejar pertumbuhan ekonomi tanpa memperhatikan keberlanjutan lingkungan berpotensi menimbulkan persoalan yang lebih besar di masa depan,” ujar Menteri Jumhur.

Menurutnya, pembangunan yang hanya mengejar pertumbuhan ekonomi tanpa memperhatikan keberlanjutan lingkungan berpotensi menimbulkan persoalan yang lebih besar di masa depan.

“Saya mengapresiasi terselenggaranya Leader Lecture ini sebagai ruang penguatan wawasan bagi jajaran KLH/BPLH. Forum ini penting untuk memastikan pembangunan tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjaga lingkungan dan keberlanjutan hidup masyarakat,” ujar Jumhur Hidayat.

Ekonomi Hijau Jadi Strategi Masa Depan

Dalam diskusi juga mengemuka pentingnya percepatan transformasi menuju ekonomi hijau sebagai strategi pembangunan masa depan. Langkah tersebut antara lain dilakukan melalui pengembangan industri rendah karbon, peningkatan efisiensi energi dan sumber daya alam, pengurangan emisi gas rumah kaca, penguatan sistem transportasi ramah lingkungan, serta perluasan investasi berkelanjutan.

Bagi KLH/BPLH sendiri, supremasi ekologi bukan sekadar konsep akademik, melainkan arah kebijakan yang harus menjadi landasan pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045.

Melalui forum Leader Lecture, KLH/BPLH berharap lahir semakin banyak gagasan, inovasi, dan kolaborasi lintas sektor untuk memastikan bahwa kemajuan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, dan kelestarian lingkungan dapat berjalan beriringan.

Dengan demikian, Indonesia Emas 2045 bukan hanya tentang menjadi negara berpendapatan tinggi, tetapi juga tentang mewariskan lingkungan hidup yang sehat, produktif, dan berkelanjutan bagi generasi masa depan.